Tidak Ada Lagi Pelarangan Ibadah Natal Setelah Ditegur Mendagri

PADANG, PROJUSTISIANEWS.ID — Pelarangan dan penolakan ibadah dan Perayaan Natal di dua kabupaten Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam dua minggu terakhir ini sempat menjadi berita viral. Namun, setelah Menteri Dalam Negeri menegur pejabat pemerintah daerah setempat, maka pelarangan dan penolakan tersebut tidak ada. Umat Kristiani di dua lokasi tersebut sudah melaksanakan ibadah dan perayaan Natal, Rabu (25/12/2019) kemarin. Dua kabupaten yang dimaksud adalah Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, dan Jorong Sungai Tambang Kabupaten Sijunjung.

Terkait hal tersebut, dalam rilis yang disampaikan kepada PROJUSTISIANEWS.ID pada Kamis (26/12/2019), Sudarto sebagai Program Manager yang mewakili PUSTAKA Foundation Padang, menyampaikan bahwa sesungguhnya kasus tersebut belum selesai seutuhnya, meskipun umat Kristiani (Kristen dan Katolik) diizinkan melaksanakan ibadah dan perayaan Natal di dua lokasi yang disebutkan tadi.

“Ya memang benar kelompok Katolik di Jorong Kampung Baru dan Komunitas HKBP di Jorong Sungai Tambang bisa beribadah bersama di lokasi yang bermasalah. Hal tersebut lebih bersifat lisan atau bukan produk kebijakan tertulis. Akibatnya hal seperti itu akan berpotensi terjadi berulang-ulang, karena sangat situasional tergantung pimpinan, berganti pimpinan berganti pernyataan, namun substansinya persoalan belum terselesaikan,” tegas Sudarto.

Solusi yang harus diselesaikan pemerintah daerah setempat adalah bukan sekadar memberikan izin, tetapi juga memfasilitasi agar terpenuhinya hak umat Kristiani dalam melaksanakan peribadatan mereka.

“Kami menghimbau berbagai aparatur pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan untuk memfasilitasi terpenuhinya hak
beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing baik individu
maupun bersama-sama. Bukan malah berwacana dan mengintimidasi aktivis yang
menyampaikan adanya permasalahan tempat ibadah,” lanjut Sudarto.

“Kepada Pemerintah Daerah termasuk aparat kepolisian, daripada menyibukkan diri dengan membuat pernyataan-pernyataan tidak pernah ada larangan dengan menunjukkan berita-berita pelaksanaan ibadah Natal pada daerah-daerah yang memang tidak ada masalah, tentu lebih baik mendorong proses-proses musyawarah dalam bentuk aksi nyata tindak lanjut dan memfasilitasi kelompok-kelompok non Islam yang belum memiliki tempat ibadah yang lebih permanen, seperti meminjamkan gedung untuk tempat ibadah dan lainnya. Lebih baik lagi jika Kepala Daerah mempermudah prosedur pendirian tempat ibadah yang resmi di daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006,” ujar Sudarto.

Kepada Kapolda Provinsi Sumatera Barat, Sudarto menambahkan bahwa ada baiknya Polda bersama-sama dengan pemerintah daerah bertindak secara serius untuk membuat keputusan dalam bentuk dokumen tertulis yang isinya menjamin kelompok-kelompok non Muslim yang belum dapat melaksanakan ibadah secara aman dan damai di lokasi masing-masing, termasuk bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang berupaya menghalangi ibadah bersama bagi umat yang dianggap berbeda.

Sebelumnya memang ada pernyataan-pernyataan Pemda setempat melalui media-media lokal yang hendak menggiring opini publik bahwa tidak pernah ada pelarangan ibadah di dua lokasi tersebut. Demikian pula pernyataan Kapolda Sumbar yang menyatakan akan menindak tegas orang-orang yang menyebabkan viral berita adanya pelarangan di dua lokasi tersebut.

Mereka memperlihatkan perayaan-perayaan Natal yang diupload di media-media dengan narasi tidak ada pelarangan ibadah bagi umat Kistiani di Jorong Kampung Baru dan di
Jorong Sungai Tambang serta pernyataan umat Kristiani bisa beribadah dengan damai. Ini
adalah upaya-upaya Pemda di dua kabupaten tersebut untuk pengalihan isu yang sebenarnya.

“PUSTAKA Foundation Padang berkali-kali menggaungkan kasus yang terjadi pada Jorong Kampung Baru Kabupaten Dharmasraya dan Jorong Sungai Tambang Kabupaten Sijunjung itu menjadi fokusnya,” pungkas Sudarto.

Kasus pelarangan beribadah di Jorong Kampung Baru dan di Jorong Sungai Tambang Baru mulai viral di media pada 16 Desember 2019. PUSAKA Foundation Padang memperoleh surat kuasa dari perwakilan umat Katolik sebagai korban untuk melaporkan kasus-kasus pelarangan tersebut. Sebelumnya dari perwakilan jemaat GBIS (Gereja Bethel Indonesia sepenuh) ada disampaikan laporan pada 10 Desember 2019. Sementara dari HKBP Jorong sungai Tambang tidak ada perwakilan yang memberikan surat kuasa, meskipun terus memberikan informasi terbaru.

Kasus pelarangan tersebut di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, terjadi melalui surat
Walinagari Sikabau tertanggal 10 Desember 2019, dengan mengacu pada surat larangan melalui surat tertanggal 22 Desember 2017 yang dilampiri surat pernyataan sikap penolakan tertanggal 21 Desember 2017.

Setelah mendapat laporan pada 14 Desember 2019, PUSAKA Foundation Padang memberitahukan kepada Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat dan kepada banyak pihak termasuk beberapa pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Sumatera Barat, dengan melampirkan bukti surat pelarangan. Namun Kanwil Kemenag menjawab, “Kanwil tetap komit dengan misinya meningkatkan harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama dengan kegiatan memberikan dukungan kepada FKUB berupa bantuan operasional dan kegiatan, dialog lintas Agama pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Perkemahan Pemuda Lintas Agama, membuat desa kerukunan bekerjasama dengan FKUB, dan pertemuan tokoh agama, dan lain-lain.”

Menanggapi hal tersebut, Program Manager PUSTAKA mengatakan: “Memang harus ada upaya sedikit membumi, misalnya Tim Kanwil turun untuk menemui Bupati Dharmasraya,
sebab hal ini menjadi kewenangan Kepala Daerah yang berkoordinasi dengan Kemenag Kabupaten.”

Sebagai informasi tambahan pada 15 Desember 2019, PUSAKA Foundation Padang menyampaikan link berita ke Kanwil Kemenag dan beberapa pengurus FKUB Provinsi Sumatera Barat tentang pernyataan Presiden yang meminta Polisi tindak tegas kelompok yang halangi ibadah Natal. Namun hal tersebut tidak direspons. Akhirnya PUSAKA Foundation Padang merilis berita ke media pada 16 Desember 2019 hingga akhirnya menjadi viral. (BTS)

BACA:  Presiden Jokowi: Umat Kristiani Indonesia Dijamin Merayakan Natal

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *