Prasetyo Harus Berkaca dari 3 Jaksa Agung Ideal yang Pernah Ada

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Hampir di setiap periode, kinerja Kejaksaan Agung ditentukan oleh siapa pemimpinnya dan bagaimana caranya memimpin. Salah satunya, bisa dilihat pada masa sekarang, di bawah kepemimpinan Jaksa Agung, H.M Prasetyo. Selama lima tahun masa kerjanya di Kejaksaan Agung, lembaga ini ternyata dianggap tidak becus dan minim prestasi dalam melaksanakan perannya sebagai institusi penegak hukum.

Dari data yang dikeluarkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), ada 10 perkara besar yang tidak bisa dituntaskan oleh Kejaksaan Agung selama dipimpin Prasetyo, yang juga politisi Partai Nasdem itu.

Kasus-kasus tersebut yaitu Cesie Bank Bali (2005), Kredit Macet Bank Mandiri di PT Lativi (2007), Indosat IM2 (2013), Kondensat (2018), Korupsi Dana Hibah Provinsi Sumatra Selatan (sudah dilakukan penyidikan selama dua tahun, namun belum ada tersangka yang ditetapkan), Hibah Pemkot Manado terkait Walikota (September 2018), Pertamina terkait kasus pembelian Blok Minyak Manta Gumy Australia, Kasus Victoria Securitas, Korupsi Dana Pensiun Pupuk Kaltim dan Kasus Dana Pensiun Pertamina.

Di tengah kinerjanya yang buruk, Prasetyo justru dengan mudahnya mempromosikan sendiri anaknya Jaksa Bayu Adhinugroho Arianto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Banyak pihak yang menyoroti keputusan Jaksa Agung yang dinilai publik berbau KKN. Namun ibarat anjing mengonggong kafilah berlalu, Prasetyo tak peduli dan jalan terus.

Perilaku Prasetyo ini tentu menjadi preseden tidak baik di tubuh Kejaksaan dan justru diikuti oleh anakbuahnya. Ini tercium dari bau KKN dalam penempatan personil Jaksa di tempat dan jabatan yang strategis terus terjadi. Jangan heran di Kejaksaan, kalau bapaknya Jaksa apalagi masih menjabat posisi strategis, maka anaknya yang menjadi Jaksa juga akan mendapat tempat dan jabatan yang strategis.

Ironisnya untuk penempatan, promosi, demosi dan mutasi pejabat Kejaksaan ini, pihak Komisi Kejaksaan sebagai lembaga resmi negara yang mengawasi kinerja Kejaksaan, justru sengaja tidak dilibatkan. Fakta ini sudah menunjukkan bahwa Kejaksaan memang tidak mau transparan dan akuntabel dalam mengukur kinerja organisasi dan individu jaksanya. 

Rapor merah Kejaksaan ini seharusnya menjadi catatan bagi pemerintahan yang baru, untuk lebih ketat menyeleksi orang yang betul-betul pantas memegang tampuk tertinggi di Kejaksaan Agung. Sudah tidak waktunya memilih Jaksa Agung yang berlatarbelakang partai politik seperti Prasetyo. Jaksa Agung harus sosok yang benar-benar bersih, non partisan, transparan, independen, jujur dan profesional. Kriterianya bisa mengambil dari tiga sosok Jaksa Agung ideal, yang pernah dimiliki negeri ini, yakni ;

  1. R. Soeprapto (1950-1959)

Lahir di Trenggalek (Jawa Timur) pada 27 Maret 1897 dari pasangan Raden Ngabehi Hadiwiloyo dan Raden Ajeng Oetari, Raden Soeprapto menghabiskan masa pendidikan  dasar dan menengahnya di Hollands Inlandse School (HIS) dan Europese Lagere School (ELS), Blitar. Sebagai lulusan sekolah Eropa, menurut sejarawan Asvi Warman Adam (Sinar Harapan, 2004),  ia lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum (Rechthoogen School) Batavia.

Berbeda dengan rekan-rekan sealmamaternya yang memilih ke Negeri Belanda,untuk mendapatkan gelar Rechthoogen School, Soeprapto memutuskan untuk bekerja.  Kariernya di dunia hukum bermula ketika dipercaya sebagai staf Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung pada 1917. Ia kemudian berdinas ke berbagai kota di Hindia-Belanda. Sebelum Jepang masuk, ia menjabat sebagai Kepala Pengadilan Karesidenan Pekalongan.

Dua tahun pasca Indonesia merdeka, pada 1947 ketika pemerintahan Indonesia sedang mengungsi ke Yogjakarta, Soeprapto dipercaya untuk menjabat Kepala Pengadilan Pekalongan. Namun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, pada 28 Desember 1950, ia diangkat sebagai Jaksa Agung. Ketika itu, seperti dikutip dari laman rsoeprapto.com secara kelembagaan, jabatan ini merupakan bagian dari Mahkamah Agung, namun, Soeprapto bertanggung jawab langsung pada Menteri Kehakiman.

Soeprato

Menggantikan kedudukan Mr. Tirtawinata, ia tercatat sebagai Jaksa Agung terlama pada masa pemerintah Soekarno. Selama itu,   ia tidak saja berhasil membenahi institusi kejaksaan, tapi juga dengan menambah jumlah jaksa lulusan perguruan tinggi dan Sekolah Pendidikan Jaksa (kejaksaan.go.id). Selain itu, sebagai sosok profesional dan tidak berafiliasi dengan partai politik, ia memiliki peranan dalam mendudukkan dasar hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.

 

BACA:  Sekum PGI: Saya Mengecam dengan Keras Penghentian Ibadah Gereja

Melalui kewenangan yang diberikan oleh UU No 6 Tahun 1950, Soeprapto kerap memeriksa para menteri dan jenderal yang menjabat dalam pemerintahan. Ia pernah memeriksa Kemal Idris dan A.H. Nasution dan menetapkan keduanya sebagai tahanan kota. Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani pun pernah  dituntut dan terbukti bersalah karena menerima suap dari pengusaha Tionghoa.  Tindakan itu membuat, baik A.H Nasution dan Ruslan Abdulgani kehilangan jabatan (rsoeprapto.com).

Soeprapto terkenal tegas terhadap elit politik dari berbagai golongan. Ia pernah mendakwa politisi K.H. Masykur yang pernah menjadi menteri agama untuk kasus korupsi kain kafan dari Jepang. Selain itu, Jusuf Hasyim dan Kasman Singodimejo pernah dituntut karena membantu Darul Islam dan melakukan penghasutan di depan umum (imanbrotoseno.com).

Selain itu, petinggi Partai Komunis Indonesia (PKI), D.N. Aidit juga pernah berurusan dengan dirinya karena mencemarkan nama baik Bung Hatta. Sementara dua politisi yang juga pernah mengisi jabatan menteri, Lie Kiat Teng dan Ong Eng pernah dituntutnya dalam dugaan kasus penyalahgunaan jabatan. Soeprapto pernah turun tangan langsung menuntut Menteri Negara Kabinet Natsir, Sultan Hamid Algadrie II untuk kasus makar karena membantu pemberontakan Westerling (Gatra, 2004).

Dalam beberapa kasus, Soeprapto juga  tak segan menuntut hukuman mati. Ketika bermunculan kasus-kasus berat pada 1958, sebagai Jaksa Agung ia mulai berpikir untuk kembali menjatuhkan pidana mati. Salah satunya, menurut sejarawan Asvi Warman Adam (Sinar Harapan, 2004), dialamatkan  pada pelaku peledakan granat Cikini, yang dianggapnya pantas diterapkan pidana maksimal karena banyak korban jiwa yang jatuh.

Sebaliknya, karena alasan kemanusiaan, Soeprapto juga pernah menuntut hukuman yang rendah pada seorang Belanda yang terlibat pemberontakan melawan pemerintah Indonesia, Schmidt. Dengan vonis hanya lima tahun penjara, dipotong masa tahanan, sang terpidana bisa langsung bebas. Alih-alih melakukan banding Sang Jaksa Agung, malah memulangkan Schmidt ke negara asalnya, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri Kehakiman, Gustaaf Adolf Maengkom (rsoeprapto.com).

Akibat tindakan itu , ia mendapat banyak kecaman sehingga diberhentikan secara hormat dari jabatannya pada 1 April 1959. Meskipun begitu, Soeprapto tercatat sebagai jaksa agung terlama pada masa pemerintahan Soekarno. Beberapa tahun setelah lengser, Soeprapto pun meninggal pada 2 Desember 1964 dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan. Karena jasa-jasanya, melalui SK Jaksa Agung ke IX Soegiharto, No KEP-061/D.A/1967 ia  pun ditetapkan sebagai Bapak Kejaksaan.

  1. Ali Said (1974-1981)

Serupa Soeprapto, Ali Said merupakan Jaksa Agung yang paling lama menjabat selama masa Orde Baru. Berlatar tentara—pangkat terakhirnya letnan jenderal, pria kelahiran 12 Juni  1927 itu menapaki karier di pengadilan militer. Ketika Peristiwa 1965 meletus, Ali ditunjuk sebagai salah satu hakim di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), termasuk kasus dengan terdakwa mantan Menteri Luar Negeri Soebandrio.

Persidangan ini, bagi pria asal Magelang itu, merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Ia, misalnya meminta bantuan  hakim karier Zaenal Asikin Kusumaatmadja karena merasa tak memiliki kemampuan memadai di bidang litigasi. Ali juga kerap menginap di rumah dinas mendiang Letjen Ahmad Yani karena jadwal persidangan yang padat. Ia juga mengakui peran pengacara Yap Thiam Hien membuat persidangan sangat hidup dan kental dengan rasa kemanusiaan.

Dianggap sukses, Ali Said pun dipercaya sebagai Jaksa Agung sejak 1973. Selama delapan tahun, ia dikenal sebagai sosok yang konsisten tegas, anti-korupsi. Pak Jangkung—begitu ia akrab disap,  juga banyak melakukan pembaruan di tubuh Kejaksaan Agung. Ia merombak organisasi dengan membentuk Direktorat Administrasi Intelejen, mengubah Direktorat Reserse menjadi Direktorat Penyidikan, dan memecah Direktorat Keuangan Materil menjadi Direktorat Keuangan dan Materil.

Selain itu, sang jaksa agung juga membenahi sumber dalam manusia dalam institusi itu. Ali Said, dikutip dari laman kejaksaan.go.id,  membentuk Pusat Pendidikan dan  Pengembangan Kejaksaan Agung. Ia juga membatasi staf ahli menjadi 6 orang dan dipimpin oleh seorang koordinator serta memangkas asisten Jaksa Agung menjadi tiga orang saja (asisten umum, khusus, dan sekretaris). Pak Jangkung juga membuat Biro Perencanaan untuk memonitor kerja anak buahnya.

Pada 1976, Ali Said membuat gebrakan dengan membentuk Operasi-902, sebuah tim untuk memberantas praktik penyeludupan yang marak terjadi pada masa itu.  Bermodal Undang-undang Pemberantasan Kegiatan Subversi, tim ini kerap berwenang menuntut pidana mati, penjara seumur hidup, dan kurungan 20 tahun karena pelakunya yang terdiri dari penyeludup tekstil, barang elektronik, dan suku cadang kendaraan bermotor.

Ali Said

Seperti dicatat majalah Tempo (1979), Operasi-902, misalnya, pernah menjerat penyeludup tekstil  Liem Keng Eng—yang dijuluki Dirjen Bea Cukai Bayangan—dan Liem Keng Yan dengan hukuman 11 tahun penjara. Selain itu, Robby Korompis yang kerap menyelundupkan tekstil dan suku cadang kendaraan bermotor juga divonis 17 tahun penjara. Dari kasus-kasus yang ditangani tim ini berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 1,5 milyar.

Ketika menjabat sebagai Jaksa Agung, Ali Said juga menangani perkara Malari 1974. Puluhan mahasiswa dan aktivis ditangkap karena dianggap terlibat dalam aksi demonstrasi menentang masuknya modal asing asal Jepang itu. Penahanan ini menarik perhatian internasional. Di hadapan Parlemen Belanda, misalnya,  ia menjelaskan, penahanan terhadap tersangka kegiatan subversi paling lama dilakukan satu tahun. Bila tak terbukti, maka mereka akan segera dibebaskan (Sinar Harapan, 1974).

Belakangan ia membuktikan pernyataan itu.  Seperti dicatat Kompas(2016) Ali Said membebaskan 11 orang tahanan Malari yang ditahan sejak  Februari 1974. Sang Jaksa Agung juga berjanji membebaskan 13 tahanan lain dalam kurun 1975-1976, di antaranya adalah pengacara Yap Thiam Hien pada Januari 1975 dan wartawan Mochtar Lubis, berselang 3 bulan kemudian.

Setelah tak lagi mejadi Jaksa Agung,  Presiden Soeharto masih memercayainya unutk  memegang jabatan penting di bidang hukum. Mulai dari Menteri Kehakiman (1981-1984) dan Ketua Mahkamah Agung (1984-1992). Setelah pensiun, ia masih dipercaya menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang baru dibentuk pada 1993. Di sana ia mempimpin para pakar hukum seperti Prof Satjipto Rahardjo dan Baharuddin Lopa, hingga berpulang pada 1995.

  1. Baharuddin Lopa (Juni-Juli 2001)

Berbeda dengan Soeprapto dan Ali Said sejatinya merupakan seorang  hakim, Baharuddin Lopa merintis karier di Kejaksaan Agung dari bawah. Lulus dari Fakultas Hukum, Universitas Hasannudin, ia diterima sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar (1958-1960). Sejak saat itu, kariernya terus melesat. Ia menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ternate (1974), Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh (1974), Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung RI (1976–1982), dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (1982–1986) (KPK,2014).

Sebagai seorang jaksa, pria kelahiran Polewali Mandar, Sulawesi Barat dikenal sebagai sosok yang berani, tegas, dan anti-korupsi. Karakter itu telah dimilikinya sejak muda sehingga, ia pernah dipercaya sebagai Bupati Majene oleh Panglima Militer Hasanuddin, Kolonel M. Jusuf untuk mengatasi penyeludupan yang dilakukan oleh Komandan Batalyon 710 dan menghadapi Andi Selle, jagoan yang paling ditakuti di Sulawesi Barat dan Pare-pare.

Karakter semacam ini sebenarnya telah terbentuk dari latar keluarganya. Sang kakek, Mandawari adalah Raja Balangnipa, salah satu kerjaaan di Mandar yang dikenal sebagai sosok yang sederhana. Sementara ayahnya, Lopa dan sang ibu, Samarinah  merupakan seorang Mara’dia, bangsawan Mandar. Sebagai keturunan darah biru, baik sang kakek, ayah, maupun Lopa dikenal sebagai figur yang bersahaja, meskipun memegang jabatan penting 27 Agustus 1935

Hal ini pula yang ditunjukkannya selama menjadi jaksa. Ia pernah mengembalikan bensin mobil dinas. yang diisi rekan sesama jaksa. Lopa juga sangat tegas membedakan urusan dinas dan pribadi. Ia tak pernah naik mobil kantor di akhir pekan dan mengunci telepon rumah dan menggantinya dengan telepon koin. Selain itu sebagai pejabat, Lopa juga memilih membeli mobil bekas seharga Rp 25 juta atau menyicil mobil Corona senilai Rp 30 juta  kepada Jusuf Kalla.

Di mata, teman-temannya, Lopa adalah seorang jaksa yang galak. Ketika menjadi Kejari Makasar, ia pernah mendamprat jaksa-jaksa tua karena tak becus bekerja. Pria kelahiran ini juga tak kenal kompromi ketika mengusut kasus, meskipun melibatkan kawan dekatnya sendiri. Ia pernah menuntut karibnya, K.H. Badawi  yang menjabat sebagai Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan K.H. Badawi dalam kasus pengadaan fiktif Al-Quran senilai Rp 2 juta.

Meskipun sempat memegang jabatan penting sebagai Kejari dan Kejati, karena karakter itu, kariernya mandeg di tingkat Kejaksaan Agung. Ia memang pernah menjadi Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, namun menurut laman tokoh.id, dirinya pernah dicopot jabatannya sebagai jaksa tinggi Makasar dan menjadi penasihat menteri karena mengusut kasus yang melibatkan koruptor kakap. Belakangan, ia memilih menjadi anggota Komnas HAM dan kemudian menjadi Dubes di Kedutaan Besar  Indonesia di Arab Saudi (1993-1998).

Baharuddin Lopa baru bisa kembali ke Kejaksaan Agung karena peranan Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur). Setelah dua tahun menjadi duta besar  di Arab Saudi, ia dipanggil pulang untuk mengisi jabatan prestisius, Jaksa Agung RI merangkap Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan pada 2001 (KPK,2014). Meskipun sudah lama tak menjadi jaksa, karakter Lopa sama sekali tak meluntur .

Selama periode singkatnya sebagai Jaksa Agung, ia mengusut berbagai kasus besar. Ia langsung menyasar kasus korupsi mantan Presiden Soeharto. Meskipun gagal menghadirkan mantan penguasa Orde Baru itu ke pengadilan karena alasan sakit,  ia berhasil memenjarakan  kerabat Soeharto, Bob Hasan ke Nusakambangan. Tak Hanya itu, Lopa juga menyeret pengusaha kroni Orde Baru, seperti Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid (tokoh.id).

Selain itu, ia juga mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan tiga pengusaha besar. Ia mencekal Marimutu Sinivasan (Group Texmaco), meminta Sjamsul Nursalim (Grup Gajah Tunggal) dan Prajogo Pangestu (Grup Barito) untuk segera pulang dari Jepang dan Singapura untuk berobat. Sayang, pemeriksaan ketiga orang ini kemudian ditangguhkan oleh Gus Dur (Tim MaPPI-FHUI, 2015).

Senasib dengan kasus BLBI—yang sampai kini belum tuntas, kasus-kasus yang ditangani Lopa nyaris mandeg. Apalagi  setelah kematian mendadak dan misterius  sang jaksa agung ketika melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi, satu setengah bulan setelah dirinya mengemban jabatan sebagai jaksa agung. Praktis, setelah itu , kasus-kasus yang sudah dalam tahap pengumpulan bukti tak dilanjutkan dan surat dakwaannya telah selesai tak pernah dilimpahkan ke pengadilan.

Meskipun begitu, pencapaian yang dilakukan oleh Lopa dalam waktunya yang singkat sebagai jaksa agung diapresiasi banyak pihak. Komitmennya di bidang pemberantasan korupsi berbuah penghargaan Government Watch Award (Gowa Award) pada 2003. Hari lahirnya, pada 27 Agustus, diabadikan dan diperingati sebagai Hari Anti Korupsi di Indonesia.

Dari fakta dan data Jaksa Agung yang ideal itu, sangat banyak waktu bagi Presiden baru untuk memilih Jaksa Agung yang benar-benar bersih, jujur, independen, profesional dan tentunya harus non partisan. Kalau sampai terjadi lagi Jaksa Agung berlatarbelakang parpol seperti Prasetyo maka tepatlah ungkapan “Quo Vadis” Kejaksaan Agung!.

Ditulis oleh Teguh Vicky Andrew (law-justice.co)

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *