Warga Kamboja Komplain, Komisi I Hentikan Bangunan Tower

Komisi I DPRD Kota Batam sidak ke perumahan kavling Kamboja, Sungai Pelenggut, Sagulung, Batam. (Foto: Nila Manalu)

Projustisianews, Batam – Puluhan warga RT 5/ RW 15, di perumahan kavling Kamboja, Sungai Pelunggut, Sagulung, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 Oktober 2020, berkumpul di lokasi bangunan tower Telkomsel. Di sana warga berkumpul menunggu kedatangan Komisi I DPRD Kota Batam yang dijadwalkan akan datang pukul 14.00 wib. Kurang lebih pukul 15.00 wib, rombongan Komisi I, Dinas Cipta Karya Kota Batam, dan Lurah Sei Pelunggut, tiba di lokasi.

Meski berhujan kecil, Komisi I tetap melakukan dialog untuk mendengarkan keluhan warga terkait pembangunan tower di lokasi kavling itu. Kepada Harmidi, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Aritonang menyampaikan keberatan warga dan meminta bangunan tower itu dihancurkan. Ia mengatakan: “Saya mewakili warga di sini, sesuai dengan ketinggian tower ini, menurut saya tidak layak setinggi dan sebesar ini, karena ini pemukiman.” Pasca pelepasan lahan, warga mengaku tanpa ada musyawarah. Selain itu, dinding rumah kediamannya yang hanya berjarak kurang 10 meter dari tower, retak. Pasca pengerjaan, kontraktor mengeruk tanah menggunakan alat berat, sehingga pondasi rumahnya mengalami perubahan.

Komisi I DPRD Kota Batam, sedang melakukan dialog dengan warga RT 5/ RW 15, perumahan kavling Kamboja, Sungai Pelenggut, Sagulung, Batam. (Foto: Nila Manalu)

Kemudian Harmidi menanyakan kepada Aritonang: “Kok bisa bangunan setinggi ini berdiri, tanpa ada izin dari warga?” Lalu, Aritonang menjelaskan, warga mengizinkan itu dibangun, karena perjanjian awal hanya setinggi tiang listrik, bukan setinggi 32 meter dan sebesar yang sudah ada di lahan itu. Salah satu alasan lain, sehingga masyarakat mengizinkan pembangunan tower itu, karena direncanakan dibangun di lokasi lain, bukan di lokasi sekarang. Menurutnya, pembangunan tower dilakukan tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dari warga. “Tanpa dikumpulkan RT, tanpa ada gambar, tetapi kami dimintai satu-satu tanda tangan,” katanya.

Jika warga tahu bangunan akan dibangun setinggi itu, Aritonang mengatakan, warga tidak akan mengizinkan. Tetapi, karena kontraktornya mengatakan hanya sebesar tiang listrik, warga pun setuju. Hal ini sudah dilaporkan warga kepada ketua RT dan ketua RW. Tetapi, sejak warga melaporkannya, RT tidak mengindahkan pengaduan warganya. Kemudian Harmidi menanyakan, apakah ketika warga menandatangani surat, tidak dihadiri oleh RT dan RW, Aritonang mengatakan: “Tidak ada. Langsung yang bersangkutan ini datang memintai tanda tangan kepada kami.”

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar, mengatakan instansinya mengeluarkan surat rekomendasi untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) setelah menerima surat dari pemohon. “Sesuai dengan data yang diajukan pemohon,” kata Suhar. Dinas Cipta Karya menerima surat rekomendasi yang telah disetujui oleh warga dan dari kelurahan. Katanya, sepanjang dokumen sudah dilengkapi, surat rekomendasi pun dikeluarkan, dengan asumsi bahwa sudah mendapat persetujuan dari warga.

Burhan, Lurah Sungai Pelunggut, membenarkan jika pihak pengelola tower mendatanginya ke kantor kelurahan dan membawa surat yang sudah ditandatangani warga. Namun, seingat dia, yang akan dibangun di lahan tersebut, bukanlah tower provider Telkomsel. Karena, begitu ia mendapat surat rekomendasi yang ditunjukkan pengelola tower, ia menghubungi ketua RT dan Ketua RW. Kepadanya, ketua RT dan ketua RW mengaku tidak ada masalah dengan pembangunan listrik, karena warga juga membutuhkan. “Sudah sepakat semua Pak, salah satu permintaan mereka (warga) tiang listrik, Pak,” kata Burhan menirukan percakapan dia dengan ketua RT dan RW-nya.

Mendengar penjelasan lurah, Utusan Sarumaha, anggota Komisi I, kembali menanyakan Suhar: “Setelah rekom dari Cipta Karya, apalagi?” Suhar menjawab, pengelola harus mengajukan izin mendirikan bangunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kemudian Utusan bertanya: “Sebelum IMB, bisa bangun tidak?”. Suhar menjawab, tidak bisa. Mendengar hal itu, Komisi I pun langsung berinisiatif mengambil kebijakan, agar operasional bangunan tower dihentikan, karena bangunan tersebut belum memiliki IMB. Katanya: “Rekom itu hanya untuk persyaratan, untuk mendapatkan IMB.” Bangunan tower bisa dibangun jika sudah memiliki IMB.

Rencananya Komisi I akan mengundang semua pihak yang terlibat dengan pembangunan tower tanpa IMB tersebut, dalam rapat dengar pendapat. “Yah, pasti kita akan lakukan RDP, agar masalah ini terang-benderang,” kata Harmidi. (Nila)

 

BACA:  Respons PGI Atas Ledakan Dahsyat di Beirut

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *