PSBB DKI Jakarta Sesuai dengan Instruksi Presiden Jokowi

PROJUSTISIANEWS.ID, JAKARTA — “Saya merasa perlu untuk memberikan tanggapan balik atas berbagai kritik yang disampaikan sejumlah menteri terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditempuh oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejumlah menteri tersebut menganggap seolah-olah apa yang diputuskan oleh Gubernur DKI itu melenceng atau bertentangan dengan pemerintah pusat,” kata Moh. Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta) pada Sabtu (11/9/2020) di Jakarta.

“Saya berpendapat, kebijakan Anies Baswedan memberlakukan PSBB “total” dengan mengistilahkan “mencabut rem darurat” merupakan upaya menyelamatkan warga Jakarta dari makin merajalelanya Covid-19. Jumlah warga yang positif Covid-19 terus menngkat dalam beberapa pekan terakhir. Ketersediaan kamar rumah sakit di Ibukota bagi pasien Covid-19 makin terbatas, dan sangat mungkin akan banyak pasien yang tidak tertampung jika trennya terus meningkat,” lanjutnya.

Memang kebijakan “mencabut rem darurat” yang diambil Anies Baswedan yang akan mulai berlaku 14 September 2020 dapat mempengaruhi roda perekonomian Ibukota.

Langkah Anies Baswedan ini adalah langkah menyelamatkan nyawa warga Jakarta dan dalam rangkah memutus mata rantai penularan Covid-19. Dalam pertimbangan Anies Baswedan, nilai nyawa warga jauh lebih berharga dari harta-benda.

Apa yang diputuskan Anies Baswedan justru sejalan dengan instruksi Presden Joko Widodo. Saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara (Senin, 7 September 2020), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kunci dari ekonomi kita agar menjadi baik adalah kesehatan yang baik. Artinya, lanjut Presdien, fokus penanganan Covid-19 adalah masalah kesehatan. Kesehatan harus dinomorsatukan.
Karena itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk fokus pada penanganan pencegahan Covid-19 secara baik. Jika aspek kesehatan dalam menangani Covid dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik.

“Saya menilai aneh jika sejumlah menteri yang merupakan anak buah Pak Jokowi mengkritik sebuah kebijakan yang sejalan dengan instruksi Presiden. Sangat tidak elok jika menteri mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden dalam prinsip penanganan Covid-19. Mestinya para menteri tersebut mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan barometer nasional. Janganlah bersikap tidak adil karena Anies Baswedan yang bicara/mengambil keputusan,” pungkasnya.

Semoga kita bisa kembali mau bergandeng tangan dalam menghadapi Covid-19, menyelamatkan nyawa rakyat, dan pada gilirannya memulihkan perekonomian bangsa. Sudah saatnya kita mengesampingkan ego sektoral dalam menghadapi masalah bangsa ini.

Pewarta: Boy Tonggor Siahaan

BACA:  Utang Duniatex ke BNI Macet

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *