SAA Angkat Isu Krusial Agama dan Warga Negara yang Terpinggirkan Pada Kepemimpinan Baru Indonesia

SALATIGA, PROJUSTISIANEWS.ID ― “Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sejak terbentuknya telah terpanggil menjadi alat kesaksian hidup Kekristenan di Nusantara. PGI hadir turut menyatakan kebenaran, keadilan, dan mengupayakan keutuhan ciptaan Allah di negara kita tercinta ini. Karena itu, isu sosial-kemasyarakatan menjadi pergumulan penting PGI dengan merespons secara kristis-kolaboratif,” ujar Wakil Sekretaris Umum PGI, Pdt. Krise A. Gosal ketika menyambut pembukaan Seminar & Lokakarya Agama-Agama (SAA) ke-35 di Gedung Balairung, Universitaa Kristen Satya Wacana, Salatiga, pada Rabu (3/7/2019).

PGI memiliki catatan panjang yang patut menjadi perhatian semua pihak pada isu masyarakat yang terpinggirkan. Menurut Gosal, “Persoalan HAM berbalut identitas SARA, kerakusan dalam bidang politik dan ekonomi, telah menambah tingginya suhu diskriminasi dan persoalan kemanusiaan di Ibu Pertiwi. Hak-hak dasar yang belum terpenuhi dalam mengakses kebutuhan pokok, untuk dapat berekspresi, beragama dan bekepercayaan, serta untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak, menjadi tugas penting bagi kita semua untuk memastikannya dalam pemerintahan periode baru 2019-2024 ke depan.”

“Penegakkan hukum dan HAM secara adil dan konsekuen harus menjadi perhatian kita bersama, termasuk pemerintah dan umat beragama. Pemikiran dan/atau sikap kritis, konstruktif, dan berkelanjutan dari para akademisi dan aktvitis sosial turut menjadi ujung tombak penegakkan keadilan bagi warga negara yang selama ini mengalami pengucilan, pembiaran, perampasan, dan persekusi. Sesuai konstitusi kita, negara sudah semestinya menjamin kesejahteraan hidup dan pemenuhan hak-hak dasar warganya. Oleh karena itu pula, kita bersama-sama harus turut menjadi mitra kritis pemerintah yang mengawal kebijakan dan program-program yang akan dibuat untuk 5 tahun ke depan,” lanjutnya.

Penyelenggarakan SAA ke-35 PGI ini memang secara sengaja mengusung isu demikian pasca PEMILU 2019 agar semangat dan suara keberpihakan kita terhadap warga negara yang selama ini teracuhkan, terdiskriminasi dan terpinggirkan mampu mendorong pemerintah untuk terus mewujudkan kebhinekaan, sekaligus menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semoga melalui SAA ke-35 PGI ini tercipta ruang bagi kita untuk mendiskusikan isu-isu kritikal terkait tema besar: Agama dan Warga Negara yang Terpinggirkan Pada Kepemimpinan Baru Indonesia. Harapannya, SAA ini dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang berguna bagi pemerintah dan institusi kita masing-masing,” tutupnya.

Pewarta: Boy Tonggor Siahaan

BACA:  Kadaluarsa Berjamaah

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *