Otonomi Daerah Tidak Menguntungkan Daerah Tetapi Pusat

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Otonomi Daerah sejauh ini tidak menguntungkan daerah, tetapi menguntungkan pusat (DKI Jakarta). Hal tersebut yang mendorong Universitas Kristen Indonesia (UKI) membentuk Studi Kajian Otonomi Daerah. Pembentukan tersebut diluncurkan dalam acara Seminar Nasional dan Launching Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum UKI di Graha William Suryajaya (GWS) FK-UKI pada Senin (30/9/2019).

Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA. Dalam sambutannya, dia menyampaikan bahwa Kajian Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal dalam Rangka Pemerataan Pembangunan Daerah merupakan isu menarik untuk terus diteliti dan hasilnya dapat diberikan kepada pemerintah dan masyarakat. Di sinilah peran UKI menjadi penting.

Setelah membuka acara tersebut, Dhaniswara juga menyerahkan bendera Studi Kajian Otonomi Daerah FH-UKI kepada Dr Agustin Teras Narang, SH, MH yang diangkat menjadi Kepala Studi Kajian Otonomi Daerah tersebut.

Selanjutnya Teras Narang memberikan sambutannya. Ia mengatakan bahwa Jayanya bangsa Indonesia, berkibarnya merah putih, tidak lain berasal dari daerah. Pembangunan daerah bukan pembangunan di daerah. Ini yang harus diperhatikan. Kita syukur UKI menangkap hal tersebut sebagai momentum yang penting. Di sinilah UKI berkontribusi dalam pemikiran, penelitian, pandangan, dalam hal-hal positif bagi bangsa kita. Kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Kita mempunya tekad demi kemajuan bangsa Indonesia. Semoga dengan dibentuknya pusat kajian dan studi ini mampu memberikan pandangan-pandangan positif di mana kami akan bekerja dengan semangat yang sama untuk membangun negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini.

Acara ini menampilkan pembicara antara lain: Feisal Basri, SE, MA (ekonom dan dosen UI), Dr Agustin Teras Narang, SH, MH (dosen FH UKI dan anggota DPD RI), dan Dr Blucer W. Rajagukguk, SE, SH, MH, dan dimoderasi Saor Siagian, SH, MH.

Satu hal yang disampaikan moderator, ia mengatakan bahwa persoalan Otonomi Daerah jika tidak mampu diselesaikan pemerintah, misalnya di Papua, maka persoalan tersebut akan membahayakan keutuhan bangsa kita. Kita harus serius menjawab persoalan tersebut.

Dalam seminar ini pembicara pertama Feisal Basri memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak 2015-2019 menunjukkan bahwa Indonesia bagian timur justru turun perlahan-lahan kecuali di Sulawesi. Kawasan Barat Indonesia (90,4%) sangat jauh pertumbuhannya dibandingkan Kawasan Timur Indonesia (9,6%). Kalau kita hanya mengambil pulau Jawa-Sumatera maka angkanya 81,2%. Angka tersebut masih tetap sangat jauh pertumbuhannya di Kawasan Timur Indonesia. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut jika diambil antara Jawa dan luar Jawa, maka perbandingannya menjadi 58,1% (Jawa) dan 41,9% (luar Jawa). Kondisi ini dapat dibilang ideal.

Feisal juga menambahkan bahwa daerah hanya memperoleh ‘potongan kue’ kecil dibandingkan pusat yang melahap ‘potongan kue’ besar. “Yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah Jakarta,” ujar Feisal.

Pembicara kedua, Teras Narang mengatakan bahwa UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Daerah dan Pusat. Dari kedua UU tersebut, B. J. Habibie (Presiden ketika itu) mengubah pola pikir dan sikap tindak kita terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Terakhir pembicara ketiga, Blucer W. Rajagukguk yang mengangkat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang cukup penting dalam sistem perpolitikan di Indonesia. “Secara politis, BPK dapat memberikan pertimbangan atau kebijakan politik dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah,” tandasnya.

Pewarta: Boy Tonggor Siahaan

BACA:  Gara-Gara Rokok Yunus, Rakor Sempat Tergangu

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *