Tokoh Buruh Nasional Tolak Omnibus Law yang Tidak Ber-Pancasila

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Tokoh buruh nasional Oetoyo Oesman, SH, mengatakan: “Kita akan tolak omnibus law yang tidak ber-Pancasila.” Pernyataannya ini disampaikan dalam  acara diskusi pembentukan “Poros Gerakan Serikat Buruh Pekerja Pancasila”, pada Selasa (7/7/2020), bertempat di Graha Soksi, Jakarta.

Oetoyo Oesman, SH, adalah salah satu deklarator FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) pada 1969 dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI/Kepala BP7 di Era Presiden Soeharto.

Oetoyo Oesman banyak bercerita pengalamannya terlibat dalam urusan buruh dengan berbagai masalah. Dia mengakui bahwa pemerintah memiliki kendali mengatur dan menentukan pergerakan buruh yang lebih berpihak pada investor (pemodal) bukan pekeja (buruh), termasuk di dalamnya geliat Parpol untuk tujuan kepentingan kelompoknya.

Menyoal RUU Omnibus Laws Padat Karya yang diusulkan pemerintah kepada DPR dalam Prolegnas, Oetoyo tegas menyampaikan kalau RUU tersebut tidak berpihak kepada buruh, tetapi lebih berpihak kepada investor atau pemodal, maka RUU itu tidak ber-Pancasila. “Perlindungan terhadap buruh adalah hal yang utama dan terutama,” ujarnya. Kalau pemerintah tidak melindungi buruh/pekerja sebagai rakyatnya, maka pergolakan masalah ini akan menimbulkan gerakan-gerakan buruh yang lebih masif.

Menyambung apa yang disampaikan tokoh buruh nasional tersebut, Mangatur Nainggolan sebagai Ketua Umum Serikat Buruh Patriot Pancasila (SBPP) mempertanyakan: “Di mana letak berperikemanusiaan (Red: sila kedua Pancasila) kalau upah dari buruh masih dilanggar. Belum lagi pemenuhan jaminan hak-hak sosialnya. Apakah aturan-aturan yang ada dalam ketenagakerjaan sudah berperikemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 terlebih sesuai dasar Negara kita, yaitu Pancasila?”

Anwar, salah satu peserta diskusi, menyatakan bahwa keberpihakan kita antara buruh dan pekerja harus dilandasi dengan hati. Hampir 15 tahun posisi buruh tidak seimbang dengan pengusaha dan pemerintah. Hampir tidak berguna lagi third party (pihak ketiga). Betul-betul posisi buruh adalah posisi yang terjajah karena tidak sesuai dengan posisi pengusaha ataupun pemerintah. Bagaimana kita bisa membuat posisi buruh sejajar kembali? Kita hanya meluruskan bahwa buruh sudah termarganisasi dalam Negara. Bahkan RUU Omnibus Law Padat Karya sangat membuat buruh makin terpuruk lagi. RUU tersebut dibilang untuk membuat fleksibilitas tenaga kerja, tetapi kenyatannya fleksebelitas itu untuk perusahaan asing (investor).

Wacana diskusi tersebut menjadi diskusi menarik yang diselenggarakan oleh Serikat Buruh Patriot Pancasila (SBPP) sebagai inisiator bersama Saut Aritonang dari Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan. Pertemuan dengan tokoh buruh/pekerja nasional tersebut adalah tindaklanjut pertemuan para ketua umum serikat buruh dan serikat pekerja pada Selasa lalu (30/6/2020) di Kantor DPP SBPP, Cikini, Jakarta Pusat.

Pewarta: Boy Tonggor Siahaan

BACA:  PUPR Duga Anies Salah 'Dibisiki' Naturalisasi ala Singapura

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *