Sekjen KPA: Pengembangan Danau Toba Tidak Pro dengan Rakyat?

PROJUSTISIANEWS.ID — Masyarakat adat Raja Na Opat Desa Sigapiton, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara melakukan protes terhadap Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang sedang dicanangkan pemerintah pusat di Danau Toba.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menerima laporan terkait rencana pembangunan di kawasan strategis pariwisata nasional di Danau Toba tidak melibatkan warga setempat.

Menurut, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengklaim program yang dikembangkan pemerintah hanya sepihak. Karena tidak melibatkan Warga Sigapiton.

Dewi Kartika menyebutkan, persoalan tersebut muncul tahun 2014. Saat itu Danau Toba masih berupa kawasan hutan dan diserahkan pengelolaan tanahnya kepada Badan Otorita Danau Toba (BODT).

“Menurut kita dari sinilah letak semakin kisruhnya masalah agraria di Danau Toba. Karena tanah-tanah yang tadinya dalam situasi tidak ada kepastian hukum yang diberikan pemerintah terhadap wilayah adat itu, tiba-tiba dikuasakan kewenangannya ke badan otoritas dengan menggunakan Perpres (Peraturan Presiden),” kata Sekjen KPA.

KPA menilai sebagai lembaga yang bermuara pada orientied profit dan investasi jangka panjang di kawasan Danau Toba, seharusnya memberikan dampak ekonomi yang lebih baik.

“Sementara kan badan otorita ini tentu punya bisnis plan sendiri, juga orientasi ekonomi, investasi dan seterusnya. Dia tidak melihat bahwa ada kemungkinan risiko bahwa proyek pengembangan ini akan memberikan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat lebih jauh lagi,” tuturnya.

Dikatakan Dewi, sejauh ini pendekatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat adat di Desa Sigapiton hanya formalitas saja. Bahkan, proses pun dilakukan secara tidak transparansi sehingga masyarakat tidak memahami apa yang tengah dilakukan pemerintah.

Saat ini KPA tengah fokus dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Sigapiton, Kabuten Tobasa. Di sana, tanah adat yang dimiliki warga diklaim milik negara. Pada hal menurut Dewi Kartika, setiap tanah yang ada di wilayah itu merupakan milik dari marga Raja Na Opat, yakni marga Butar-butar, Sirait, Nadapdap dan generasinya.

“Pemerintah berpikir itu adalah tanah kosong padahal itu tanah adat. Setiap marga itu punya tanah adatnya masing-masing, mereka luput melihat itu. Ini cara apa ya pembangunan yang tidak pro dengan rakyat? Karena rakyat tidak dianggap sebagai subjek dan rakyat tidak dianggap sebagai pemilik dari tanah itu tapi dia dianggap sebagai warga yang boleh berperan serta di dalam proyek pengembangan proyek pariwisata itu. Loh ini tiba-tiba secara sepihak dikembangkan sebagai tempat pariwisata,” ucapnya.

Khusus tanah adat di Desa Sigapiton, kata Dewi, sudah ada semenjak ratusan tahun, sebelum Indonesia merdeka. Dan kompensasi yang diterima masyarakat hanya berupa uang, kasur dan handphone.

Sejauh ini KPA, kata Dewi, juga belum melihat pendekatan yang dilakukan Badan Otorita Danau Toba (BODT) kepada masyarakat Desa Sigapiton. Dewi Kartika juga mempertanyakan siapa yang mengawasi kinerja BODT. (mediasumutku.com)

BACA:  Kapoldasu Agar Ungkap Kasus Pembunuhan Frengki Sitohang Sudah Dua Tahun Empat Bulan Tidak Ada Benderang atau Titik Terang

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *