Praktisi Hukum Apresiasi Kinerja Polda Kepri Periksa Direktur dan Komisaris Perusahaan Diduga Penimbun APD

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Mangatur Nainggolan, praktisi hukum bisnis di Jakarta menyampaikan: “Saya sangat berterimakasih kepada Kapolda Kepri dan jajarannya atas keberhasilan Polda Kepri dalam mengungkap perdagangan curang APD (Alat Pelindung Diri) yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ini kinerja luarbiasa di tengah wabah bencana non alam yang sangat serius, tetapi jajaran Polda Kepri tetap commitment (teguh) melindungi kepentingan masyarakat.” Hal ini dikatakan Mangatur kepada PROJUSTISIANEWS di sela-sela kesibukannya pada Senin (27/4/2020) di Jakarta.

“Untuk itu Polda Kepri perlu didukung oleh masyarakat dengan memberikan informasi lokasi yang diduga sebagai penimbun APD di tempat lain. Saat ini paramedis sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 masih banyak membutuhkan APD, sehingga dengan kinerja Polda Kepri ini dapat menimbulkan efek jera bagi pedagang atau distributor Nakal yang mencari keuntungan di tengah derita masyarakat, imbuh Mangatur.

“Saya selaku praktisi hukum menyampaikan agar Polda Kepri ungkap jaringan pelaku, dengan memeriksa aliran dana rekening koran dan faktur pajak karena dari sana akan ketahuan siapa saja jaringan pelaku yang diduga turut serta atau pelaku tindak Pidana,” lanjutnya.

Sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Humas Polda Kepri dikatakan bahwa ribuan masker dan hand sanitizer diamankan oleh Ditreskrimsus Polda Kepri di Gudang PT. ESM yang beralamat di Kompleks Inti Batam Business & Industrial Park, Sei Panas, Kota Batam. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. didampingi Wadirreskrimsus Polda Kepri AKBP Nugroho Agustiawan S.IK., MH. Mereka meninjau langsung gudang penyimpanan ribuan masker dan hand sanitizer tersebut pada Rabu (4/3/2020).

“Perusahaan telah menyalahi izin yang diberikan, yaitu menyalurkan barang-barang kesehatan, di mana izin yang diberikan kepada perusahan, yaitu menyalurkan barang-barang industri. Namun di dalam gudangnya menimbun alat kesehatan yaitu masker dan hand sanitizer”, tutur Kabid Humas Polda Kepri.

Modus operandi yang dilakukan oleh PT. ESM ialah perusahan yang bergerak di bidang perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga, peralataan penerangan serta kelengkapannya, perdagangan eceran pembungkus dari plastik, perdagangan eceran tekstil, perdagangan eceran cat, dan pernis, sesuai dengann Surat Izin Usaha Perdagangan NIB: 8120112051064. Namun saat Tim Ditreskrimsus Polda Kepri mendatangi gudang tersebut ditemukan masker merek JACKSON SAFETY, masker merek 3M, masker merek DRAGER, dan hand sanitizer merek JOHNSON PROFESSIONAL. Barang-barang tersebut tidak termasuk di dalam kelompok Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimiliki oleh PT. ESM sebagaimana yang tercantum dalam daftar KLBI dan perusahaan tidak memiliki izin penyaluran alat kesehatan.

“Di dalam gudang ditemukan barang bukti berupa masker N95 merk Jackson sebanyak 4.800 pieces, masker N95 merk 3M sebanyak 1.080 pieces, masker Drager sebanyak 1.200 pieces, dan masker Actived Carbon Mask sebanyak 32.000 pieces. Hand sanitizer merk Johnson sebanyak 1.800 botol kemasan 2 liter,” jelas Kabid Humas Polda Kepri.

“Dengan adanya kelangkaan masker dan hand sanitizer di wilayah Provinsi Kepri, Polda Kepri mengambil langkah melakukan pengecekkan terhadap gudang-gudang yang diduga menyimpan alat-alat kesehatan. Dari hasil pengecekan pada hari Senin (27/4/2020) ditemukan gudang dari PT ESM melakukan penimbunan dan menyimpan beberapa masker dan hand sanitizer. Setelah dilakukan cek perizinannya ternyata tidak ada surat izin edarnya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Kesehatan,” ucap Wadirreskrimsus Polda Kepri.

Sebanyak tiga orang dari PT ESM dengan inisial S selaku Direktur Perusahaan, Inisial DD selaku General Manager, dan H selaku Komisaris tengah menjalani pemeriksaan oleh Ditreskrimsus Polda Kepri.

Mereka diduga telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 10 Milyar dan/atau Tindak Pidana Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1,5 Milyar. (Boy Tonggor Siahaan)

Sumber: Humas Polda Kepri
Foto: tribratanews.kepri.polri.go.id

BACA:  Kesepakatan Penolakan Perayaan Natal Simpangsiur

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *