Reforma Agraria sebagai Jembatan Emas

Reforma Agraria

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Reforma Agraria terbit tanggal 24 September 2018 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 86/2018. Ini bertepatan dengan peringatan diundangkannya UUPA NO. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

UUPA adalah penjabaran UUD 45 Pasal 33 sebagai upaya pemerintah agar kendala selama ini dalam menyejahterakan rakyat dari sektor agraria dan sumber daya alam. Apa selama ini belum cukup? Pastilah belum karena pemerintah selama ini mendaftarkan tanah saja. Ini belum mengait secara fungsional kelembagaan terkait.

Reforma Agraria (RA) sejatinya bicara redistribusi, pemberian hak dan pemanfaatan sertifikat ke akses perbankan. Hal ini juga tali-temali dengan proses bisnis suatu kegiatan produktif di segala sektor yang dihadapi pemilik tanah. Akses tidak semata hubungan, tetapi ada upaya menguasakan (endorse) pelaku untuk memiiki kapasitas di segala bidang.

Sertifikat tanah sebagai subyek hak. Kita tidak menyimpan sertifikat tanah di rumah saja, tetapi dapat menjadi kolateral di perbankan. Begitu jadi jaminan, pemilik harus memiliki ilmu kewirausahaan (entreprenuership). Kewirausahaan adalah keahlian dalam merencanakan pelaksanaan yang bersifat mandiri, elegan, dan otonom. Ia mampu merencanakan, mengevaluasi, dan mengambil risiko serta mengembangkan usahanya. Hanya dengan usaha produktif, ia memperoleh hasil keuntungan (margin) yang besar, sehingga ia dapat mengembalikan kredit. Bahkan ia bisa memupuk modal untuk usaha yang baru.

Ini menjadi satu hal baru, yaitu: pendekatan Pemberdayaan Masyarakat sebagai strategi pelaksanaan Reforma Agraria. Artinya hal baru ini menyadarkan masyarakat untuk membentuk kelompok kerja usaha sejenis agar potensi menjadi kuat, mengatasi setiap masalah yang muncul dan dapat menangkap peluang yang ada. Empowering (Pemberdayaan) untuk memberdayakan yang lemah/sedang/kuat supaya tambah kuat, baik pengetahuan maupun dalam proses bisnisnnya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat, sebuah istilah yang mulai pudar dan menjadi slogan kosong. Keren namanya, tetapi kosong dalam pelaksanaannya. Dengan Perpres ini, mau tak mau insan Kementerian Agraria dan Tataruang/BPN, Kementerian Keuangan, Pemprov, Kabupaten/Kota, bukan lagi pelengkap, tetapi pelaku utama. Pelaksanaannya melalui gugus tugas secara hirarki dari Presiden, Kemenko Perekonomian, Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Sebagai lembaga baru, ia perlu asimilasi, sosialisasi, semangat motivasi baru tentang semangat Reforma Agraria agar menyatu dalam gerak langkah tiap hari.

Supaya fokus, tiap kelompok hendaknya memetakan bidang usahanya yang memang unggulan di desa masing-masing. Ini untuk menjaga produknya agar laku di pasar. Jika pasar membuka penjualan bawang putih, maka masyarakat menanam bawang putih. Begitu juga sektor lainnya, sehingga tidak semua menanam yang sama, misalnya cabai, akhirnya pasar jenuh. Pada gilirannya, produknya tidak laku dan harga jatuh, sehingga masyarakat merugi.

Perpres ini harus mempertegas legalisasi Aset. Cakupannya semakin konprehensif, yang mencakup redistribusi tanah, pemberian tanah berikut legallisasinya atas tanah negara yang berasal dari pelepasan Kawasan Hutan, tanah terlantar, dan lainnya. Juga legalisasi tanah yang semula sudah menjadi milik masyarakat, namun belum bersertifikat. APBN/APBD menghibahkan kepada masyarakat sebesar biaya pensertifikatannya kecuali pajak. Artinya baru sekarang APBN/APBD tegas mendukung rakyat. Dengan demikian, pemerintah membantu legalisasi tanahnya, sehingga masyarakat memungkinkan memiliki sertifikat untuk kegunaan kolateral tadi.

Permasalahannya, apakah tujuan RA yang sangat holistik ini dapat begitu saja mendarat di bumi Indonesia ini? Jawabannya tergantung pemerintah dan rakyatnya itu sendiri. RA mengusung misi keadilan sosial juga karena dengan adanya redistribusi akan mempersempit ketimpangan kepemiikan tanah di Indonesia (gini ratio). Dengan usaha produktifnya masyarakat akan membuat ekonominya semakin kuat. Pada saat itulah masyarakat menggapai kesejahteraan.

Penulis: Dr. Ronsen Pasaribu
Editor: Boy Tonggor Siahaan

BACA:  Selain Jakarta 5 Kota Besar Ini Terancam Tenggelam!

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *