Sari: Tak Masalah PNS Pensiun Dini Karena Ibu Kota Pindah

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis survey mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak rencana Presiden Terpilih Jokowi yang memindahkan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Survey tersebut mencatat sebanyak 94,7 persen ASN menolak jika Ibukota dan pusat pemerintahan dipindah ke Kalimantan.

Pada Rabu (28/8/2019), Kader PDI Perjuangan Sari Yok Koeswoyo mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang mau pensiun dini akibat ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta, sangat tidak masalah. 

Menurut Sari, alasan pendidikan tidak bermutu jika keluarga ASN tersebut bersekolah di wilayah ibu kota yang baru nantinya, juga tidaklah mendasar.

“Kok bisa bilang pendidikan bermutu ada di jakarta? Pada saat ibu kota pindah tentu fasilitas yang setara untuk ibu kota ya akan ada di sana lah,” ungkapnya spontan.

Sari juga menilai kebijakan Jokowi memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta justru merupakan cara jitu untuk mengeliminasi PNS yang sudah membudaya kerja dengan santai. 

“Mungkin ini juga cara jitu mengeliminasi PNS yang biasa kerja leyeh leyeh, dateng jam 8, baca koran sarapan trus ilang, makan siang trus jam 3 pulang,” ujar putri penyanyi legendari grup band Koes Plus, Yok Koeswoyo itu. 

Selain itu, Sari yang memiliki nama lengkap Louise Herning Hapsari juga melihat adanya kesempatan memperbaiki banyaknya jumlah PNS di negeri ini. Sehingga, lanjutnya, ke depannya penerimaan ASN akan lebih efisien dan efektif.

“Mungkin dengan pada pensiun, jumlah PNS bisa dirampingkan dan bisa menjadi lebih effesien,” Sari menjelaskan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo menyatakan survei yang dilakukan IDM mengenai mayoritas PNS yang memilih pensiun dini karena alasan menolak ibu kota pindah dilakukan dalam bentuk tanya jawab kepada 1.225 responden ASN.

Mereka mewakili sekitar 800 ribu ASN yang bertugas di pemerintahan pusat.

“Sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibukota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen menyatakan setuju. Sedangkan sisanya abstain,” kata Harly, dilansir dari pojoksatu.id, Senin (26/8/2019).

Survei tersebut juga mengungkap ada dua alasan besar yang menjadi dasar penolakan.

Sebanyak 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu. Sebab, mereka menilai sarana yang berkualitas banyak di DKI Jakarta.

“Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru,” ungkap Harly.

Para responden juga ditanya bagaimana jika mereka dipaksa pindah bertugas ke Ibukota Negara yang baru.

Hasilnya, sebanyak 78,3 persen ASN memilih akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya. Sedangkan 19,8 persen lainnya mengaku akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu.

Untuk diketahui, survei IDM ini dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu. 

Survei dilakukan menggunakan metode multistage dandom sampling dengan jumlah respondent 1.225. Sedangkan tingkat kepercayaan disebut mencapai 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,1 persen. (gesuri.id)

BACA:  Contemplatio Post-Natalis

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *