Surat Keterangan dari Gereja Bukan Jaminan Seseorang Lolos dalam Pencalonan Dirjen Bimas Katolik

PROJUSTISIANEWS.ID, JAKARTA — Surat Keterangan (SK) dari Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) yang bertujuan untuk meloloskan seseorang dalam pencalonan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik, tidak menjadi jaminan. SK tersebut sempat menjadi pergunjingan adanya seorang calon meminta rekomendasi dari gereja tersebut, Jakarta, Minggu (2/8/2020).

Pihak KAJ mungkin tidak mengetahui persis apa tujuan salah satu calon Dirjen tersebut meminta SK tersebut. Apakah SK tersebut untuk persyaratan pendaftaran? Tentu saja tidak, karena surat tersebut keluar sesudah selesai seleksi administrasi, dikeluarkan tanggal 28 Mei 2020. Dapat diduga bahwa calon Dirjen Bimas Katolik tersebut meminta surat untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, SK tersebut dapat saja digunakan untuk meyakinkan pihak-pihak terkait seperti Pansel dalam penentuan untuk masuk 3 besar, sehingga calon tersebut dapat diusulkan menjadi Dirjen Bimas Katolik ke Presiden oleh Tim Penilai Akhir (TPA). Apakah SK itu dapat meloloskan dan menjadikannya Dirjen Bimas Katolik? Tentu tujuannya terlalu naif untuk menilainya. Kalau demikian untuk apa Surat Keterangan tersebut?

Masalahnya adalah mengapa seorang calon Dirjen Bimas Katolik meminta SK dari KAJ? Bukankah Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada Gereja, dalam hal ini KWI (Konferensi Wali Gereja), untuk mengirimkan perwakilannya ikut seleksi calon Dirjen Bimas Katolik.

Kita melihat sungguh memprihatinkan kalau seorang calon Dirjen Bimas Katolik tidak memahami dengan benar hubungan Gereja dengan Negara (Konsili Vatikan II), sehingga membawa nama Gereja dalam pencalonan ini.

Seseorang (terutama calon Dirjen Bimas Katolik) seharusnya mempunyai pandangan yang tepat mengenai hubungan antara negara dan Gereja (GS. 76). Seseorang tidak boleh bertindak atas nama Gereja, apalagi mengatasnamakan legitimasi Gereja untuk meloloskan dirinya mendapatkan jabatan Dirjen Bimas Katolik. Ia seharusnya bertindak atas nama sendiri melalui proses seleksi Dirjen Bimas Katolik, bukan atas nama Gereja yang dibawa-bawa dengan surat untuk meloloskannya mendapatkan jabatan Dirjen Bimas Katolik tersebut?

Jika nilai-nilai moral teologis yang terkandung dalam Dokumen Gereja (Konsili Vatikan 2 GS. Art. 76) tidak dipahami orang yang ingin menjadi Dirjen Bimas Katolik, maka kompetensi moral dan pengetahuannya tentang Gereja diragukan dan kapasitasnya menjadi Dirjen Bimas Katolik dipertanyakan. Jika demikian, bagaimana ia dapat memimpin Ditjen Bimas Katolik dan mampu membangun mitra kerjasama dengan lembaga Gereja yang wajib dipahami dan dihayatinya.

Karakter seorang pemimpin Katolik, apalagi Calon Dirjen Bimas Katolik, yang tidak percaya diri, menggunakan cara-cara yang kurang elegan untuk memuluskan pencalonannya menjadi Dirjen Bimas Katolik sebaiknya ia tidak dipilih.

Para calon Dirjen Bimas Katolik harus menghormati proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan terbuka yang dilaksanakan panitia seleksi di Kementrian Agama. Usaha menteri Agama bersama Konfrensi Wali Gereja (KWI) untuk mendapatkan sosok Dirjen Bimas Katolik yang berintegritas tinggi, kredibel, dan memiliki kompetensi harus dijaga dan dihormati oleh calon Dirjen Bimas Katolik.

Calon Dirjen Bimas Katolik berkewajiban menjaga marwah Gereja Katolik, bukan sebaliknya memanfaatkan gereja untuk kepentingannya. Calon Dirjen seperti itu pantas untuk dipertanyakan integritasnya. Bagaimana kelak jika sudah menjadi Dirjen Bimas Katolik? Semoga TPA dapat memilih Dirjen Bimas Katolik yang terbaik, berintegritas tinggi, dan dapat membawa perubahan di kementrian Agama.

Tahap selanjutnya TPA melakukan seleksi 3 orang calon, yaitu: Prof. Adrianus Meliala, Suparman Sirait, dan Yohannes Bayu Samudra. (BTS)

BACA:  Tangkuban Perahu Meletus, Abu Melayang Sampai Lembang

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *