Waspada, Ada Pasal-pasal Karet dalam UUK & PKPU

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID ─ Dampak dari wabah Covid-19, belakangan ini semakin banyak perusahaan diadukan kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) & PAILIT melalui Pengadilan Niaga, baik permohonan sebagaimana mestinya atau mungkin ada tujuan lain untuk kepentingan kelompok tertentu.

UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 (UUK & PKPU) mempunyai beberapa Pasal Karet, yaitu: Pasal 1 ayat (6), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4). Pasal karet ini dapat ditafsirkan sangat luas dan subyektif oleh Majelis Hakim dan penafsir pihak lain sesuai kebutuhannya, sehingga dapat mengakibatkan masyarakat Indonesia bertambah banyak pengangguran sekaligus membahayakan Investor atau Pengusaha yang sedang berusaha maupun yang akan memperluas usahanya di Indonesia.

Penafsiran pasal-pasal karet tersebut dapat menyebabkan pengusaha dengan kondisi keuangan dan manajemen yang baik pun dapat dipaksa pihak-pihak yang berniat jahat untuk menutup atau mempailitkan suatu perusahaan dengan cara menggunakan dan menafsirkan pasal-pasal karet tersebut. Akibatnya investor akan sulit bertambah dan mau datang ke Indonesia.

Seperti apakah bunyinya pasal-pasal karet tersebut? Mari kita perhatikan bersama-sama:

Pertama, UUK & PKPU pasal 1 ayat (6): “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Kedua, Pasal 2 ayat (1): “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Ketiga, Pasal 8 ayat (4): “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” (BTS)

BACA:  Standar Akuntansi Baru PSAK 71, 72, dan 73 Berlaku 2020, Ini Perbedaannya

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *