Pemkab Toba Lambat Tangani Covid-19. Ke mana Anggaran 53M?

Pemkab Toba

BALIGE, PROJUSTISIANEWS.ID — Pemkab Toba lambat tangani Covid-19. Khusus vaksinasi di Kabupaten Toba, Dewan Pimpinan Cabang  (DPC) GAMKI TOBA menilai bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba sangat lambat dalam mendatangkan vaksin. Padahal Pemerintah Pusat sudah memberi anggaran Rp53M. Demikian penilaian Ketua DPC GAMKI TOBA Mekar Sinurat. SH kepada PORJUSTISIANEWS.ID via WhatsApp, Sabtu (31/7/2021).

Sampai saat ini sekitar 22.000 jiwa penduduk Toba sudah memperoleh vaksinasi tahap pertama. Sementara itu,  belum ada konfirmasi dan sumber data yang jelas untuk vaksinasi tahap kedua (sudah lengkap). Untuk pengadaan vaksin yang lebih banyak, Pemkab seharusnya bisa melakukan komunikasi atau lobby ke pemerintah pusat. Jadi, vaksin bisa lebih cepat datang ke Toba. Pemkab harus berupaya secara maksimal. Pemkab Toba harus memiliki target pencapaian vaksinasi harian sebab pemerintah pusat sudah menargetkan hingga 2 juta vaksinasi sehari. Karena itu, target pencapaian herd immunity (70% populasi tervaksinasi) dapat tercapai hingga akhir 2021.

Dalam hal penyuntikan vaksin beberapa masyarakat mengeluh karena sebelumnya sudah ada jadwal vaksin tahap kedua, tetapi kemudian diundur. Sudah ada yang diundang hadir suntik vaksin tahap kedua, tetapi ternyata jumlah vaksinnya tidak cukup. Masyarakat harus kembali ke rumah masing-masing dengan kecewa. Peristiwa itu menjadi gambaran betapa lambannya dan tidak seriusnya Pemerintah Kabupaten Toba dalam upaya penanggulan Covid-19. Ditambah lagi dengan viralnya kasus warga Silaen memperlakukan SS dengan tidak manusiawi karena yang bersangkutan positif Covid-19.

Ke mana Anggaran Rp53M?

Pemkab Toba seharusnya menggunakan anggaran penanggulangan Covid-19 yang sudah ada sebesar Rp53M. Pemkab harus merealisasikan anggaran itu untuk masyarakat, sehingga berdampak pada penanggulangan Covid-19. Jangan menahan atau mendiamkan anggaran ini. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena pemkab tidak melakukan apa-apa. Itu adalah kebodohan yang luar biasa. Padahal instruksi dari pusat sangat jelas tentang bagaimana penanggulangan pandemi Covid-19 ini

Dengan adanya anggaran Rp53M, mengapa di Toba lambat sekali pengadaan tes PCR karena ternyata baru 2 minggu lalu ada tes PCR di RSUD Porsea. Itu pun belum optimal pengoperasiannya. Sementara itu, kabupaten tetangga Taput, Humbahas, dan Simalungun sudah lebih cepat bertindak. Apakah memang selambat ini kinerja Pemkab Toba atau SDM ASN yang menangani ini tidak sanggup? Pemkab perlu dengan segenap hati melayani masyarakat.

Hal lain yang paling ngeri dan mengkhawatirkan adalah di Puskesmas setiap kecamatan tidak ada alat untuk periksa swab. Bagaimana nasib masyarakat ke depan? Pemeriksaan tes swab antigen seharusnya tersedia di puskesmas agar anggota keluarga pasien Covid-19 yang kontak erat atau bagi yang memiliki gejala awal Covid-19 bisa dites. Tes itu seharusnya gratis sebagai bukti kehadiran pemerintah bagi masyarakat.

Banyak kasus yang dicurigai Covid-19. Karena ketiadaan biaya untuk periksa swab mandiri maka yang bersangkutan tidak melakukan tes dan diam saja tanpa penanganan sesuai protokol. Sendainya yang bersangkutan benar-benar positif maka tentu sudah akan menularkan kepada seluruh keluarganya. Bahkan ia dapat menularkan ke tetangga atau siapapun yang dijumpainya.

Bila kasus positif Covid-19 terus meningkat di Toba maka fasilitas kesehatan yang ada tidak akan mampu menampung. Apa Pemkab Toba sudah punya solusi terhadap persoalan ini? Pemkab perlu menyewa hotel sebagai tempat isolasi mandiri yang layak atau mengoptimalkan fungsi gedung-gedung pemerintah yang ada. Pemkab juga perlu menyediakan obat-obatan dan pemantauan secara berkala oleh tenaga medis.

Bagaimana Pemkab Toba Melibatkan BUMN dan Swasta?

Pemkab Toba seharusnya melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Toba, baik BUMN maupun Swasta untuk pengadaan alat tes swab, vaksin, dan obat-obatan. Jangan hanya fokus kepada bantuan pemulihan ekonomi. Sementara itu, kesehatan dan bahkan nyawa masyarakat terancam. Pemkab Toba perlu berjasama dengan RSU HKBP untuk mendukung RSUD yang di Porsea karena fasilitas dan daya tampung tentu juga terbatas. Dalam hal ini pemkab memang harus bekerja keras, tidak boleh dengan cara-cara biasa dalam penganangan covid-19 ini.

Realitas di lapangan terhadap pasien isoman, pemkab Toba terkesan abai dan tidak mempedulikan nasib mereka karena tidak ada pemantauan yang ketat dari petugas kesehatan. Padahal pemkab dapat memanfaatkan teknologi digital secara daring. Kadis kesehatan perlu menunjuk para petugas kesehatan yang bertugas melayani secara online selama 24 jam non stop. Ia juga memberikan jatah obat-obatan sesuai keadaan pasien isoman (isolasi mandiri). Tentunya petugas kesehatan yang mendapat beban kerja yang lebih tersebut memperoleh insentif. Bahkan Pemkab melalui satgas harus melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan karena mereka belum tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pelayanan kesehatan. Beberapa tindak penanganan di atas bisa terealisasi jika pemerintah memiliki niat baik dan serius memanfaatkan anggaran yang ada sesuai dengan tujuannya.

Dalam satu bulan terakhir ini jumlah yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Toba meningkat tajam. Sampai Jumat (30/7/2021) total sebanyak 1.656 orang dengan kasus aktif 612 orang. Angka ini akan terus meningkat jika tidak ada upaya serius dari pemkab. Pemkab seharusnya serius melakukan tracing dan testing kepada masyarakat terutama yang kontak erat dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19. (PJN)

BACA:  ULOS BATAK Hebohkan Jakarta Selama 6 Hari

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *