PT. PTS Babat Hutan Lindung, Pemerintah Daerah Belum Memberi Sanksi

KETAPANG, PROJUSTISIANEWS.ID — Menurut Mantan Pj. Kades  Kec. Sungai Laur, M. So’od, menuturkan pada Kamis (16/5/2019) bahwa PT. PTS (Prakarsa Tani Sejati) menggarap Hutan Penyangah di tepian sungai dan menggarap Kawasan Hutan Lindung. Terkait penetapan SK HGU (Hak Guna Usaha), pihak PT. PTS  tertutup dan tidak pernah diketahui oleh masyarakat setempat. Bahkan Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pun tidak pernah mengetahui HGU PT. PTS. Masyarakat dari sekian desa di Kecamatan Sungai Laur dan Kecamatan Sandai berhak mengetahui hal tersebut.

Perusahaan kebun Kelapa sawit PT. PTS berada di 3 Desa, yaitu: Desa Bayur, Desa Sungai Daka, dan Desa Bayun Sari di 2 Kecamatan Sungai Laur dan Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. PT. PTS terindikasi menggarap, membabat, dan merusak Kawasan Hutan Lindung Gunung Jelayan, Gunung Konar, Gunung Mangkubawa, dan Temanggung.

Mantan Bupati Ketapang Kalimantan Barat, Hendrikus, telah mengeluarkan Surat Peringatan dan Pelarangan Menggarap Hutan Lindung tertanggal 5 Juni 2015 dengan nomor surat: 525/554/Disbun-D. Berdasarkan surat peringatan tersebut dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.733/Menhut-II/2014 serta di luar IUP Perluasan Nomor 426/Disbun-D/2013 atas nama PT. PTS dan masuk di dalam lahan Izin Usaha Perkebunan PT. Batu Mas Sejahtera (BMS), PT. PTS ditemukan adanya penggarapan dan perusakan Kawasan Hutan Lindung (HL) untuk perkebunan kelapa sawitnya.

Ironisnya pengarapan di kawasan HL, Hutan Konservasi, Hutan Penyangah tepian sungai, penutupan danau dijadikan kebun sawit serta perusakan tepian sepanjang bibir sungai (Baverzon) dialih-fungsikan menjadi kebun sawit oleh PT. PTS,” kata So’od.

”Pihak Pemerintah sudah tahu perbuatan PT. PTS merusak HL dan alih fungsi zona terlarang, namun sangat disayangkan Pemerintah setempat seolah-olah tidak mau tahu karena secara laporan maupun audensi di DPRD sudah bukan rahasia umum lagi. Laporan maupun demo sekian kali hingga ke Pendopo Bupati pun tidak ada respons dan tindakan. Masyarakat mencari keadilan. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jelas sekali adanya perbuatan melawan hukum oleh PT. PTS yang menjadikan kawasan HL sebagai kebun sawit. instansi oknum dinas terkait maupun penguasa terindikasi pembiaran, persekongkolan dan bermufakat bekerjasama dalam kejahatan merusak HL. Ijin abal-abal kebun sawit PT. PTS menyengsarakan dan menghilangkan hak masyarakat, di mana penindakan hukum tidak tegas dan ada permainan PT. PTS dan penguasa, sehingga mengorbankan masyarakat,” lanjut So’od.

Ketua LSM Aspiraba, Abdul Karim, Jumat (17/19) mengatakan, ”Pengarapan dan perusakan kawasan HL, HK, Hutan Penyangah, alih fungsi danau dan sungai tidak boleh. Itu adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan surat peringatan mantan Bupati Hendrikus tertanggal 5 Juni 2015 untuk tidak melakukan pembangunan kebun sawit di luar IUP (Ijin Usaha Perkebunan). Sangat disayangkan pihak PT. PTS bukannya berhenti, malah menjadi-jadi merusak kawasan hutan tersebut. Saya meminta kepada Bapak Bupati Martin saat ini, Dinas Perkebunan maupun Dinas terkait menindak tegas kejahatan PT. PTS. Sanksinya jelas dipidana dan mencabut penanaman di luar ijin. Sudah jelas ini melanggar perbuatan merusak Hutan Lindung tempatnya ekosistem orang utan maupun binatang-binatang yang dilindungi lainnya. Pihak perusahaan harus mengembalikan HL ke asalnya, dan pihak Pemerintah dan hukum harus memberikan sanksi terhadap Perusahaan kebun yang bawel. Jangan didiamkan dan harus ditindak tegas, sudah jelas merugikan negara dari pajak, terutama pengarapan di luar ijin tidak terdaftar untuk pajak kebun ilegal dan kemungkinan tidak jelas Amdalnya juga. Saya berharap terutama kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan yang tegas.” 

Menjadi perhatian kita bahwa tindakan mantan Bupati Hendrikus yang mencabut ijin di luar HGU kebun sawit PT. PTS sampai tindakan Bupati tidak diperdulikan sampai saat ini. Ada apa PT. PTS sampai berani membohongi Bupati apalagi membohongi masyarakat? Sampai saat ini tidak ada tindakan dari Penguasa dan Penegak Hukum. Luar biasa kejahatan PT. PTS bukan hanya merugikan masyarakat, namun secara notabene adalah korupsi manipulasi admistrasi secara masif maupun kebijakan ijin dan pengelapan pajak.

Sumber: mediakalbarnews.com

BACA:  Heboh Mahasiswi KKN Disuruh Goyang dan 'Hibur' Aparat Desa

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *