Pensiunan Pertamina Sambut Baik dan Silahkan Ahok Jadi Boss Pertamina

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Ibarat gelegar geledek tapi tak turun hujan, dimana yang belum jelas awalnya diserang reaksi berlebihan. Apalagi sebelumnya muncul penolakan dari PA 212 Novel Bamukim dan siap turun demo, FSPPB sebagai stakeholdernya tak mau kalah untuk tampil begitu terbuka. Kesannya merespons statement PA 212 yang belakangan siap gerakan aksi demo jika pihak pekerja membutuhkan.

Bak gayung bersambut. Tiga pimpinan organisasi Pensiunan Pertamina merasa perlu turun ke gelanggang menyikapi adanya upaya kelompok orang yang melawan kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham dominan di perusahaan BUMN sektor energi bernama Pertamina.

Ibarat gelegar geledek tapi tak turun hujan, dimana yang belum jelas awalnya diserang reaksi berlebihan. Apalagi sebelumnya muncul penolakan dari PA 212 Novel Bamukim dan siap turun demo, FSPPB sebagai stakeholdernya tak mau kalah untuk tampil begitu terbuka. Kesannya merespons statement PA 212 yang belakangan siap gerakan aksi demo jika pihak pekerja membutuhkan.

Bak gayung bersambut. Tiga pimpinan organisasi Pensiunan Pertamina merasa perlu turun ke gelanggang menyikapi adanya upaya kelompok orang yang melawan kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham dominan di perusahaan BUMN sektor energi bernama Pertamina.

“Selama ini, sungguh saya belum mendengar adik-adik kita yang pekerja Pertamina dan berhimpun dalam FSPPB yang lantang menyuarakan pemberantasan mafia migas di tubuh perusahaannya. Jadi paradoks saat mau ada pergantian boss yang salah satunya bakal bisa menghentikan mafia migas, malah ditolaknya. Wajar jika kemudian publik mempertanyakan balik. Ada apa tiba-tiba begitu gencar FSPPB menolak Ahok? Artinya publik jadi kurang simpatik terhadap perjuangan FSPPB yang selama ini elegan. Tentu sangatlah memprihatinkan”, ujar Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi yang juga Ketua Umum Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) dan Ketua Dewan Pembina Mabes Laskar Merah Putih (LMP).

“Meskipun pada 11 November lalu eSPeKaPe resmi talah melayangkan suratnya kepada Menteri BUMN, perihal memberi dukungan atas rencana pergantian direksi atau komisaris Pertamina. Kita bertiga, pimpinan organisasi Pensiunan Pertamina, akan kirim surat untuk memohon audiensi dengan Menteri BUMN yang baru pengganti Rini Soemarno, dengan maksud agar kami tidak kena getah gerakan FSPPB yang sangat disesalkan itu”, kata Ketua Umum OP3 Samuel Parentean yang pernah Ketua Umum Laskar Ampera Arief Rachman Hakim Angkatan 1966 (ARH ’66).

Sementara Sekjen FKPPB D Sembiring lebih detail dalam menyikapi gerakan FSPPB yang mengejutkan itu. Sembiring membaca press release FSPPB 18 November merasa menjadi muak. Itu kontennya menurut Sembiring, paling tidak ada yang menyetir dibalik statement FSPPB, dan dirinya cukup berpengalam untuk bisa menilainya.

Bahkan pengalaman Sembiring selama jadi Sekjen FKPPB terkait human capital bisa dibilang mengerikan, dan tidaklah pantas orang-orang Pertamina membangga-banggakan rakyat.

Sekjen FKPPB itu kemudian sampaikan contoh, jika dua eks Dirut Pertamina dan beberapa boss setingkat Presdir, Vice President, dan Manager, banyak yang buang badan.

Selama dua tahun ini juga Sembiring tak kaget lagi mendengar soal pejabat Pertamina di anak-anak perusahaan yang terjerat hukum.

Yang tidak terjerat masih hidden, sekalipun yang tak suka sama Presiden Jokowi, ungkap Sembiring, tidak sedikit. Mereka juga tak anggap Pensiunan Pertamina sebagai laskar perintis Pertamina. Malah dengan berbagai dalih dan alasan, ada tokoh FSPPB yang mendirikan Yakes Pertamina yang diambil dari dana abadi, dengan prioritas untuk pelayanan kesehatan bagi Pensiunan Pertamina.

“Saat mau mendirikan Yakes Pertamina sama sekali tidak melibatkan ketiga pimpinan organisasi Pensiunan Pertamina yang ada, selain mungkin hanya dengan Himpana. Ini adalah realitanya. Dan pihak FSPPB yang secara personal dipastikan bakal pensiun itu, justru membenarkan pendirian Yakes Pertamina tersebut dan terus membela sang pendiri Yakes yang mantan Presiden FSPPB juga”, beber Sembiring yang bersama keluarganya tinggal di Indramayu.

Adalah seorang pendiri dan menjadi Presiden FSPPB yang pertama, Wahyudi Suhartono yang dalam tulisanya secara khusus menyikapi isu penolakan FSPPB terhadap Ahok.

Ditulisannya Wahyudi Suhartono mengatakan, bahwa sikap resmi suatu organisasi dapat ditentukan apabila telah keluar surat resmi yang ditandatangani oleh yang menjadi Ketua Umum dan Sekjen di organisasi tersebut.

Wahyudi Suhartono yang mantan Presdir PT Badak LNG melanjutkan, jika surat resmi tersebut harus dipastikan merupakan hasil rapat dari pengurus organisasi tersebut, sebagaimana ditentukan dalam AD/ART-nya.

“Jika ada suatu statement tanpa didahului rapat pengurus, maka sifatnya merupakan pendapat pribadi atau bukan sikap organisasi. Dan bisa dituntut tanggungjawabnya atas sikap pendapat pribadi tapi membawa-bawa nama organisasi. Sehingga nama baik organisasi menjadi tercemarkan”, tutur pendiri dan Presiden FSPPB yang pertama kali ini.

Pendiri dan Kahumas eSPeKaPe, Teddy Syamsuri, sangat menghargai adanya ulasan Wahyudi Suhartono yang sudah lama juga sudah masuk masa pensiun, tetapi dia adalah pendiri dan Presiden FSPPB yang pertama, agar kepengurusan FSPPB yang sekarang ini bisa menghormati sang pendirinya.

Wahyudi Suhartono katakan di akhir tulisanya, terlebih lagi ketika melihat spanduk FSPPB sudah keluar ke publik, itu merupakan tanggungjawab Presiden FSPPB yang harus dipikulnya.

“Apalagi di salah satu spanduknya tertulis kata “Perang” sebagai cermin sikap keras FSPPB, tentu Presiden FSPPB wajib menanggung konsekuensi logisnya. Sebab menurut Bung Wahyudi, kata “Perang” itu jelas melawan otoritas negara yang sah”, sela Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan ’66 dan Sekretaris Dewan PembinaSeknas Jokowi DKI menutup keterangan pers ketiga pimpinan organisasi Pensiunan Pertamina. (lassernewstoday.com)

BACA:  4 Unicorn Indonesia Diklaim Singapura, Kepala BKPM Kaget

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *