Penyidik KLHK Menyegel Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Kabupaten Bogor

BOGOR, PROJUSTISIANEWS.ID — Tim penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Selasa (21/5/2019), menyegel lokasi pembuangan sampah ilegal di Jalan Narogong Raya, RT5/RW2, Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim penyidik juga memasang plang pengumuman himbauan di 4 lokasi pembuangan sampah itu.

Penyegelan lokasi penimbunan sampah itu menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa terganggu akan keberadaan lokasi penimbunan sampah ilegal itu. Berdasarkan fakta yang ditemukan penyidik, lokasi penampungan sampah itu tidak berizin dan tidak mengikuti prinsip pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga menimbulkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Empat lokasi penimbunan sampah tidak memiliki izin dan sudah beroperasi cukup lama. Penyidik telah memeriksa tiga pengelola – US, HN, dan AS. Penyidik masih memanggil dua orang lainnya karena tidak berada di lokasi saat penyegelan.

Penyegelan ini dilakukan oleh Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusra, Muhammad Nur dan Kepala Penanganan Pengaduan Gakkum KLH, Benny Bastiawan. Muhammad Nur mengatakan bahwa Oknum pelaku pengelolaan sampah illegal ini dapat dijerat dgn pasal 29 ayat (1) huruf “e” jo psl 40 ayat (1) UU No 18 th 2008 ttg Pengelolaan Sampah dgn hukuman pidana penjara paling singkat 4 th dan paling lama 10 th dan denda paling sedikit Rp. 100 jt dan paling banyak Rp. 5 M.

Disamping itu pelaku juga dapat dijerat dengan dgn pasal 98 ayat (1) UU No 32 th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pidana penjara paling singkat 3 th dan paling lama 10 th dan denda paling sedikit Rp. 3 M dan paling banyak Rp. 10 M, dan pasal 109 UU 32 th 2009 ttg PPLH, dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 th dan paling lama 3 th dan denda paling sedikit Rp. 1 M dan paling banyak Rp. 3 M.

Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa KLHK akan menindak tegas pelaku pembuangan sampah illegal karena menggangu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Kami akan menggunakan Undang-Undang berlapis baik Undang-Undangan Pengelolaan Sampah maupun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tegas Rasio Ridho Sani. Kami akan tangani pembuangan sampah illegal dengan serius karena berdampak langsung kepada masyarakat.

BACA:  Lima Skema Digulirkan Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *