Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Dalam Pilkada 2020

Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Dalam Pilkada 2020 1

Projustisianews, Samarinda – Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Nasional dari Provinsi Kalimantan Timur gelar webinar bertajuk “Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Dalam Pilkada 2020”, Selasa, (01/12/2020).

Komisioner KPU Kaltim, Mukhasan Ajib memaparkan bahwa “Dalam sebuah Negara yang menganut sistem Demokrasi, menempatkan rakyat pada kekuasaan yang tertinggi. Dalam pengertian yang partisipatif demokrasi itu disebut sebagai kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” ucapnya.

Oleh karena itu, tambah Mukhasan, rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Dalam arti bahwa rakyat dapat secara langsung memilih siapa yang dikehendaki dalam pemerintahan.

Selanjutnya, ia memaparkan dalam konteks Negara Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi. Urgensi itu termuat dalam kontistusi UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 2 yaitu Kedaulatan Berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Inilah kemudian menjadi legitimasi masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam hal menentukan siapa yang menjadi keinginannya untuk mengurus Negara. Lebih khusus terkait dengan penyelenggaraan pilkada, rakyat juga diberikan kedaulatan untuk memilih sendiri para pemimpin di daerahnya, baik itu gubernur, bupati maupun walikota.

Baca juga: Merasa Mengantongi IMB Tower, Lukman Mengancam Warga Kavling Kamboja

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten/kota.

Hal-hal tersebut yang menjadi dasar bahwa masyarakat harus terlibat atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu lebih khususnya Pilkada.

Dalam pelaksanaan Pilkada di tengah Covid 19 KPU sudah mengeluarkan beberapa regulasi tentang penyelenggaraan pilkada yaitu PKPU No  1 Tahun 2020, PKPU No 6 tahun 2020 Tentang  Peraturan Komisi pemilihan Umum Tentang Pelaksana Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, dan wakil walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid 19, PKPU No 13 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati, wakil bupati dan walikota Dan Wakil walikota.

BACA:  Waspada, Ada Pasal-pasal Karet dalam UUK & PKPU
Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Dalam Pilkada 2020 3
Suasana Webinar “Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Dalam Pilkada 2020”

Berkaitan dengan penggunaan Hak Pilih pasien Covid 19 sudah di atur dalam pasal 72 ayat 1 PKPU No 6 Tahun 2020 menyebutkan Bahwa Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan data yang diperoleh dari  perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di  bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat, dapat menggunakan hak pilihnya di  TPS yang berdekatan dengan rumah sakit.

Dan juga pihak penyelenggara dalam hal ini untuk pasien Covid 19 boleh memilih di atas jam 12 siang untuk pasien Covid 19 dan untuk yang suhu tubuhnya itu.

Dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh  37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, dilakukan dengan cara pendampingan oleh pihak keluarga dalam melakukan pencoblosan dan biliknya pun itu bilik khusus untuk pasien yang di sediakan di petugas TPS.

“Jadi penyelenggaraan pilkada kali ini penerapan protokol kesehatan sangat ketat sekali namun di balik ketatnya protokol kesehatan tidak berdampak pada proses penggunaan hal pilih bagi pasien Covid dan Disabilitas, kita tetap mengedepankan mereka. Tujuannya adalah bagaimana mewujudkan pemilu yang LUBER dan JURDIL sesuai yang di amanatkan Oleh UUD 1945″ tutup Mukhasan.

Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung
Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung menyebutkan “Urgensi masyarakat harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada yaitu Pertama, berpartisipasi menggunakan hak suaranya” katanya.

Dalam rangka untuk menghasilkan pemimpin yang baik sesuai dengan masyarakat, harus berpartisipasi untuk menggunakan hak suaranya dalam pilkada.

Galeh memaparkan bahwa masyarakat harus melihat secara detil figur yang akan maju dalam pilkada.

BACA:  Gelar Webinar Anti Korupsi dan Anti Oligarki, Alumnus SKPP Dorong Generasi Bangsa yang Berintegritas

“Jika dia jujur, amanah dan baik, masyarakat harus ikut memilihnya Sebaliknya jika moralnya akurang baik, maka masyarakat harus berani untuk tidak memilihnya. Jangan terperdaya dengan janji atau politik uang” paparnya.

Jika urgensi ini tidak dilakukan masyarakat maka pemimpin yang akan terpilih nanti tidak sesuai yang dinginkan.

Kedua, membantu Bawaslu ikut terlibat melakukan pengawasan. Masyarakat tidak bisa berharap full terhadap Bawaslu karena personilnya sangat terbatas.

Jika ada pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat segera laporkan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini Bawaslu untuk diproses.

Kedua urgensi ini dengan penuh kesadaran dilakukan oleh masyarakat, harapan untuk mewujudkan pilkada yang bersih, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat dapat terwujud. Itulah pentingya kenapa masyarakat harus ikut terlibat dalam penyelenggaraan pilkada.

Alumni SKPP, Riswandi menyebutkan bahwa “Selama ini, masyarakat tidak mau terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada karena disebabkan beberapa hal: Figur pemimpin yang diajukan dalam pesta demokrasi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat jenuh dengan proses demokrasi 5 tahun sekali yang tidak membawa perubahan dalam bagi kehidupan masyarakat” kata Riswandi.

Pemilu atau pilkada bukan lagi merupakan skala prioritas masyarakat. Apalagi penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini dapat menurunkan daya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada. Pertama, karena alasan kesehatan.

Mungkin sebagian masyarakat, lanjut Riswandi, yang tinggal di zona merah khawatir untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya maupun terlibat dalam hal melakukan pengawasan karena takut terkena covid 19.

Kedua, karena faktor ekonomi di masa-masa sulit ini, bisa menurunkan keinginan masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pilkada.

Sebagian Masayarakat tentunya beranggapan lebih penting urus kebutuhan keluarga dibanding datang ke TPS atau terlibat dalam hal melakukan pengawasan. Inilah tantangan kita semua di masa pandemi ini, harus bisa meyakinkan masyarakat memberikan pemahaman untuk ikut terlibat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada.

BACA:  Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 Menjadi Tonggak Sejarah Hari Kelahiran Pancasila

“Kita perlu mengimbau masyarakat agar jangan golput, datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nurani, jangan terpengaruh dengan politik uang, dan ikut terlibat dalam hal melakukan pengawasan terhadapat penyelenggaraan pilkada dari tahap awal hingga akhir” tutupnya. [BTS]

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *