Perempuan HKBP Filadelfia Bersaksi di Peringatan Hari Keadilan Internasional

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Pada tanggal 25 Juli 2019, pada peringatan Hari Keadilan Internasional, tiga perempuan jemaat HKBP Filadelfia memberikan kesaksiannya terkait dengan perjuangan rumah ibadah yang dihambat secara tidak sah justru setelah memperoleh kepastian hukum di pengadilan PTUN Jakarta. Pertemuan ini beralangsung di hadapan sejumlah peserta dari berbagai lembaga dengan tema, “Perempuan dan Akses terhadap Keadilan Hukum.”

Kesaksian Jemaat HKBP Filadelfia, “Kami ingin beribadah di gereja kami yang sah”

Jemaat HKBP Filadelfia, Bekasi sudah bertahun tahun berjuang supaya dapat beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Tempat ibadah kami berpindah-pindah karena penolakan dari sekelompok orang. Sebetulnya kami hanya ingin beribadah, karena itu kami butuh gedung gereja (Rumah Ibadah) sebagai tempat kami untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kami.

Perjuangan kami sudah panjang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, puluhan tahun sejak tahun 2000. Dengan berbagai cara juga sudah kami lakukan. Kami berjuang ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan karena Bupati Bekasi mengeluarkan keputusan untuk menghentikan kegiatan ibadah dan pembangunan rumah ibadah jemaat HKBP Filadelfia. Kami menang di Pengadilan, tapi dengan berbagai alasan yang tidak jelas sampai saat ini Bupati Bekasi tidak melaksanakan putusan pengadilan. Seharusnya Bupati Bekasi membuka segel HKBP Filadelfia karena kami sudah menang di pengadilan. Sebenarnya tidak ada alasan Bupati Bekasi untuk tidak membuka segel rumah ibadah kami HKBP Filadelfia.

Nasib kami sampai saat ini tidak jelas. Untung ada Komnas Perempuan, Komnam HAM yang bepihak kepada kami, kami sudah mengadu ke Komnas Perempuan dan Komnas Ham, yang diterima dengan baik. Suara kami sudah disampaikan Komnas Ham dan Komnas Perempuan kepada pemerintah supaya pemerintah menjamin kebebasan kami beribadah dan mendirian rumah ibadah, apagi kami sudah menang di pengadilan. Tapi sampai saat ini suara kami tidak didengar pemerintah.

Tahun 2012 kami sudah pernah kembali berupaya beridabah ke rumah ibadah kami di lokasi lahan kami di Desa Jejalen Jaya, Tambun setelah pengadilan mememangkan kami. Termasuk dari kaum perempuan sangat banyak ingin beribadah di lokasi lahan kami. Akan tetapi tetap juga masih ada penolakan dari kelompok yang tidak ingin berdirinya rumah ibadah kami. Kami tidak bisa masuk ke rumah ibadah kami karena penolakan dan penghadangan massa yang sangat banyak. Kami tidak mengerti mengapa begitu banyaknya massa dari luar menolak kami masuk rumah ibadah kami untuk beribadah, dan melarang kami beribadah?

Massa melakukan berbagai tindakan kepada kami seperti intimidasi, teror, caci maki, pendeta kami diancam dibunuh, kami dilempari dengan air comberan, dan benda lain. Dengan keadaan seperti ini tentu kami mengalami ketakutan, tidak ada rasa aman dan kenyamanan. Kami tidak mengerti apa sebenarnya salah kami, mengapa kami diperlakukan seperti itu? Padahal kami juga warga negara Indonesia sama dengan warga negara yang lain. Aparat keamanan yang ada di lokasi kejadian tidak menghentikan kejadian tersebut. Kami heran mengapa aparat keamanan tidak menghentikan kejadian tersebut??.

Karena itulah kami tetap beribadah di Seberang Istana Merdeka, Jakarta. Hal ini kami lakukan sejak tahun 2012 satu kali dalam dua minggu. Dengan ibadah di seberang Istana, kami berharap bapak Presiden mendengar suara, tangisan dan aspirasi kami. Ibadah di Seberang Istama Merdeka, Jakarta sudah yang ke 198 yang dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2019 yang lalu. Hal ini kami lakukan bersama-sama dengan Jemaat GKI Yasmin yang mengalami hal yang sama dengan kami.

Berbagai tantangan kami alami waktu ibadah di seberang Istana Merdeka tergantung keadaan cuaca, yatu: panas terik matahari, hujan, dingin karena ibadah dilaksanakan dalam kondisi lapangan terbuka. Bahkan jarak tempuh yang sangat jauh dari Tambun, Bekasi ke seberang Istana Merdeka juga harus kami hadapi. Hal yang sama dialami jemaat GKI Yamsin jarak tempuh yang sangat jauh dari Bogor ke sebeang Istana Merdeka.

Inilah bagian dari perjuangan yang kami lakukan, dimana kami tetap berharap kepada Pemerintah agar mendengar suara kami. Kami mohon dengan sangat kepada pemerintah agar menjamin kebebasan kami beribadah. Kami tidak ingin lagi lanjut beribadah di Seberang Istana Merdeka jika segel gereja kami sudah dibuka Bupati Bekasi. Kami ingin diperlakukan dengan baik sebagai warga negara.

Kesaksian disampaikan, Ibu Erida Sinaga, Ibu Dayana Gultom dan Ibu Rita Manullang warga jemaat HKBP Filadelfia Bekasi.

Kerangka Acuan Diskusi Publik Dalam Rangka Hari Keadilan Perempuan dan Akses terhadap Keadilan Hukum

Potret pengabaian pengalaman dan suara perempuan ketika berhadapan dengan hukum terjadi dari hulu hingga hilir. Mulai dari pemeriksaan di kepolisian pada proses Pra Ajudikasi, misalnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Forum Pengada Layanan dari 50 persen laporan kasus yang proses hukumnya ditindaklanjuti, 10 persen kasus berlanjut sampai putusan pengadilan, dan 40 persen lainnya berhenti di tengah jalan (FPL: 2016). Berhentinya kasus ditengah jalan, disebabkan antara lain karena adanya mediasi dari aparat penegak hukum, atau kasus dianggap tidak cukup bukti sehingga dibiarkan. Kasus mediasi seringkali tidak menguntungkan posisi dan daya tawar perempuan.

Pada proses Ajudikasi (Persidangan) dan Paska ajudikasi (Putusan) perempuan seringkali menghadapi kerentanan menjadi korban kembali, atau justru dipersalahkan atas kasus yang dialaminya. Pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan pengalaman perempuan dimunculkan baik oleh hakim, jaksa, maupun penasehat hukum. Beberapa kasus yang sebenarnya perempuan sebagai korban, menjadi terpidana atas perbuatan yang tidak dilakukannya, misalnya pada tuduhan kasus Penodaan Agama yang dihadapi oleh Sdr. Meliana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan 18 bulan penjara, dan diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang tetap menghukum Sdr. Meliana. Hal ini juga dihadapi oleh Sdr. Baiq Nuril yang harus menanggung putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan hukuman 6 bulan kurungan, dan denda 500 juta, tanpa mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.

Tantangan penting lainnya adalah tidak dijalankannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak ada mekanisme yang dapat digunakan oleh korban untuk mempersoalkan tidak dijalankannya putusan pengadilan tersebut. Hal ini bisa dicontohkan pada kasus pelanggaran HAM masa lalu yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 3286 K/Pdt/2015 Tahun 2016, namun putusannya tidak patuhi oleh Negara. Hal serupa juga dialami pada kasuskasus yang terkait dengan pemenuhan jaminan kebebasan beragama yaitu kasus GKI Yasmin yang telah mendapatkan putusan inkrah dari Mahkamah Agung, tetapi tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana putusan yang dimenangkan oleh Jemaat Gereja HKBP Filadelphia Bekasi yang telah mendapatkan putusan Mahkamah Agung sejak tahun PTUN Bandung Nomor: 42/G/2010/PTUN-Bandung jo Putusan Nomor.255/B/2010/PT.TUN Jakarta.

Tidak dilaksanakannya putusan tersebut mencerminkan perbuatan ketidakpatuhan hukum aparatur negara pada putusan pengadilan, yang tentu berdampak jangka panjang bagi kehidupan perempuan dalam penikmatan hak kebebasan beragama yang juga berdampak pada penikmnatan hak lainnya secara terkait, antara lain hak atas pendidikan, dan hak atas rasa aman, dan tidak mendapatkan diskriminasi.

Kasus lain yang juga penting adalah kriminalisasi yang dihadapi perempuan, yang secara faktual adalah korban. Hal ini terjadi pada kasus- kasus KDRT, dimana perempuan pada kasus KDRT juga dilaporkan oleh suami karena dianggap melakukan penelantaran, yang karena sebab penelantaran tersebut adalah akibat dari kekerasan yang dialaminya. Kasus lain adalah dikriminalisasinya kasus perempuan karena penodaan agama sebagaimana terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Termasuk pada kasus-kasus narkotika yang juga menjerumuskan perempuan ke dalam tindak pidana bahkan sampai pada pidana mati.

Sumber: Judianto Simanjuntak (Kuasa Hukum Jemaat HKBP Filadelfia)

BACA:  Ingin Bawa Barang dari Luar Negeri? Ini Panduan dari Bea Cukai

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *