Penahanan Djoko Tjandra oleh Kejaksaan Agung Tidak Sah Secara Hukum

PROJUSTISIANEWS.ID, JAKARTA — Pada Jumat (31/7/2020), Djoko Tjandra (“DT”) resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung di Rutan Salemba cabang Bareskrim Mabes Polri. Ini tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 31 Juli 2020 dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No: Print-693/M.1.14/Fd.1/05/2020 tertanggal 20 Mei 2020. Penahanan tersebut dilakukan dalam rangka eksekusi Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali nomor 12 PK/PID.SUS/2009 (“Putusan PK Jaksa”). Padahal, Putusan PK Jaksa tersebut jelas telah batal demi hukum berdasarkan Pasal 197 KUHAP. Adapun kronologi dan fakta hukum kasus Djoko Tjandra dari awal hinggu Putusan PK Jaksa telah batal demi hukum adalah sebagai berikut:

  1. Pada tanggal 28 Agustus 2000, DT telah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtverfolging) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 156/Pid.B/2000/ JKT.SEL (“Putusan PN”). Terhadap Putusan PN tersebut, Jaksa Penuntut Umum (“JPU”) mengajukan upaya hukum kasasi, yang kemudian DITOLAK oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung nomor 1688 K/PID/2000 tertanggal 28 Juni 2001 (“Putusan Kasasi”). Dengan adanya Putusan Kasasi yang telah berkekuatan tetap tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian melakukan eksekusi Putusan Kasasi tersebut dengan mengembalikan barang bukti kepada DT.
  1. Delapan tahun kemudian pada 2009, JPU mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (“PK”) yang kemudian diputus oleh Majelis Hakim Agung pada 11 Juni 2009. Upaya hukum ini jelas melanggar dan bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Pertama, Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa suatu “putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap” dikecualikan dari putusan yang dapat diajukan upaya hukum PK. Kemudian, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga mengatur bahwa hak untuk mengajukan upaya hukum PK tidak dimiliki oleh JPU. Oleh karena itu jelas terbukti bahwa upaya hukum PK yang diajukan oleh JPU terhadap Djoko Tjandra (terdakwa) sangatlah tidak berdasar dan telah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHAP.
  1. Bahwa terhadap upaya hukum PK JPU yang tidak berdasar tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juni 2001 mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut:

“M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan PK Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 28 Agustus 2000;

MENGADILI KEMBALI:

        1. Menyatakan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut”;
        2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
        3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
        4. Menyatakan barang bukti berupa dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali No.0999.045197 qq. PT Era Giat Prima sejumlah Rp.546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) di rampas untuk dikembalikan pada negara;
        5. Menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas;”
  1. Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP mengatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat unsur “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. Kemudian Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) huruf (k) tersebut mengakibatkan putusan BATAL DEMI HUKUM.
  1. Oleh karena amar Putusan PK Jaksa di atas TIDAK MEMUAT perintah penahanan terhadap Djoko Tjandra (terdakwa), maka putusan PK Jaksa tersebut telah BATAL DEMI HUKUM berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) dan ayat (2) KUHAP. Dengan batalnya Putusan PK Jaksa tersebut, satu-satunya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Kasasi juncto Putusan PN yang pada pokoknya melepaskan DT dari segala tuntutan hukum. Faktanya, Putusan Kasasi tersebut pun telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2001, termasuk pengembalian barang bukti kepada DT.
  1. Perlu juga disampaikan bahwa kalaupun Putusan PK Jaksa tersebut dianggap tidak batal demi hukum (quod non), Putusan PK Jaksa tersebut TIDAK MENGANDUNG PERINTAH PENAHANAN, sehingga tidak ada objek eksekusi yang dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dalam rangka penahanan. Dengan kata lain, penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sangatlah TIDAK BERDASAR karena penahanan pun bukanlah merupakan objek eksekusi sebagaimana dalam amat Putusan PK Jaksa.
  2. Berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan di atas, telah terbukti bahwa Putusan PK Jaksa telah BATAL DEMI HUKUM sehingga saya berpendapat bahwa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap DT pada tanggal 31 Juli 2020 adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM, dan oleh karenanya DT harus segera dibebaskan.

(Prof Dr Otto Hasibuan, SH, MH)

BACA:  Prasetyo Harus Berkaca dari 3 Jaksa Agung Ideal yang Pernah Ada

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *