Pengembang di Batam Wajib Menyediakan Lahan 10 Persen Untuk RTH

Projustisianews, Batam – DPRD Kota Batam bersama unsur Pemerintahan Kota Batam menggelar pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wiyalah (RTRW) tahun 2020-2040 di ruang rapat serbaguna, DPRD Kota Batam, Teluk Tering, Batam, Kepulauan Riau, 14 Oktober 2020. Dalam pembahasan itu, turut dibahas kewajiban pengembang di Kota Batam.

Ketentuan untuk pengembang itu termaktub di dalam pasal 62 sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 7, huruf d. Untuk menyangga antar kawasan, pengembang diwajibkan menyiapkan lahan minimal 10 persen dari luas lahan, untuk pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan jalur hijau. Ketentuan itu dibacakan Ana, dari bagian perundang-undangan/ hukum Pemko Batam.

Jefri Simanjuntak, anggota Komisi III DPRD Kota Batam, sekaligus ketua pimpinan rapat saat itu meminta penjelasan lebih detail mengenai kewajiban pengembang. Ia menanyakan: “Sepuluh persen itu, setiap pengembang wajib menyediakan?” Lina yang mendampingi Ana mengatakan, pembangunan RTH itu menjadi kewajiban. “Setiap kawasan industri RTH-nya minimal sepuluh persen dan dua puluh persen itu untuk RTH Publik, Pak,” kata Lina.

Lina, dari bidang perundang-undangan dan hukum mewakili Pemerintah Kota Batam, pasca pembahasan Ranperda RTRW 2020-2040. (Foto: Nilawaty Manalu).

Sementara itu, ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata juga turut dibahas. Ada kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Beberapa kegiatan yang diperbolehkan seperti pengembangan sumber daya air, pengembangan/ pembangunan ruang terbuka hijau dan kegiatan pendukung fungsi kawasan pariwisata. Sedangkan untuk kegiatan perumahan, perdagangan, jasa perkantoran, pendidikan, sarana peribadatan, olahraga, transportasi, sumber daya air, dan sektor informal untuk menunjang kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan bersyarat/ terbatas. Pertanian modern dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan juga diperbolehkan asalkan tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata.

Untuk kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menimbulkan penurunan fungsi kawasan seperti industri besar yang mencemari lingkungan prasarana dan sarana pariwisata, sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, pembuangan air kotor, sanitasi, kesehatan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan jalur evakuasi bencana.

Untuk zonasi kawasan hutan produksi, hasil hutan kayu bisa dimanfaatkan dengan memperhatikan pemanfaatan lingkungan, salah satunya dengan melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi. Pengolahan tanah secara intensif sampai merubah bentang alam sehingga berpotensi mengakibatkan bencana alam, tidak diperbolehkan. Karena pengolahan tanah secara intensif, dikhawatirkan akan merusak kelestarian sumber daya air dan kekayaan hayati. Selain itu, akan mengakibatkan turunnya permukaan tanah dan berubahnya fungsi pokok hutan secara permanen.

Ranperda RTRW hari itu, hanya membahas lima pasal, yakni pasal 60, 61, 62, 63, dan 64. Kepada Projustisia News, Jefri mengatakan pembahasan pasal 65 dan pasal selanjutnya akan dibahas kembali pada hari Senin, 19 Oktober 2020. Katanya, Ranperda RTRW 2020-2040, diperkirakan sudah harus disahkan pada bulan Mei-Juni 2020 lalu. Justru di bulan itu, DPRD telah menargetkan. Namun, karena DPRD Kota Batam baru menerima substansinya (isi; pokok) Ranperda, tanggal 20 Mei 2020, DPRD baru bisa memulai pembahasan. Ia mengatakan: “Bayangkan Ranperda itu ada 15 bab, 89 pasal. Ini saja memakan waktu, sehingga kami tidak bisa menyelesaikan, karena permasalahan itu.”

(Nilawaty Manalu)

 

BACA:  Advokat Tutup Usia, Kepergian Didi Dermawan Diiringi Sejumlah Kenangan Berkesan

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *