Perihal Jabatan Akademik Profesor – Bagian 2

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Profesor itu adalah jabatan fungsional di bidang pendidikan (akademik) tertinggi. Saking tingginya, SK pengangkatannya ditandatangani oleh menteri (sekarang oleh Menristekdikti). Bahkan, kalau tidak salah, dahulu SK itu ditandatangani langsung oleh presiden.

Berbeda dari jabatan fungsional di bawahnya (asisten ahli, lektor, dan lektor kepala), di sebagian besar perguruan tinggi, jabatan profesor dikukuhkan. Upacara pengukuhannya dilaksanakan pada Sidang Senat Terbuka. Maka, nyanyian kebesaran Gaudeamus pun mengalunlah mengiringi langkah sang profesor lengkap dengan jubah kehormatannya memasuki mimbar kehormatan itu: “Vivat academica… vivat professores...”

Apa yang hendak saya katakan adalah profesor itu bukan sekedar jabatan, tetapi juga kehormatan. Untuk diketahui, sebelum perguruan tinggi mengusulkan staf akademiknya untuk menjadi profesor, selain memenuhi persyaratan akademik, calon profesor harus melewati tahap penilaian di senat guru besar. Di tahap ini, aspek yang terutama dinilai adalah etika dan moralitas.

Mengapa? Alasannya adalah profesor itu adalah suatu kehormatan. Dengan jabatan itu, penyandangnya adalah teladan bagi perilaku luhur, etika, dan moralitas. Seorang profesor haruslah menjadi acuan dan kontributor bagi penyamaian benih keluhuran, etika, dan moral.

Terkait dengan berita cabut-mencabut ‘gelar’ profesor yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan, bagi saya persoalannya bukan terutama pada aspek legalitas pencopotan atau pelepasan jabatan itu, tetapi pada aspek kepatutan menyandang jabatan profesor itu, karena di jabatan akademik terhormat itu melekat norma (baca: etiket) komunitas ilmiah.

Sebagai ilmuwan, para profesor otomatis tergabung dalam komunitas ilmiah–tidak perlu mendaftarkan diri untuk itu. Lalu, sebagai anggota komunitas ilmiah, mereka harus tunduk kepada norma komunitas ilmiah.

Sosiolog ulung, Prof (Em) Robert K Merton (1942), menyatakan ada empat norma komunitas ilmiah, yaitu universalism, communalism, disinterestedness, dan organized sceptism. Inilah yang dikenal sebagai The Mertonian Norms of Scientific Community. Beberapa sosiolog menambahkan humility, honesty, dan ethical neutrality kepada Norma Mertonian. Pengejawantahan norma komunitas ilmiah membentuk etos ilmiah (scientific ethos), juga etos ilmuwan (ethos of scientist).

Disinterestedness, sebagai salah satu norma komunitas ilmiah, misalnya, bermakna setiap ilmuwan haruslah bertindak-tanduk netral. Mereka tidak boleh berpihak, kecuali kepada keilmiahan itu sendiri. Pijakannya adalah bukti ilmiah.

Oleh karena itu, seseorang ilmuwan, termasuk penyandang jabatan profesor, ketika dia melakoni aktivitas lain di luar profesi keilmuwanannya–menjadi politisi, misalnya– pada hakikatnya dia secara sadar telah melepaskan jabatan akademiknya. Pasalnya, amatlah sulit bagi seorang politisi untuk tidak berpihak, misalnya. Padahal, keberpihakan adalah pelanggaran serius terhadap norma komunitas ilmiah.

Ketaatazasan menjalankan norma komunitas ilmiah menghasilkan integritas ilmiah (scientific integrity), sedangkan cara melakoninya adalah mengindahkan etika ilmiah (scientific ethic).

Kita beranjak kembali ke soal copot-mencopot ‘gelar’ profesor yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan itu. Sebenarnya, persoalan pokoknya adalah pada kepatuhan terhadap norma dan etika ilmiah, bukan pada pelanggaran aturan formalnya. Untuk kita maklumi, bagi ilmuwan tulen, norma dan etika itu berada di atas aturan formal (beyond the law). Begitu!

Penulis: Albiner ‘Rabar’ Siagian

Foto: Robert King Merton (Foto: berpendidikan.com)

BACA:  Chai Chipan Kabur dari LP Tangerang, Cambukan bagi MenKumHam

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *