SBPP Natuna: Usut Tuntas Perbudakan Buruh ABK Longxing 629

NATUNA, PROJUSTISIANEWS.ID — Ketua DPC Serikat Buruh Patriot Pancasila (SBPP) Natuna, Abdullah Lubis dan seluruh pengurus turut prihatin mendengar kabar di berbagai media massa perlakuan yang menimpa ABK kapal ikan Longxing 629. Berita tersebut dilansir berbagai media pada Senin (11/5/2020). SBPP Natuna menyatakan agar kasus perbudakan buruh tersebut perlu diusut tuntas oleh aparat hukum.

Seorang buruh ABK kapal ikan Longxing 629 bernama Muhammad Yamin diketahui telah menjadi korban eksploitasi (perbudakan). Yamin adalah seorang warga asal Desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dia merupakan Alumni SMK N 01 Bunguran Timur (SMK Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Natuna, tamatan tahun 2018 lalu.

Kasus tersebut diduga kuat karena lemahnya dan kurangnya pengawasan teknis penyaluran tenaga kerja ke kapal ikan Longxing 629. Hal ini menjadi potensi peluang atau celah bagi pihak penyelenggara operasional pelayaran tempat pelaut bekerja (Ship Local Authority) sesuka hati memperlakukan buruhnya. Secara garis besar hal itu terletak pada pimpinan di pundak sang Kapten kapal Longxing 629 tersebut yang membuat aturan atau peraturan kerja (Ship Crew Regulation) sesuka hati.

Kondisi lain yang turut mempengaruhi adalah ruang lingkup, strata pendidikan, dan jabatan di sebuah operasional pelayaran perkapalan yang menjadi tolak ukur estimasi gaji seorang pekerja di laut yang tertuang di dalam kontrak kerja.

Dugaan lainnya yang luput dari perhatian kita adalah lemahnya pengawasan dan kontrol sosial penyalur tenaga kerja untuk kapal penangkapan ikan tersebut yang kabarnya diduga sering bermasalah.

Perjanjian kontrak kerja (Sign Job Clearance), bagi ABK Longxing 629 yang merupakan warga Indonesia saat memulai kontrak kerja, sangat penting dan perlu untuk dipelajari dan diteliti. Berhubungan langsung dengan perlakuan yang telah menimpa korban.

“Waktu istirahat seorang pekerja hanya 3 jam, santapan mengonsumsi umpan, dan kesedihan melarungkan jenazah teman sendiri ke laut,” ungkap Abdullah Lubis, Senin (11/05/2020) malam.

Kasus yang telah menimpa ABK warga Indonesia di kapal Longxing 629 tersebut, DPC SBPP Natuna memiliki sudut pandang, yaitu: perlunya sikap perhatian serius dan ketegasan untuk mengevaluasi tindakan perbudakan (ekploitasi) tersebut. Kasus tersebut patut diduga juga mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Semoga ke depan tidak ada lagi terjadi hal yang sama seperti ABK Longxing 629, yang notabene pelaut kewarganegaraan Indonesia yang bekerja di perusahaan pelayaran di luar negeri,” tutupnya. (BTS)

BACA:  Kader PSI Menang Gugatan Vs Anies soal Penutupan Trotoar Tanah Abang

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *