Penundaan Angsuran Leasing Dipersulit, Jokowi Perlu Tegur OJK dan Leasing “Nakal”

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID ─ Berdasarkan pemantauan ProjustisiaNews di lapangan hingga Rabu (22/4/2020), Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 masih belum bisa diterapkan penundaan cicilan sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi di berbagai media massa. “Tukang ojek dan sopir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau mobil, atau nelayan yang sedang memiliki kredit, saya sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun,” ujar Jokowi dalam siaran persnya dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3/2020) lalu.

Masyarakat sangat antusias dan cukup senang dengan terbitnya peraturan terkait relaksasi kredit. Bahkan OJK mengeluarkan surat edaran No. S.9/D.05/2020 yang ditujukan kepada pihak leasing agar dapat memberikan restrukturisasi kepada debiturnya yang berdampak Corona (Covid-19).

Namun apa yang terjadi? Pihak leasing melakukan penolakan dengan berbagai syarat yang memberatkan debiturnya dengan membebankan biaya administrasi restrukturisasi kredit, pembayaran bunga, dan lain-lain.

Akibat adanya pembebanan biaya tersebut memicu polemik di tengah masyarakat, di antaranya aksi demo para pengemudi taksi online dan ojek online (ojol) di Batam kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Rabu (15/4/2020) lalu. Mereka meminta kelonggaran untuk penundaan pembayaran kepada pihak leasing, tetapi belum ada titik temu.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Zainal Lumban Raja selaku pengemudi Taksi online yang tinggal di daerah Tangerang.

Saat Zainal mengajukan permohonan penundaan pembayaran cicilan mobilnya kepada pihak leasing ACC Cab. Karawaci pasca ada Keputusan Presiden Jokowi tersebut agar masyarakat tidak dibebankan pembayarannya selama wabah Covid-19, tetapi di lapangan tidak sesuai dengan kebijakan tersebut.

“Pembayaran cicilan saya Rp 4.069.000 per bulan. Saya mengajukan penundaan 2 bulan pembayaran kepada leasing. Leasing membuat perhitungan rescheduling penundaan 2 bulan tersebut dengan total biaya Rp 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah) padahal cicilannya selama 2 bulan Rp 8.138.000. Buat apa saya ambil penundaan pembayaran selama program Covid-19 tersebut? Ini bukan meringankan beban debitur saat lesu income dari taksi online,” ungkap Zainal.

Perhitungan biaya Rp 6.100.000 itu dari Rp 3.800.000 (lama undur 61 hari) ditambah bunga biaya undur sebesar Rp 2.000.000 dan biaya administrasi Rp300.000. Setelah jatuh tempo 2 bulan berakhir, dia kembali membayar cicilan seperti biasa.

“Kalau begini yang diuntungkan pihak leasing. Mereka panen untung dalam masa wabah Covid-19,” keluh Zainal yang memiliki angsuran kredit mobil pada Leasing ACC Karawaci, Tangerang, Banten.

Menanggapi hal tersebut ProjustisiaNews mencoba meminta tanggapan praktisi hukum bisnis dari Mangatur Nainggolan Law Firm.

Mangatur Nainggolan, SE, SH, MM, CPA, menjelaskan bahwa terkait terbitnya Keppres No 12 Tahun 2020 dan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 yang diikuti terbitnya Surat Edaran OJK No. S.9/D.05/2020 telah menimbulkan komplikasi hukum. Artinya masalah relaksasi penundaan, atau restrukturisasi kredit ini kalau dijalankan tanpa adanya keseimbangan maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, penundaan pembayaran ini tidak boleh dipandang dari satu sisi saja. Kita harus melihat dari sisi pihak leasing dalam kelangsungan usahanya dalam membayar gaji karyawan dan sebagainya. Begitu juga dari segi debitur harus dilihat dalam konteks kelangsungan ekonomi keluarganya.

Pada Keppres itu disebutkan pembatasan-pembatasan ruang gerak masyarakat yang diatur dalam PSBB (Pembatasa Sosial Berskala Besar) juga mempengaruhi pendapatan masyarakat (termasuk pengemudi taksi dan ojek online), sehingga menjadi terhalang untuk membayarkan kewajiban mereka akibat keadaan yang mendesak,” jelas Mangatur.

Sementara Pasal 1245 KUHPer menyebutkan “tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan…dst. Artinya pasal ini sudah tegas mengatur pembebasan bunga dan biaya lainnya apabila terjadi force majeure (keadaan memaksa) sebagaimana maksud dari Keppres tersebut.

Lebih lanjut Surat Edaran OJK No. S.9/D.05/2020 butir 2 (d) menyampaikan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak Covid-19 dengan mempertimbangkan adanya permohonan restrukturisasi debitur yang terkena dampak Covid-19.

Dari Surat Edaran OJK tersebut sudah jelas bahwa hak konsumen atau debitur berdampak Covid-19 untuk mendapat pembebasan bunga, denda, dan lain-lain.

Namun kalau debitur menginginkan tidak bayar angsuran sama sekali maka akan menjadi bencana bagi leasing. Bisa jadi perusahaan leasing akan bangkrut dan tutup. Nah bagaimana menyikapi masalah ini?

“Pemerintahan Jokowi melalui OJK harus mempertegas memberikan rambu-rambu restrukturisasi atau penundaan pembayaran, misalnya dengan membebaskan biaya bunga, denda dan administrasi kepada debitur dan mewajibkan debitur membayar minimal 10% pokok angsuran, sehingga perusahaan leasing memiliki pemasukan untuk membiayai operasionalnya,” saran Mangatur.

“Di sinilah peran OJK selaku regulator dan pengawas lembaga keuangan sebagaimana dimaksud UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK harus mampu memberikan rasa keadilan dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat, khususnya bagi debitur yang terdampak Covid-19. Kasihan debitur yang kena dampak Covid-19 supaya ekonomi mereka terselamatkan dan kelangsungan cicilan bisa berjalan,” tutup Mangatur.

Keppres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Surat Edaran OJK No. S.9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran virus corona bagi perusahaan pembiayaan. (Boy Tonggor Siahaan)

Foto: autobytel.com

BACA:  KPK Pastikan Ada Keterkaitan Sekjen PDIP dengan Perkara Suap Komisioner KPU

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *