Perkembangan Terkini Penolakan Ibadah dan Perayaan Natal di Dharmasraya dan Sijunjung

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Beberapa terakhir ini kasus pelarangan dan penolakan melaksanakan ibadah dan perayaan Natal di dua kabupaten, Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) sempat dipertanyakan publik. Pada acara Refleksi Akhir Tahun 2019 yang diselenggarakan GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen) pada Jumat (20/12/2019) di Grha Oikoumene PGI, Jakarta Pusat, dan Konferensi Pers Setara Institute pada (21/12/2019) di Jakarta, Kabarsuka.com menginformasikan perkembangan terkini kasus tersebut dari sumbernya langsung, Sudarto sebagai Program Manager PUSAKA Foundation Padang. Berikut keterangan yang disampaikan Sudarto.

PUSAKA Foundation ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menginformasikan adanya penolakan dan atau pelarangan serta tidak memberikan izin melaksanakan ibadah dan perayaan Natal secara bersama-sama yang selama ini terjadi di dua lokasi pada dua kabupaten (Dharmasraya dan Sijunjung), namun tidak terpublikasikan.

Terkait dengan kasus penolakan atau pelarangan dan atau tidak memberikan izin perayaan Natal di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, serta di Jorong Sungai Tampang, Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, PUSAKA Padang menyampaikan sebagai berikut:

I. Di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau Dharmasraya

  1. PUSAKA Padang menyesalkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang sengaja terus menerus membangun opini bahwa pihaknya tidak pernah melarang ibadah dan perayaan natal di Dharmasraya. Utamanya melalui pernyataan-pernyataan Kabag Humas Kab, Dharmasraya. Sementara substansi pemenuhan atas hak melaksanakan ibadah dan perayaan Natal bersama-sama bagi umat Katolik di Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau tetap tidak terpenuhi.
  2. Bahwa yang menjadi tuntutan umat Katolik Stasi Santa Anastasia di Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau-Dharmasraya adalah permohonan izin melakukan ibadah bersama baik ibadah Mingguan maupun perayaan natal. Tuntutan tersebutlah yang tidak mendapatkan izin bahkan penolakan atau pelarangan. Penolakan tersebut telah terjadi sejak dikeluarkannya surat Wali Nagari Sikabau tertanggal 22 Desember 2017 dengan nomor : 145/1553/Pem-2017 yang ditujukan kepada Bapak Maradu Lubis yang isinya tidak mengizinkan kegiatan perayaan Natal 2017 dan perayaan Tahun Baru 2018 di Jorong Kampung Baru maupun di wilayah lain di Nagari Sikabau (Dokumen terlampir).
  3. Bahwa atas penolakan tersebut, Bapak. Maradu Lubis (ketua Stasi Santa Anastasia) Jorong Kampung Baru kembali mengajukan surat resmi izin ibadah dan perayaan Natal. Sore harinya langsung dijawab oleh Wali Nagari Sikabau melalui surat bernomor 145/1554/Pem-2017. Yang isinya menyatakan berdasarkan rapat pemerintahan Nagari Sibakau, Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, BAMUS dan Pemuda Sikabau tidak mengizinkan kegiatan dimaksud dilaksanakan. Bersamaan dengan surat tersebut dilampirkan surat pernyataan penolakan hingga pengancaman (Dokumen terlampir).
  4. Bahwa atas penolakan itu Bapak Maradu Lubis melaporkan kasusnya ke Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Pada Mei 2018 Komnas HAM mengirikan surat permohonan klarifikasi kepada Bupati Dharmasraya. Lalu pada 23 Mei 2018 Bupati Dharmasraya menjawab klarifikasi Komnas HAM. Dan jawaban Bupati Dharmasraya, Komnas HAM membuat surat rekomendasi tindak lanjut, namun surat rekomendasi Komnas HAM tidak dibalas. Akibatnya Umat Katolik tidak melaksanakan ibadah natal sejak 2017 dan 2018. Karena hasil rapat meminta agar umat Katolik melaksanakan ibadah Natal ke Sawahlunto di mana solusi 2017 pihak Bupati akan meminjami mobil untuk transportasi bagi umat Katolik.
  5. Bahwa pada awal Desember 2019 Bapak Maradu Lubis kembali mengajukan surat izin untuk dapat merayakan ibadah natal. Namun melalui surat bernomor: 145/117/Pem-2019 tertanggal 10 Desember 2019 Wali Nagari Sikabau menyatakan “Merasa Keberatan/tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan menegaskan bahwa surat tertanggal 22 Desember 2017 dan lampiran pernyataan sikap tertanggal 21 Desember 2017 dinyatakan masih berlaku.
  6. Bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersikap plin-plan, dan selalu bersembunyi dibalik kalimat “tidak pernah melarang orang beribadah Dharmasraya. Namun di satu sisi lain Bupati Dharmasraya menawarkan pinjaman mobil agar umat Katolik bisa melakukan ibadah perayaan natal di Sawahlunto (jaraknya 135 KM) atau di tempat lain. Tegasnya tawaran peminjaman mobil disebabkan adanya pnolakan dan atau pelarangan perayaan Natal di Jorong Kampung Baru dan daerah lain di Nagari Sikabau. Sebab ibadah pribadi di rumah masing-masing tidak perlu meminta izin siapapun.

Baca juga: Presiden Jokowi: Umat Kristiani Indonesia Dijamin Merayakan Natal

II. Di Jorong Sungai Tambang, Nagari Kunangan Parik Rantang Sijunjung

  1. Bahwa di Jorong Sungai Tambang terdapat 3 (tiga) denominasi Kristiani (HKBP, Katolik dan GBIS). Bahwa pergesekan antar umat sebenarnya sering terjadi, disebabkan adanya salah seorang umat Kristen yang bekerja sebagai pengepul daging Babi. Namun kasus-Kasus tersebut bisa diredam.
  2. Peringatan pelarangan perayaan natal serta ibadah bersama lainnya, sebenarnya secara resmi telah dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kamang Baru melalui surat peringatan tanggal 10 November 2014 (Dokumen terlampir). Namun karena umat Kristiani merasa bosan dengan larangan, pada natalan 2019 akan tetap beribadah di Sunagi Tambang.
  3. Berawal dari saran salah seorang oknum polisi Polsesk Kamang, agar pengurus Stasi Santo Paulus Sungai Tambang agar membuat surat izin ke Nagari hingga Kecamatan. Dan setelah surat dilayangkan, berdasarkan surat tersebut pihak Kecamatan pada rapat pada 16 Desember 2019 mengadakan rapat koordinasi. Acara yang dipandu oleh Ketua FKUB intinya melarang ibadah Natal bersama-sama dan hanya boleh melaksanakan ibadah sendiri-sendiri di rumah masing-masing.
  4. Bahwa karena terlanjur viral, sementara berita acara tidak selesai, akhirnya peserta rapat terdiri dari unsur Kecamata, Kepolisian, FKUB, ninik mamak dan Kesbangpol, mengeluarkan berita acara rapat yang isinya:
    a. Menjaga keamanan dan ketertiban serta kerukunan umat beragama
    b. Melaksanakan ibadah untuk umat Kristen, Katolik dan Pantekosta tidak
    dilarang, tatapi pelaksanaan secara berjamaah harus dilaksanakan di rumah
    ibadah masing-masing.
    c. Kesepakatan ini dibuat bersama secara bersama-sama untuk dilaksanakan
    dengan penuh tanggungjawab (Dokumen terlampir)
  5. Atas dokumen tersebut, dimintakan agar yang hadir rapat serta pemimpin umat
    Kristen dari masing-masing denominasi untuk menanda tangani kesepakatan tersebut. Namun dikarenakan terdapat klausul:
    Melaksanakan ibadah untuk
    umat Kristen, Katolik dan Pantekosta tidak dilarang, tatapi pelaksanaan secara berjamaah harus dilaksanakan di rumah ibadah masing-masing.
    Perwakilan Umat Kristen di Sungai Tambang tidak bersedia menanda tangani surat tersebut, sebab kenyataannya di Sungai Tambang belum ada tempat ibadah resmi. Bahkan Bapak Agiat Siahaan (Panatua HKBP) yang sempat membuat pernyataan tidak ada pelarangan ibadah bersama juga tidak bersedia menanda tangani surat berita acara kesepakatan tersebut. Namun karena situasi yang berkembang, yang bersangkutan mengaku untuk Jemaat HKBP diizinkan beribadah pada tempat yang selama ini dimanfaatkan untuk kebaktian mingguan.
BACA:  SBY Minta Kaitan Jiwasraya dengan Aliran Uang Pemilu 2019 Diselidiki?

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *