PT Bandar Abadi Abai Terhadap Keselamatan Kerja dan Dipertanyakan K3-nya

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Beberapa media menyoroti kecelakaan kerja (laka) yang terjadi di PT Bandar Abadi, Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau. TribunBatam.id melansir berita terjadi ledakan tabung gas yang menyebabkan sejumlah karyawan PT Bandar Abadi menjadi korban, Sabtu (14/3/2020). HMSTimes.com juga memberitakan seorang karyawan PT Bandar Abadi tersengat listrik (kesetrum) dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Kota Batam, Sabtu (18/4/2010). Jelas bahwa PT Bandar Abadi abai terhadap keselamatan kerja bagi pegawainya dan ProjustisiaNews mempertanyakan keberadaan K3 dari perusahaan tersebut.

K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menjadi standar wajib yang harus dimiliki setiap perusahaan. K3 bertujuan, antara lain: pertama, melindungi para pekerja dan orang lain di
tempat kerja; kedua, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien; dan ketiga, menjamin proses produksi berjalan lancar. Fokus pelaksanan K3 tersebut untuk mencegah terjadi kecelakaan kerja dan mencegah penyakit akibat kerja.

Berdasarkan pemahaman K3 di atas, kita dapat mengatakan bahwa PT Bandar Abadi memang masa bodoh terhadap keselamatan kerja para karyawannya dan patut diduga tidak memiliki K3 yang sudah menjadi keharusan dan kewajiban setiap perusahaan memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyaman karyawannya dalam bekerja.

Maslina Simanjuntak sebagai Direktur PT Bandar Abadi memang sempat mempertanyakan pemberitaan yang dilansir HMSTimes.com dengan mendatangi Kantor Redaksi HMSTimes.com di Batam, pada Senin (20/4/2020).

“ini salah paham saja, dia itu cuma shock dan kaget, bukan kesetrum,” bela Maslina.

Pihak Redaksi HMSTimes.com merasa aneh dengan pernyataan Direktur PT. Bandar Abadi tersebut dan kurang masuk akal karena:

Pertama, jika korban hanya kaget dan shock, mengapa harus dibawa ke RSUD, padahal di Perusahaan ada klinik?

Kedua,  jika benar korban hanya kaget dan shock, perlu dipertanyakan sistem K3 dan kelayakan Personil Safety di PT. Bandar Abadi? Membedakan korban kaget dengan kesetrum, koq bisa salah.

Menanggapi hal tersebut, Bukti, pengawas Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Kepri menyampaikan bahwa untuk laporan kecelakaan kerja (kesetrum) belum ada yang masuk. Namun seiring banyaknya kasus laka di perusahaan tersebut, Disnaker selalu mengingatkan perusahaan tersebut untuk tetap menjalankan sistem keselamatan yang benar.

“Untuk laporan (kesetrum) belum ada yang masuk, namun kecelakaan (korban meninggal) sebelumnya sudah masuk. Karena hal itu sudah diwajibkan sesuai pasal 11 ayat 1, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kita tetap selalu menjalankan sistem keselamatan yang benar,” papar Bukti.

Mochamat Mustofa Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam mengatakan bahwa kasus kecelakaan kerja di PT. Bandar Abadi sudah menjadi atensi kami karena sudah terlalu banyak Laka Kerja di sana, sehingga dia akan merekomendasikan kepada Ketua Komisi untuk disidak.

Mochamat Mustofa Anggota komisi IV DPRD kota Batam (foto net)

“Saya sudah pantau banyak kecelakaan kerja di PT. Bandar Abadi, terakhir bulan lalu, dan saya akan rekomendasikan kepada ketua, karena ini sudah sangat sering terjadi”, terangnya

Menurutnya manajemen PT. Bandar Abadi juga selalu buang tanggung jawab dan lepas tangan jika ada Laka Kerja di lokasi perusahaannya.

“Saya selalu pantau setiap ada Laka Kerja. Saya baca di media, pihak manajemen selalu buang tanggung jawab dengan alasan bahwa itu pekerja subcont. Jadi yang tanggungjawab adalah subcontnya,” ucapnya.

Dia menambahkan setiap kecelakaan kerja, pihak perusahaan tidak bisa buang badan karena, kejadian di lokasi perusahaan.

”Pihak perusahaan harus bertanggungjawab, karena itu di lokasi mereka dan secara undang-undang subcont atau outsorching tidak boleh mengerjakan suatu core business atau usaha induk”, tegas Mustofa.

Mustofa juga menegaskan bahwa safety tidak bisa diintervensi oleh perusahaan, karena sesuai undang-undang bahwa safety itu merupakan departemen yang keputusannya tidak bisa dipengaruhi oleh manajemen.

“Sesuai undang-undang safety itu tidak bisa diintervensi oleh perusahaan tetapi kadang di lapangan safety itu tunduk pada perusahaan. Karena itu, profesi safety ini juga yang mengeluarkan sertifikat betul-betul menjalankan tupoksinya, berarti tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Kalau safetynya kurang dan timbullah kecelakaan, karena kelalaian perusahaan maka itu pidana,” bebernya.

Terakhir Mustofa menyampaikan jika memungkinkan, Komisi IV akan RDP dengan Disnaker dan akan melakukan Sidak di PT. Bandar Abadi.

PT. Bandar Abadi didirikan selama lebih dari satu dekade dan berpengalaman dalam pembangunan kapal, perbaikan kapal, konversi kapal, dan berbagai pekerjaan fabrikasi baja. (Boy Tonggor Siahaan)

BACA:  Kejaksaan Agung tidak Transparan Soal Aset Lee Darmawan

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *