Pergubri Berpotensi Monopoli dan Diskriminatif terhadap Anggaran Media

Pergubri

RIAU, PROJUSTISIANEWS.ID — Pergubri (Peraturan Gubernur Riau) Nomor 19 Tahun 2021 berpotensi dugaan monopoli dan diskriminatif terhadap anggaran media. Sebanyak 17 organisasi pers Riau menolak Pergubri tersebut. Pada Senin (19/7/2021), mereka secara resmi layangkan surat kepada Ketua DPRD Riau dengan maksud dapat menyikapi polemik yang terjadi.

Pada Senin pagi itu, Ketua DPD SPRI Provinsi Riau, Feri Sibarani, STP dan Ketua DPD Riau PWRIB, Ir. Yosman Matondang, Ketua DPD Riau APPI, dan Ketua DPP SPI Suriani, bersama dengan tim gabungan lainya dari puluhan Organisasi Pers se-Riau menyambangi kantor DPRD Riau. Mereka melayangkan surat permohonan audiensi dengan lembaga legislatif itu agar persoalan ini selesai. Mereka menduga kuat Pergubri melanggar beberapa ketentuan yang berlaku dalam proses pembentukannya, sehingga pasal dan ayat yang memasuki ranah Pers dibatalkan.

“Sebelumnya kami pada pertengahan bulan Juni lalu sudah layangkan surat yang sama kepada Gubernur Riau, namun belum ada respons sampai sekarang. Jadi Gubernur Riau sepertinya membiarkan polemik ini. Padahal, sejumlah besar pimpinan perusahaan pers, dan para pekerja pers sudah selalu mempertanyakan langkah gubernur untuk menghentikan kebijakan yang serba tidak adil dan mencampuri urusan pers ini,” sebut Feri Sibarani pagi ini di kantor DPRD Riau.

Menrurut Feri pihaknya tidak akan berhenti bersikap terkait dengan Pergub Riau yang bermasalah itu. Sebab Pergubri tentang kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemprov Riau itu banyak melanggar ketentuan Undang-Undang.

“Paling tidak setelah kami mencermati Pergubri ini, ada yang bermasalah. Bahkan Gubernur Riau Drs Syamsuar dalam kebijakan itu cenderung melawan kebijakan Presiden RI Joko Widodo. Kebijakan Presiden terkait pembukaan lapangan usaha bagi UMKM secara adil. Pemerintah Pusat kerap menggaungkannya agar seluruh Pemerintah Daerah memberikan porsi 40% dari alokasi belanja barang dan jasa di APBD. Nah ini juga ditabrak,” lanjut Feri Sibarani.

Pergubri tersebut bersifat mengatur dan dalam pasal 15 ayat (3) poin (b), (c) dan (h) terkait pelibatan media dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur mempersulit media dengan dalil-dalil terverifikasi Dewan Pers dan UKW. Padahal persyaratan tersebut tidak substansial dalam kaitannya dengan fungsi dan peran media secara umum.

“Ini kan kebijakan yang ngawur dan tidak relevan jika dikaitkan dengan peran media dan fungsi media sesuai dengan UU Pers. Pers itu bebas dan merdeka penuh, dan Undang-undang melindungi dalam tugasnya, termasuk soal kerjasama dengan pemerintah. Gubernur tidak relevan mengatur Perusahaan Pers dan wartawan. Wartawan urusan redaksinya. Perusahaan Pers urusan Negara. UU Pers mengaturnya dalam pasal 1 ayat (2). Sementara urusan wartawan adalah ayat (4) secara gamblang dan keduanya sudah jelas,” urai Feri.

Bahkan Pers disebutnya harus independen dalam semua sepak terjangnya, karena Pers oleh Feri Sibarani, harus jadi peran kontrol sosial dan pendorong supremasi hukum sesuai dengan UU Pers, sehingga sangat tidak mungkin dicampuri oleh Gubernur atau siapapun, apalagi mengatur tentang Pers dan wartawan.

“Yang pasti kami dari puluhan Organisasi Pers di Riau sepakat untuk mendesak DPRD Riau agar turut mendorong Gubenur Riau membatalkan atau merevisi Pergubri tersebut demi hukum, sebab Pergubri ini kami nilai cacat secara formil maupun materiil,” lanjutnya.

Kabarnya, terkait isi Pergubri yang dinilai bermasalah tentang Perusahaan Pers dan wartawan itu, sudah disurati oleh gabungan Organisasi Pers beberapa Minggu lalu, namun hingga saat ini tidak direspons oleh Gubernur Riau.

Saat ini ribuan Wartawan di seluruh provinsi Riau telah bergejolak dan berharap pergubri tersebut tidak dilaksanakan, karena berdampak buruk bagi kehidupan ekonomi Wartawan maupun perusahaan Pers yang selama ini dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi memberikan pajak untuk daerah, namun oleh Pergub tersebut, Ribuan profesi wartawan akan terancam dan ratusan perusahaan Pers akan gulung tikar.

“Ini kita prediksi akan menjadi rujukan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, di mana terdapat ribuan wartawan dan ratusan perusahaan Pers yang berkerja selama ini, akan terancam. Sementara di sisi lain akan ada praktik monopoli anggaran publikasi di Pemerintah oleh segelintir media. Apakah hanya segini kemampuan Gubernur dalam membina warganya? Membina itu tidak membunuh. Justru Gubenur harus bisa membuat terobosan bagi kelangsungan kehidupan Perusahaan Pers dan profesi wartawan di provinsi Riau. Itu baru namanya Gubernur peduli dengan semua pihak dan semua unsur dalam masyarakat Riau,” tutup Feri.

Di akhir wawancara dengan awak media, Feri Sibarani yang merupakan Pimpinan Organisasi Pers SPRI itu juga menyampaikan, jika langkah-langkah persuasif itu tidak terwujud, maka pihaknya telah mengagendakan langkah-langkah lain yang sah dan sesuai prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat, yaitu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau dan DPRD Riau, hingga Ombudsman dan Komnas HAM.

“Ini sudah kita agendakan dengan seluruh jaringan organsiasi Pers dan wartawan seprovinsi Riau, dan ini juga sudah kami teruskan ke Mendagri, Ombudsman RI dan Komnas HAM di Jakarta. Jika langkah ini tidak digubris lagi, ya masih banyak langkah lainya. Ada aksi unjuk rasa dan ada upaya hukum uji materiil ke MA, namun itu langkah terakhir yang akan kami lakukan,” pungkasnya.

Adapun 17 belas organisasi Pers dan Perusahaan Pers Riau turut hadir. Mereka adalah DPD Riau Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), DPD Riau Perkumpulan Wartawan Republik Indonesia Bersatu (PWRIB), DPD Riau Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), DPD Riau Aliansi Pewarta Pertanian Indonesia (APPI), DPP Solidaritas Pers Indonesia (SPI), PPWI, PJI, IPJI, JOIN, AWI, dan ratusan perusahaan Pers Riau, termasuk harian pagi Radar Riau.

(Jonsen Tampubolon)

BACA:  Pasokan Elpiji 3 Kg Tersedia Hingga Desember 2020 di Batam

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *