TPL Harus Angkat Kaki dari Tanah Batak Karena Kriminalisasi Masyarakat Adat

MEDAN, PROJUSTISIANEWS.ID — Kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap masyarakat adat Sihaporas, Dolok Parmonangan, dan Tor Nauli di Tapanuli Utara belum menemui titik terang.

Di mana dua orang masyarakat adat Sihaporas, Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita sedang menjalani proses hukum karena berjuang untuk mempertahankan tanah adat mereka dari aktivitas TPL di atas wilayah tanah adat mereka.

Mirisnya, kedua masyarakat adat tersebut dituntut 1,6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Simalungun pada 5 Februari 2020.

Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Manambus Pasaribu, menegaskan pihak kepolisian melakukan bentuk kriminalisasi dengan melakukan penangkapan yang undprosedural. Hal ini menyudutkan banyak pihak dari masyarakat adat yang melakukan perjuangan atas pengakuan hak mereka atas tanah adat mereka.

“Sampai saat ini negara belum benar-benar hadir dalam pengakuan hak masyarakat adat yang bebas dan tanpa paksaan untuk memilih hidup mereka,” ucap Manambus saat Konpers bersama masyarakat adat, di Jalan Sisingamangaraja No 132, Teladan Barat, Medan, Kamis (6/2/2020).

Lebih lanjut, bentrokan tersebut dipicu oleh arogansi dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak TPL terhadap masyarakat adat Sihaporas yang sedang bergotong-royong di tanah adat mereka, yang akhirnya menyebabkan dua orang masyarakat adat Sihaporas ditahan dan seorang anak berusia 3 tahun menjadi korban.

Sementara, proses hukum terhadap Humas TPL sektor Aek Nauli, Bahara Sibuea, sampai saat ini belum ditindaklanjuti, bahkan terkesan diabaikan oleh pihak kepolisian.

“Dengan ini, mendesak Polres Simalungun dan Tapanuli Utara untuk menghentikan upaya kriminalisasi dengan pemanggilan kepada masyarakat adat,” tegas Manambus.

Tidak hanya itu, masyarakat adat Dolok Parmonangan Simalungun juga menghadapi ancaman dalam bentuk kriminalisasi oleh pihak TPL. Saat ini ada dua masyarakat adat Dolok Parmonangan dituduh melakukan pendudukan atas lahan konsesi PT TPL.

Padahal aktivitas yang dilakukan masyarakat adat, lanjut Manambus, hal yang sangat wajar yakni bercocok tanam di atas lahan nenek moyangnya. Ironisnya, TPL tidak menerima dan memanggil kedua masyarakat untuk ditahan.

“TPL sudah banyak mengkriminalisasi dan merampas hak masyarakat adat. Segera Cabut izin TPL, dan hengkang dari Tanah Batak. Untuk Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Tapanuli Utara diharapkan bisa memberikan pengakuan atas kehadiran tanah adat yang ada di Kabupaten Simalungun,” pintanya.

Di sisi lain, perwakilan dari masyarakat adat, Mangintua Ambarita mengungkap kalau sampai sekarang warga Sihaporas masih berusaha untuk merebut tanah mereka kembali. Mirisnya, sampai sekarang negara tidak pernah merespons dan sampai sekarang kami masih diintimidasi.

“Merdeka Indonesia supaya tanah kami kembali, tapi yang terjadi setelah merdeka tanah kami diambil oleh Indonesia,” tukasnya. (waspada.co.id)

BACA:  Kejari Jaktim Berhasil Mengeksekusi Terpidana Pemalsuan Ijazah Palsu STT Setia

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *