Rafky Rasyid: Imbau Perusahaan di Batam Merumuskan Sanksi Terhadap Karyawan Yang Nekad Mogok Nasional

Projustisianews, Batam – Rafki Rasyid, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kota Batam, meminta agar perusahaan merumuskan sanksi yang akan dijatuhkan jika masih ada karyawan yang nekat melakukan aksi mogok nasional. Mengenai penjatuhan sanksi, katanya, sudah di atur dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 dan juga Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 232 tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. “Kita mengajak kawan-kawan Serikat Pekerja di Batam tetap kompak dengan mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Apindo dan organisasi pengusaha lainnya,” kata Rafki Rasyid, Sabtu, 3 Oktober 2020.

Rafki Rasyid, menyesalkan rencana mogok nasional yang diserukan elit Serikat Pekerja/ Buruh. Akibat seruan itu, pekerja berpotensi terkena sanksi dari perusahaan. Menurut Rafky, hal itu bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, pasal 137 tentang Ketenagakerjaan. Ia mengatakan, mogok kerja bisa terjadi apabila perundingan gagal, sedang seruan mogok nasional yang dilakukan, adalah sebagai bentuk penolakan pengesahan Undang-undang Omnibus Law.

Seharusnya, kata Rafky, melakukan unjuk rasa, bukan menyerukan mogok kerja. Sebab, aksi unjuk rasa dilindungi oleh Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Katanya: “Jadi mogok kerja dan unjuk rasa ini dua hal yang berbeda. Jangan sampai dicampur aduk.” Ia mengimbau pekerja di Batam untuk mengabaikan seruan tersebut karena tidak sesuai dengan aturan mogok kerja yang ada. Karena pekerja yang melakukan mogok kerja yang tidak sah, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siapa pun tidak bisa melarang pekerja untuk menyampaikan aksinya melalui unjuk rasa, asalkan aksi tersebut, katanya, tidak mengganggu pekerjaan dan ketertiban umum di perusahaan masing-masing Namun, kalau bisa unjuk rasanya dilakukan di Jakarta saja. Sebab pembahasan dilakukan oleh DPR-RI. “Jadi, kalau dilakukan di Batam mungkin gaungnya kurang begitu terdengar ke Jakarta,” katanya.

Ia mengatakan, dalam pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja, DPR-RI sudah memberikan porsi kepada pekerja atau buruh untuk memberikan masukan lewat Tripartit nasional. Di mana perdebatan seharusnya dilakukan saat itu, tidak membawanya lagi ke jalanan. Ketika kemudian perwakilan pekerja/buruh tidak mampu meyakinkan DPR dengan argumennya, rasanya tidak adil jika kemudian dilakukan aksi mogok nasional yang akan merugikan perusahaan dan juga para pekerja/buruh itu sendiri. Ia mengatakan: “Kita berharap para elit Serikat Pekerja/ Buruh mempertimbangkan juga dampak merugikan ini sebelum melakukan aksi unjuk rasa atau pun mogok kerja nasional.”

Sekadar untuk diketahui, katanya, pertumbuhan ekonomi Batam di triwulan II, minus 6,6 persen. Artinya, akan ada tambahan pengangguran di Batam. Namun, bila ditambah lagi dengan mogok kerja, maka ekonomi Batam akan semakin terpuruk ke depannya. Muaranya justru akan merugikan pekerja/buruh itu sendiri. Dampaknya, jika perusahaan banyak yang ditinggalkan oleh kliennya di pasar global, maka akan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK)

Lebih-lebih di tengah pandemi covid-19 ini, melakukan aksi mengumpulkan masa akan berakibat besar akan semakin meluasnya penularan virus. Padahal industri di Batam saat ini sedang berjuang keras melawan penyebaran virus covid-19 di perusahaan masing-masing. Kepada perusahaan di Batam, ia mengimbau agar memberikan pemahaman dan informasi kepada karyawannya agar karyawannya tidak ikut-ikutan melakukan aksi mogok kerja nasional.

 

BACA:  Masyarakat Tidak Perlu Takut Menerima Jenazah Korban Corona

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *