SBPP Menolak Revisi UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Mangatur Nainggolan SE, SH., MH., CPA. sebagai Ketua Umum SBPP (Serikat Buruh Patriot Pancasila) melalui selulernya menyatakan pendapatnya terkait isu revisi UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

Isu revisi UU 13/2003, Sangatlah Krusial

Isu revisi UU 13/2003 bukan wacana baru, tetapi hampir di tiap tahun sejak 2006, sudah selalu masuk dalam daftar prolegnas. Artinya memang ada kebutuhan untuk membuat aturan perundang-undangan yang melindungi baik hak Buruh maupun hak pengusaha. Akan tetapi formatnya haruslah mengakomodir nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Khususnya pelaksanaan nilai sila 2 kemanusiaan adil dan beradab haruslah terakomodir dalam perumusan revisi Undang-undang ketenagakerjaan termasuk undang-undang apapun yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur Rakyat.

Hal ini sejalan dengan nilai-nilai pancasila yang dimuat dalam makna Hubungan Industrialis Pancasila yang harmonis, tegas pengacara yang concern pada keberpihakan kaum buta Hukum, (salah satu dari 12 advokat deklarator SBPP) dan ingin mereaktualisasi nilai Pancasila dalam hubungan industrial Pancasila.

Dengan nada bersemangat dia lanjut menjelaskan, sudah jelas dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Hubungan Industrialis Pancasila, itu tidak memposisikan buruh sebagai faktor produksi belaka, tetapi sebagai mitra sebagai Mitra sejajar yang menempatkan buruh sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Karena itu, kebijakan investasi tidak boleh mengorbankan harkat dan martabat buruh yang mana mereka harus hidup layak dan penghasilan mereka harus mampu menyekolahkan anak-anaknya, sehingga kelak negara kita semakin memiliki daya saing SDM. Negara semestinya tidak ada kompromi dengan aturan yang mengorbankan harkat dan martabat manusia. Bahwa nilai-nilai Pancasila memang rigid tidak fleksibel; atau elastis; rigid dalam makna memberi perlindungan terhadap hak-hak mendasar buruh sebagai manusia merdeka dan bermartabat.

Revisi UU 13/2003 kebutuhan atau tuntutan?

Revisi UU 13/2003 itu kondisi dilematis. Di satu sisi data penegakan aturan ketenagakerjaan menyatakan UU 13/2003, sudah 30 kali di Judicial Review; yang separuh dari hasil judicial review-nya memenangkan hak buruh sebagai sebuah aturan hukum, dapat dikatakan UU 13/2003 compang-camping, akan tetapi upaya revisi peraturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak haruslah melindungi hak kedua belah pihak, bukan memaksakan kehendak segolongan orang saja. Sampai saat ini pihak Serikat Buruh belum memiliki kajian ilmiah/draft revisi sebagai usulan dari pihak buruh. Sementara Kadin-Apindo pun sama, kendati mereka memiliki point yang akan direvisi yaitu upah, hubungan kerja yang semakin fleksibel, jaminan pensiun (terkait pesangon), hak mogok kerja. Belum adanya draft atau kajian ilmiah dari versi buruh. Inilah lemahnya daya tawar buruh yang harus diupayakan persatuan antara semua elemen buruh saat ini. Satukan cara pandang, rajut persatuan, galang kebersamaan, bahwa sebuah aturan harus melindungi harkat dan martabat Buruh serta berperikemanusiaan. sikap ini sudah tertuang dalam nilai-nilai Pancasila yang sepatutnya dipahami dan dilaksanakan pengusaha.

Masih Banyaknya pasal-pasal yang multi tafsir dan hanya garang di atas kertas, tetapi lemah dalam mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

Akan tetapi dalam kenyataan hari ini sinyal yang diberikan oleh pemerintah dalam isu revisi UU 13/2003 hanya menyerap keresahan pengusaha saja bahkan kemenaker mungkin lupa akan hubungan Industrial Pancasila.

Sampai saat ini pemerintah belum melibatkan pendapat-pendapat Serikat Buruh dalam perumusannya.

Sila kedua dan sila kelima Pancasila ini sangat penting diterapkan meskipun terjadi revisi UU No. 13/2003, karena mengandung makna kemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadikan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Warga Negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat (bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan, dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak), memperlakukan manusia secara adil dan beradab di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, niat dan keinginan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Kembali disampaikan Mangatur Nainggolan, saat diminta closing statementnya selaku Ketua Umum SBPP, karena nafas dari sila kedua inilah kami hamba-hamba hukum yang berdiri tegak pada kemerdekaan kaum buta hukum, hadir memberi warna di tengah gerakan Serikat Buruh Indonesia.

Oleh karena itu, merespons kondisi hari ini kami menyatakan sikap menolak wacana Revisi UU 13/2003, apabila revisi dimaksud bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Karena hanya mengakomodir sebelah pihak dalam merumuskan konstitusi sementara hasil dari Undang-undang tersebut, nantinya akan dirasakan oleh lapisan terbawah dalam struktur masyarakat, yaitu buruh itu sendiri. Kesejahteraan buruh dan kemenangan kaum buta hukum adalah harga mati bagi kami. Bahwa revisi memang harus memihak pada pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagaimana dasar negara kita yang dirumuskan pendiri bangsa, tandasnya mengakhiri pembicaraan.

TR, Tim SBPP online

BACA:  Presiden Jokowi: Umat Kristiani Indonesia Dijamin Merayakan Natal

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *