Perempuan Aru Itu Kini Jadi Dewan Pengawas KPK

AMBON, PROJUSTISIANEWS.ID — Albertina Ho, perempuan tangguh asal Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, kini dipercaya oleh Presiden Joko Widodo, sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), periode 2019-2023. Albertina Ho yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, dilantik bersama dengan Tumpak Hatarongan Panggabean (Mantan Wakil Ketua KPK), Artidjo Alkostar (Mantan Hakim MA), Syamsuddin Haris (Peneliti LIPI) dan Harjono (Mantan Hakim MK) oleh presiden di Istana Negara Jakarta Jumat (20/12/2019) siang.

Pelantikan anggota Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi, diawali dengan pembacaan SK Presiden Nomor 140/p Tahun 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2019-2023.

Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019. Untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung.

Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Selain itu, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

DR Albertina Ho, SH, MH, lahir di Dobo 1 Januari 1960, menamatkan SD tahun 1973 di Ambon, kemudian SMP tahun 1975 di SMP Katolik bersubsidi juga di Ambon dan tamat SMA pada tahun 1979 di SMAN 2 Ambon.

Kemudian di tahun 1985, perempuan tangguh ini melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto tahun 2004.

Albertina Ho juga dikenal sebagai Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang menangani perkara suap pegawai Dirjen Pajak Gayus Tambunan. Albertina menghukum Gayus 7 tahun penjara denda Rp 300 juta.

Albertina juga pernah menduduki jabatan Sekretaris Wakil ketua MA Bidang Yudisial. Karena kegigihannya saat menjadi hakim ia pun dijuluki “Srikandi Hukum”.

Selamat buat Albetina Ho, perempuan Aru yang sudah ikut mengharumkan nama Maluku. (siwalimanews.com)

BACA:  Webinar: Pemuda Katolik Jabar Mendukung Pemenuhan Hak Masyarakat Adat

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *