Saatnya Advokat Maju ke Depan Meluruskan

PROJUSTISIANEWS.ID, JAKARTA — Advokat harus ikut ambil bagian dalam mengisi pembangunan bangsa. Advokat harus maju ke depan meluruskan penegakan hukum di Indonesia. Jika tidak segera dibenahi, wajah penegakan hukum sampai pada titik malapetaka. Jika tidak terkontrol lagi arah penegakan hukum, suatu saat dapat menimbulkan bahaya pada kehidupan hukum kita. Bahaya munculnya tirani penguasa dan lari dari tujuan hukum, yaitu ketidakpastian hukum dan jauh dari rasa keadilan sosial. Demikian kata Azmi Syahputra (dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno) yang menjadi salah satu pengajar pada kegiatan pendidikan profesi Advokat yang diselenggarakan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Peradi Cabang Bandar Lampung di Gedung Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Sabtu (25/7/2020).

“Advokat adalah salah satu unsur penegak hukum dan membantu masyarakat mencari keadilan. Dalam tugasnya membantu masyarakat dalam penegakan hukum, advokat menjalankan tugasnya secara mandiri tanpa pengaruh apapun melainkan tetap teguh memegang sumpah profesi dan kode etik demi mewujudkan kepastian hukum dan tujuan bangsa,” lanjut Azmi yang juga sebagai Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (ALPHA).

Profesi advokat itu syarat mengemban tugas dengan kemuliaan dan kehormatan. Jadi setiap advokat harus menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Jangan sampai advokat sendiri mengabaikan dan menyingkirkan kemuliaan dan kehormatan dengan kerja-kerja profesi yang menyimpang.

“Walaupun sampai saat ini kebanyakan masyarakat melihat citra advokat masih kurang baik, kita tidak perlu marah dan saatnya tunjukkan bahwa Saudara yang sedang mengikuti pendidikan advokat. Ini berbeda, bukan seperti yang dicitrakan. Saudara maju ke depan meluruskan kualitas penegakan hukum. Semoga para calon advokat yang  sedang dalam pendidikan ini mampu menunjukkan kualitas dan integritas yang baik, menjadi panutan terbaik dalam menjalankan profesinya di tengah masyarakat dan menjaga nama baik profesi advokat. Advokat bukan sekadar penegak hukum, namun harus pula jadi pendidik hukum dalam masyarakat,” tukas Azmi. (pjn)

BACA:  Rencana Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *