Pemerintah Gagal Melindungi ABK Perikanan Indonesia

PROJUSTISIANEWS.ID, JAKARTA — Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan aksi di Gedung Nusantara 1 DPR RI pada Senin (13/7/2020), pukul 09.00 WIB. Aksi tersebut dilakukan dengan mengikuti standar protokol pencegahan COVID-19. Tuntutan aksi adalah perlindungan pemerintah/negara terhadap buruh/pekerja ABK (Anak Buah Kapal) yang bekerja di kapal asing. Para ABK kerapkali diperlakukan seperti budak. Slogan aksi: Stop Perbudakan Modern di Laut.

Pada dasarnya Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang cukup maju untuk
melindungi ABK, yaitu Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI ini tidak dimiliki oleh aturan sebelumnya yaitu Undang
Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri.
Ada revisi UU PPMI ini yang mengatur secara khusus pelindungan ABK. Ini tercantum dalam Pasal
4 huruf (c) berbunyi: Pekerja migran indonesia meliputi pelaut awak kapal dan pelaut
perikanan, dan Pasal 64 memadatkan penerbitan peraturan pelaksana dalam bentuk
Peraturan Pemerintah yang harus diselesaikan sampai 22 November 2019, yaitu 2
tahun sejak diterbitkannya UU PPMI (mandat pasal 90 UU PPMI).
Pemerintah telah gagal dalam menerbitkan Peraturan Pelaksana sesuai dengan Pasal 90
yang berbunyi: “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
Dampak dari ketidakpastian penerbitan Peraturan Pelaksana ini mengakibatkan para Buruh
Migran di sektor ABK Perikanan Indonesia tereksploitasi, tanpa jaminan pelindungan dari
negara.
Oleh karena itu, SBMI menuntut:
  1. DPR RI agar mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia;
  2. DPR RI agar memonitoring perkembangan RPP Pelindungan ABK di Sekretariat Negara;
  3. DPR RI untuk mengaktifkan dan mengefektifkan kembali Timwas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk mengawasi implementasi Undang-Undang No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  4. DPR RI harus memastikan agar pemerintah hanya menempatkan BMI dan ABK ke negara yang memiliki Bilateral Agreement yang melindungi WNI/ABK Indonesia.

Aksi demo SBMI tersebut sempat dihalau oleh pihak Satuan Pengamanan (Satpam) Gedung Nusantara 1 DPR RI. Namun demikian aksi berlangsung tanpa ada kekerasan dan dibubarkan oleh pihak Satpam. (YB/bts)

BACA:  Balai Gakkum Kalimantan dan Bea Cukai Nunukan Gagalkan Penyeludupan 10 Potong Gading Gajah dari Malaysia

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *