Sidang PTUN Terkait IMB Gereja Katolik Karimun, Pastor Kristiono Widodo Gunakan Jubah

BATAM, PROJUSTISIANEWS.ID — Sidang gugatan yang diajukan Asosiasi Peduli Kabupaten Karimun (APKK) atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Katolik Paroki Santo Joseph bernomor 0386/DPMPTSP/IMB-81/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Karimun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang di Jalan Ir. Sutami, Sekupang Batam, Provinsi Kepri dengan Hakim Ketua Ali Anwar,  mendadak heboh.

Pasalnya, Pastor Paroki Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Keuskupan Pangkalpinang, Pastor RD Kristiono Widodo mengenakan jubah putih saat mengikuti jalannya Sidang Gugatan. Dalam ajaran agama Katolik, jubah biasanya hanya digunakan dalam memimpin ibadah perayaan Ekaristi. 

PTUN memulai persidangan Pukul 10.00 Wib, terhadap Tergugat yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Karimun atas penerbitan IMB untuk renovasi Gereja Santo Josep Karimun. dalam gugatan itu, APKK sebagai Penggugat menuntut agar IMB tersebut dicabut.

Pengacara Penggugat APKK, Bambang Hardijusno diminta untuk membacakan materi gugatan. Ia mengatakan renovasi sebuah bangunan besar seperti gereja akan menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar area itu.

“Alasan pertama adalah akan menyebabkan kemacetan lalu lintas dan alasan kedua adalah bahwa bangunan tersebut telah direncanakan akan diresmikan sebagai bangunan Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata. Akan sangat disayangkan jika bangunan saat ini ingin dihancurkan. Nilai historis akan berkurang juga, “kata Bambang kepada wartawan, Rabu, 29/01/2020.

Bambang menambahkan ia secara pribadi dan sebagai pengacara APKK telah sangat mengenal umat dan pengurus Gereja Katolik Santo Joseph. Katanya lagi, ia tidak ada niat untuk menghentikan ibadah umat Katolik.

“Kami tidak punya niat untuk menghentikan mereka beribadah, saya kenal mereka sejak masih kecil. Mereka juga teman-teman saya. Tetapi selama proses gugatan berjalan, pembangunan ditunda dulu,” kata Bambang bermohon.

Romo Kristiono Widodo, Kepala Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Karimun dalam persidangan menjelaskan bahwa keberadaan gereja dan umat tidak benar menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Juga renovasi  gereja tidak akan memakan bahu jalan raya.

“Saat ini, 700 hingga 800 orang jemaat sudah beribadah di gereja. Jemaat harus beribadah di samping gereja dengan atap tambahan, dipinggir tembok tanpa atap. Bahkan saat Hari Raya Natal dan Paskah, jemaat hingga berjejer hingga ke pagar gereja. Dan berpuluh tahun, arus lalulintas lancar. Renovasi  gereja tidak keluar dari areal gereja atau selama renovasi berjalan tetap dalam areal gereja,” Jelas Romo Kristiono. 

Sementara itu, Hakim Ketua Ali Anwar mengatakan sidang gugatan akan dilanjutkan pada minggu depan.

“Sidang ditunda hingga Rabu minggu depan untuk mendengar tanggapan dari tergugat satu, yakni Pemda Karimun dan tergugat dua, yang merupakan gereja Katolik di Karimun,” ujar Ali Anwar.

Sebelum persidangan ditutup, Hakim memerintahkan Romo Kristiono untuk memberikan surat tertulis sebagai bukti bahwa ia berwenang mewakili Gereja Santo Josep di pengadilan.

Menanggapi pernyataan Kuasa Hukum APKK dan Bupati Karimun dalam suratnya nomor 180/HKM-SETDA/I/9/2020 perihal; agar Panitia Pembangunan Gereja menunda Pembangunan hingga gugatan PTUN diputuskan majelis hakim, Romo kristiono mengatakan pihak gereja menolak.

“Kami sudah menangguhkan sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Daerah hingga 3 bulan. Dan 3 bulan yang dimaksud sudah selesai. Selanjutnya, kami akan memulai proses pembangunan setelah dialog apapun hasilnya nanti. Tidak akan menunggu putusan pengadilan ini, karena IMB adalah Produk Hukum berkekuatan hukum. Hingga saat ini IMB tidak bisa dianulir dengan hanya surat dari Bupati Karimun atau Permintaan dari APKK. Kami akan melanjutkan, gereja sekarang dalam kondisi buruk, kami membutuhkan renovasi dan segera akan kami lakukan,” kata Kristiono.

Menanggapi opsi Cagar Budaya, Pastor menjelaskan bahwa gereja belum dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya dan tidak akan menjadi cagar budaya.

“Alasannya dibuat dan lemah,” kata Kristiono.

Kuasa Hukum Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun, DR. Ampuan Situmeang, SH, M.H dalam tanggapan elektroniknya mengatakan terlepas dari benar atau tidaknya materi gugatan penggugat secara subtantif, ia meminta agar perlu dicermati dan direnungkan. Apa yang terjadi sesungguhnya kepada Jemaat di Gereja Katolik Paroki Santo Joseph yang sedang berusaha merenovasi total, namun tidak disetujui oleh sekelompok kecil orang yang belum tentu dikategorikan sebagai representasi dari kelompoknya sendiri.

Ampuan menabahkan sebab sebagai manusia, adalah sangat tidak manusiawi untuk berkeberatan dilakukannya renovasi bangunan gereja, yang alasannya juga sangat sumir. Ia berharap pihak gereja juga dapat melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak penggugat sebagai saudara dalam kemanusiaan termaksud mendoakannya.

“Maka pimpinan gereja perlu mengasihi pengugat seraya mendoakannya, seraya melakukan pendekatan kasih merangkul dan berkomunikasi dengan mereka serta orang lain yang tidak tertutup kemungkinan memamfaatkan mereka, sebab sekalipun Gereja menang di pengadilan, tetap juga dapat timbul persoalan lain yang berakar dari kebencian/kekerasan dan mungkin juga ke arah pemerasan secara tidak langsung. Oleh karena itu Kasih adalah paling Agung utuk menutupi kesalahan,” tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Karimun juga menghadapi tuntutan agar izin bangunan dicabut dari kelompok Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) yang menggelar unjuk rasa pada 17 Januari di depan kantor Bupati Karimun, menuntut Bupati Karimun Aunur Rafiq mencabut izin tersebut.

“Jangan biarkan darah tumpah. Kami ingin itu dicabut. Permintaan kami sederhana: Hanya mencabut izin bangunan. Itu mungkin. Mengapa tidak? Jangan takut. Dia yang melakukan akta harus bertanggung jawab. Mengapa Bupati takut? ” Kata Abdul Latif.

Bukan hanya sekali, FUIB juga melakukan aksi demo berjilid-jilid dengan jumlah massa sekitar 30-an orang termaksud anak-anak, demo terbaru, Jumat (31/01/2020) di depan kantor Bupati Karimun, Abdul Latif Ketua FUIB dan Azman Zainal ketua Laskar Melayu Bersatu meminta hal yang sama.

Sementara itu, Romesko Purba, Humas Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun mengatakan Gereja yang didirikan pada 928 itu telah memperoleh izin untuk renovasi pada 2 Oktober 2019. 

Romesko menjelaskana Panitia Pembangunan Gereja telah memperoleh surat dukungan dari masyarakat non-Katolik setempat seperti yang disyaratkan oleh keputusan bersama menteri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pendirian rumah ibadah.

“Semua sudah kami penuhi, bahkan kearifkan lokal pada 2013 dimusyawarahkan sudah kami penuhi, yakni Gereja dibangun hanya 1 lantai dan tidak boleh lebih tinggi dari rumah dinas Bupati, Tinggi gereja hanya 11,75 meter, sementara rumah dinas Bupati Karimun 12,00 meter. Kemudian tidak menggunakan Salib di luar Gedung Gereja termaksud patung Bunda Maria. Permohonan sejak 2012 dan IMB akhirnya terbit di tahun 2019,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, selama ini di Kabupaten Karimun sangat toleran dalam berkehidupan beragama. Romesko menyakini, demo berjilid-jilid oleh FUIB tidak mewakili seluruh masyarakat Karimun.

“Masyarakat Karimun selama ini sangat toleransi, kami hidup berdampingan dengan baik, makanya demo berjilid-jilid itu bukan mewakil masyarakat Karimun yang sangat majemuk dan saling menghargai perbedaan,” tutupnya.

Gereja Katolik Paroki Santo Joseph telah dikunjungi oleh anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayanti, yang meminta pihak gereja untuk menunda rencana renovasi dan untuk mengadakan dialog dengan semua pihak sebelum Pembangunan atau renovasi total dimulai.

Sidang yang dimulai Pukul 10.00 Wib itu turut dihadiri puluhan Pengurus dan Anggota Pemuda Katolik Komisariat Daerah Provinsi Kepri, Komisariat Cabang Batam dan Karimun untuk memberikan dukungan moril. (gajahtobanews.com)

BACA:  Wiranto Ditusuk, Jokowi Serukan Perang Lawan Radikalisme

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *