PP PMKRI Gugat Judicial Review UU Nomor 3 Tahun 2020 ke MK

PROJUSTISIANEWS.ID, JAKARTA — PP PMKRI (Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Masa Bakti 2020-2022 melayangkan gugatan Judicial Review UU Nomor 3 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Gugatan disampaikan pada Selasa (22/9/2020).

Gugatan tersebut adalah perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Gugatan dicatat dengan nomor registri: No. 2025/PAN.MK/IX/2020.

Tim dari PP PMKRI mengajukan gugatan tersebut. Tim terdiri dari Benidiktus Papa (Ketua Presidium), Karlianus Poasa (Ketua Lembaga Advokasi HAM), Oktavianus A. Aha (Ketua Lembaga Kajian Energi dan SDA), Alboin Samosir (Ketua Lembaga Kajian Agraria dan Kemaritiman), Felix Purba (Anggota Lembaga Advokasi dan HAM), dan Servasius Jemorang (Ketua Lembaga Pengermbangan SDM).

Salah satu anggota Tim menyampaiakan bahwa pasal yang digugat adalah Pasal 169A ayat (1a), Pasal 169A ayat (1b), dan Pasal 35 dari UU No 3 tahun 2020 tersebut. Pasal-pasal tersebut menciderai amanat konstitusi terutama tentang penguasaan negara atas sumber daya alam dan hilangnya spirit otonomi daerah.

Pasa-pasal itu bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan prinsip pengelolaan Batubara di indonesia.

Ketika Kontrak Karya atau PKP2B akan segera berakhir, negara tidak boleh begitu saja memberikan perpanjangan karena negara harus mengutamakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini dianggap menciderai spirit desentralisasi yang termaktub di amanat konstitusi dan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Jika UU ini disahkan, maka ini akan semakin memperpanjang dominasi penguasaan asing atau swasta atas sumber daya alam Indonesia. Sejauh ini swasta belum memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat Indonesia. Bahkan telah mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Benidiktus Papa mengatakan, “Hari ini kita resmi ajukan Judicial Review UU Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi. Ini sebagai langkah konstitusional yang ditempuh PP PMKRI untuk terus memperjuangkan keberlangsungan lingkungan hidup dan kepentingan rakyat. Kita ingin memastikan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 untuk memberikan kesejahteraan rakyat bukan hanya kepentingan segelintir orang apalagi korporasi.”

Karlianus Poasa selaku Ketua Tim perumus gugatan mengatakan, “Dengan adanya UU ini akan menimbulkan kekhawatiran tentang penyalagunaan kekuasaan (abuse of power) oleh Pemerintah, terutama pasal-pasal yang kami gugat. Pasal-pasal tersebut terindikasi menguntungkan pihak swasta dan asing dalam pengelolaan sumber daya alam dan hilangnya spirit otonomi daerah.”

Ketua Lembaga Energi dan Sumber Daya Alam PP PMKRI, Oktavianus Alfianus Aha, mengatakan, “Judicial Review ini merupakan momentum untuk mengembalikan mandat rakyat yang selama ini disalahgunakan oleh pemerintah agar pengelolaan sumber daya alam dapat secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”

Besar harapan PP PMKRI dengan diterimanya gugatan ini, ke depannya proses persidangan dapat berjalan dengan baik dan lancar. (Dwi Sitohang)

BACA:  Empat Polisi Terlibat Penculikan WNA Inggris, Ini Skenarionya

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *