Rencana Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara

MEDAN, PROJUSTISIANEWS.ID — Rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara makin hangat dibicarakan. Bagaimanakah pandangan Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Wagirin Arman, dan juga Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi? Ikuti uraiannya sebagai berikut:

“Akhir-akhir ini kami sudah membahasnya beberapa kali, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada rekomendasi. Pemerintah pusat agar bijak menyikapi rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng).” ujarnya di Medan, Kamis (20/6/2019).

Menurut Wagirin bahwa rencana pemekaran Provinsi Sumteng bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Dengan keterbatasan APBD Sumut saat ini, agak sulit bagi pemerintah daerah untuk jor-joran dalam menjalankan program pembangunan, baik pembangunan manusia maupun infrastruktur.

“Seluruh pemerintah kabupaten/kota yang akan bergabung menjadi satu provinsi tersebut telah siap untuk melebur. Adapun rencana pemekaran ini, akan menyatukan setidaknya lima daerah di wilayah Tapanuli sana, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Mandailing Natal. Rencananya, ibu kota provinsi baru ini akan dipusatkan di Padangsidimpuan,” jelasnya.

“Pemerintah pusat diharapkan menyikapi rencana ini dengan bijak dan memperhatikan aspirasi pemerintah daerah, terutama masyarakat di wilayah tersebut. Kami minta agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru, sehingga rencana ini bisa dieksekusi dengan cepat,” imbuhnya.

Menurutnya,, pembentukan provinsi baru ini mendesak mengingat kepentingan masyarakat di sana cukup besar, sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami keterbatasan. “Agak sulit daerah ini berkembang cepat jika masih seperti sekarang. Ini bukan soal kinerja pemerintah provinsi yang lemah, tetapi karena ada keterbatasan,” ungkap politisi Golkar ini.

Seperti diberitakan, gelora pembentukan Provinsi Sumteng kembali mencuat. Setidaknya hal itu terlihat dari pernyataan Ketua Komisi D DPRD Sumatra Utara, Sutrisno Pangaribuan dalam laporan kunjungan kerja yang disampaikannya pada rapat paripurna dewan, di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (18/6/2019).

Juru bicara Tim VII DPRD Sumut yang melakukan kunjungan kerja ke lima kabupaten/kota di kawasan Tapanuli bagian selatan itu mengungkapkan apresiasi mereka terhadap dukungan konkret pemerintah daerah terkait dalam kaitan pembentukan Provinsi Sumteng.

Selanjutnya, ungkap Sutrisno yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Tim VII akan mengusulkan pencabutan Moratorium Daerah Otonomi Baru ke pemerintah pusat.

“Dibanding provinsi lain yang juga akan dibentuk sebagai pemekaran Sumut, pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara yang paling siap. Yang akan jadi ibukotanya sudah ada yaitu Padang Sidimpuan,” tegasnya.

Kantor Bupati Tapanuli Selatan yang lama yang terletak di Sidimpuan, itu yang akan dijadikan Kantor Gubernur Sumatra Tenggara. Untuk itu pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal dan Kota Padang Sidimpuan sudah berkomitmen mendukung.

Dipaparkan Sutrisno, terdapat empat alasan pokok pembentukan Provinsi Sumatra Tenggara. Pertama, letaknya amat jauh dari ibukota Sumut, waktu tempuhnya 12-20 jam. Kedua, pembangunan infrastruktur di Tabagsel tidak akan selesai mengingat keterbatasan APBD Sumut.

Ketiga, penanganan masalah kesehatan di RS di kawasan Tabagsel tidak mampu dilakukan. Keempat, adanya wilayah yang rawan akibat adanya tanaman ganja di perbatasan Padang Lawas dan Madina.

Wagirin juga mengatakan, dalam upaya memuluskan rencana ini, pihaknya akan mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru.

Bagaimanakah pandangan Gubernur Sumut Gubernur Edy Rahmayadi terkait rencana pemekaran ini? Edy Rahmayadi buka suara terkait rencana tersebut yang kembali dicuatkan DPRD Sumut.

“Silahkan saja. Tidak ada yang melarang, kecuali regulasi yang ada,” kata Edy di sela-sela Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Kodam I Bukit Barisan di Medan, Kamis (20/6/2019).

Dia merujuk pada regulasi yang diterbitkan Pemerintah Pusat beberapa tahun lalu tentang moratorium daerah otonomi baru.

Menurut Edy, Pemprov Sumut tidak akan menghalangi upaya DPRD Sumut, termasuk kepala daerah yang ingin membentuk provinsi baru dan berpisah dari Provinsi Sumut.

“Rencana ini sah-sah saja. Asalkan pemerintah dan masyarakat siap,” ujarnya. Edy menuturkan proses pembentukan provinsi baru akan berlangsung panjang. “Ini nanti masih panjang. Pusat yang menentukan apakah dimekarkan atau tidak,” jelas Edy.

(Sumber: medanbisnisdaily.com dan Tribunnews Medan)

BACA:  Neta S Pane: "Big Dalang" Kerusuhan 22 Mei adalah Keluarga Cendana

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *