Warga Kamboja Minta Jaminan Keselamatan, Malah Mendapat Surat Garansi Tower

Projustisianews, Batam – Menyadari dampak keselamatan akibat bangunan tower (menara) di dekat rumahnya, Rimong Rajagukguk, warga RT 5/ RW 15, kavling Kamboja, Sungai Pelunggut, Sagulung, Batam, Kepulauan Riau, menyesalkan sikap pengembang kontraktor. Selain berdiri di tengah pemukiman tanpa seizin warga setempat, menurut Rimong, kontraktor pun tampak memperlekas penyelesaian bangunan.

Beberapa warga mengatakan pemukiman mereka bukanlah tempat yang tepat untuk berdirinya menara. Karena dilihat dari daya dukung menara dengan tinggi 32 meter dan dampak terburuk bila menara itu roboh. Bangunan itu akan mengenai langsung ke pemukiman warga. Sejak bangunan tower seluler jenis menara tunggal yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) itu mulai dikerjakan kontraktor, warga setempat sudah menunjukkan sikap protes.

Pengerjaan tower tunggal telekomunikasi di kavling Kamboja, Sungai Pelunggut, Sagulung, Batam, Kepulauan Riau, dipaksakan. (Foto: dok pribadi)

Menurut petunjuk teknis kriteria lokasi menara telekomunikasi bahwa pembangunan menara harus memperhatikan radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung seratus dua puluh lima persen dari tinggi menara, untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara. Tinggi menara tersebut diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara. Radius keselamatan ruang di sekitar menara tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara terkait.

Sadar akan ancaman tersebut, Rimong dan warga lainnya sudah mengeluhkan hal ini kepada RT dan RW setempat. Namun, menurut Rimong, sejak dilaporkannya pengadaan menara tunggal, RT dan RW tidak memedulikan keluhan warga. Dan hal itu pula telah disampaikan Rimong kepada Komisi I DPRD Kota Batam, pasca komisi ini melakukan inspeksi mendadak ke lokasi menara tunggal telekomunikasi, beberapa waktu yang lalu.

Keinginannya untuk meminta jaminan keselamatan atas bangunan itu, timbul setelah Rimong melihat pengerjaan menara tunggal terkesan asal jadi dan dikebut. Ia pun menyempatkan diri untuk mengambil foto-foto semasa pengerjaan bangunan tower dilakukan. Alhasil, dari foto yang diberikannya kepada Projustisia News, Selasa, 6 Oktober 2020, tampak sejumlah besi antara yang satu dengan besi yang lain, tidak diikat terlebih dahulu dengan kawat dan pengerjaan itu, katanya, dilakukan saat cuaca bergerimis.

Rimong Rajagukguk, warga yang tinggal berdekatan langsung dengan bangunan tower itu mempersalahkan kontraktor selaku pihak yang membangun menara itu. Selain merasa dibohongi kontraktor, ia hanya diberikan surat garansi bangunan menara, bukan jaminan keselamatan warga. Ia mengatakan: “Lihatlah ini. Surat garansi tower yang diberikan kontraktor ke saya. Bukan jaminan keselamatan warga di sini.” Katanya, surat itu diberikan kontraktor ketika ia meminta jaminan keselamatan bila bangunan itu roboh. Pasalnya, setiap kali tiupan kencang, jendela, pintu, dan dinding rumahnya ikut bergetar. Ketika Projustisia News berkunjung ke rumahnya, tampak dinding bangunan rumah Rimong sudah meretak.

Kepada Projustisia News, Lukman, kontraktor, mengaku bahwa dari awal pembangunan menara ia yang mengerjakan hingga saat ini. Pembangunan menara terjadi setelah ada persetujuan dari masyarakat melalui tokoh masyarakat dan perangkat RT, dan RW sesuai dengan kebutuhan warga setempat. Ia mengatakan: “Kita survei ke sini karena kebutuhan sinyal.” Tatkala ditanya, siapa warga yang mengajukan dan apa yang dibutuhkan warga setempat, Lukman berdalih dan mengatakan: “Yang tahu butuh itu adalah Telkomsel dan operator lainnya dengan melihat jumlah warga di sini.”

Lukman mengatakan, karena Telkomsel bisa memonitor kebutuhan warga sehingga Telkomsel yang datang ke kavling itu dan melihat kebutuhan sinyal warga. “Telkomsel yang datang ke sini. Itulah melalui saya,” katanya. Kepada Projustisia News, beberapa warga mengaku, mereka tidak pernah ditemui oleh pihak Telkomsel atau operator lainnya. Terakhir, Rimong mengatakan, dalam waktu dekat mereka akan dipanggil ke DPRD Kota Batam. “Kami sudah mendapat pesan undangan dari DPRD Batam, untuk RDP (rapat dengar pendapat),” katanya.

(Nila)

BACA:  SAE Nababan: Hanya Jokowi, Presiden yang Berpikir, Bertindak, dan Berpihak terhadap Pembangunan Danau Toba

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *