Tak Ada Penyelesaian, Warga Kamboja Akan Robohkan Tower

Projustisianews, Batam – Warga kavling Kamboja RT 5/ RW 15, Sungai Pelunggut , Sagulung, Batam, Kepulauan Riau, masih menunggu kepastian hukum akan keberadaan menara telekomunikasi di kompleks perumahan mereka. Rimong Rajagukguk kembali mengungkapkan kekecewaannya. Pasalnya, sejak pertemuan dengar pendapat di kantor DPRD, 7 Oktober 2020 lalu, warga tidak melihat tindak lanjut hasil keputusan rapat dengar pendapat (RDP) tersebut.

Nyaris putus harapan, kata dia, ketika melihat menara itu masih beroperasi di lokasi yang tidak seharusnya berdiri. Buktinya, masih menyala lampu indikator di atas sana, kata Rimong. Padahal ketika anggota Komisi I DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak), salah satu anggota DPRD Komisi I, Utusan Sarumaha, dengan jelas mengatakan agar operasional tower itu dihentikan. Nyatanya, menara itu masih beroperasi. “Apa yang dibilang anggota dewan itu, mana ada dilaksanakan,” kata Rimong, kepada Projustisia News, 24 Oktober 2020. Kalau cuma sebatas sidak, lalu memanggil rapat, tanpa ada penyelesaian, masyarakat sudah bosan melihat seperti itu, kata Rimong.

Kesabaran yang seperti apa yang dimau. Kalau warga celaka, siapa yang bertanggung jawab. “Tak mau warga anarkis tetapi penyelesaian kok seperti ini,” kata Rimong. Dia kesal karena aspirasi warga jalan di tempat. Menurut dia, jika menara itu masih berdiri di tempat itu, tanpa ada penyelesaian terhadap warga setempat, wakil rakyat cuma memberi harapan semu. Warga akan merobohkan itu. “Kalau anggota dewan tak didengar, apalagi kami masyarakat kecil. Terus apa yang dibawa wakil kita di sana?” kata dia.

Utusan Sarumaha, anggota Komisi I DPRD Kota Batam. (Foto: Nilawaty Manalu)

Musababnya, pada RDP, Komisi I menyampaikan dengan jelas kepada warga, jika pengelola menara telekomunikasi itu menyalahi aturan. Salah satunya tidak memiliki izin bangunan (IMB). Apakah hal itu, hanya menyenang-nyenangkan hati warga saja, kata Rimong. Tembok rumahnya sudah retak sejak menara itu berdiri. Bahkan, beberapa rumah warga yang tinggal berdekatan langsung dengan menara itu, ikut merasakan getaran, setiap kali angin bertiup kencang. Meskipun hal itu sudah disampaikan, sampai saat ini tidak ada jaminan keselamatan kepada warga, bilamana sewaktu-waktu menara itu roboh. Daripada warga di sini terancam hidupnya, lebih baik tower-nya dirobohkan, kata Rimbong.

Kekecewaan warga Kamboja kembali menumpuk tatkala tetap melihat menara itu beroperasi. Tampak terjadi perbedaan persepsi antara warga dan Komisi I. Kepada Projustisia News, Utusan Sarumaha berpendapat, bahwa wakil rakyat itu telah memberikan perhatian dengan melakukan dialog antara warga, pengelola menara, dan pemerintah kota Batam. Menanggapi keluhan warga terkait tindak lanjut masalah tower, katanya, Komisi I akan menjadwalkan kembali, pertemuan dengan warga. Menurutnya, perusahaan bisa dibenarkan dengan alasan tertentu, jika proses perizinannya sudah memenuhi.

Ketika semua proses dipenuhi, tinggal kan sekarang kenyamanan warga,” kata Utusan. Jika warga ingin mengetahui proses selanjutnya, dia bersedia, bila warga ingin mengonfirmasi. Dia pun tidak ingin pihak perusahaan menggugat DPRD yang notabene telah melakukan prosedur sesuai dengan tahapan-tahapan dalam hal perizinan. Ditanya, seperti apa tanggung jawab sosial dari perusahaan kepada kenyamanan warga setempat, sekira IMB sudah lengkap, dan menara telekomunikasi itu tetap berdiri di lingkungan warga.

Utusan mengatakan, hal itu bisa dibicarakan ke depannya antara pihak perusahaan dengan warga. Kemungkinan, perusahaan akan menyediakan corporate social responsibility (CSR), tetapi hal itu masih perlu didiskusikan. Oleh karena itu, kata Utusan, masih perlu mendudukkan pengelola tower dengan warga setempat. “Perusahaan pemilik tower itu kan tidak salah. Pasti punya hitungan teknis secara struktur dan bangunannya,” katanya. Tetapi, jika masyarakat menuntut kenyamanan, menurutnya warga tinggal menerima surat pernyataan dari perusahaan untuk memastikan tanggung jawab sosial perusahaan. “Kita akan panggil untuk harmonisasi. Tidak ada alasan menolak perusahaan ketika administrasinya sudah lengkap,” katanya.

Sementara itu, Teddy Nuh, Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, tidak bersedia memberikan tanggapan ketika ditanya terkait kelengkapan IMB menara telkomsel itu. Dihubungi melalui telepon, Teddy tak mengangkatnya. Demikian juga dengan pesan whatsapp, Teddy tidak membalasnya.

(Nilawaty Manalu)

 

BACA:  Otonomi Daerah Tidak Menguntungkan Daerah Tetapi Pusat

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *