Muhammad Rudi: Bimbar Lagi, Lu Lagi

Projustisia News, Batam – Angkutan umum jenis Bimbar, sudah tak asing lagi namanya. Rekam jejaknya telah terkenal di Kota Batam. Baik pengendara sepeda motor, roda empat, pejalan kaki, bahkan penumpangnya sendiri, telah banyak menjadi korbannya. “Baru melihat sosoknya saja dari kaca spion, sudah deh. Aku langsung menepikan motorku,” kata Santi, menceritakan perasaannya mengenai Bimbar, di halte jembatan penyeberangan SP, Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau, 22 Oktober 2020.

Menurut pengalamannya, kakinya pernah tergesek oleh angkutan itu. Kejadiannya di simpang Barelang. Saat itu, rambu lalu lintas menunjukkan merah. Jalan itu selalu padat, tempat itu memang kecil dan sempit, katanya. Dia melihat dari sisi kiri, Bimbar berusaha menerobos meminggir jalan. Karena terlalu memaksakan maju, dengan posisi jalan yang curam, angkutan itu melaju dengan kencang dan menggesek lutut kakinya. “Memang saya tak mengapa, kesal saja kalau lihat mobil itu,” kata Santi. Sejak saat itu, bila sedang berkendara, dan melihat Bimbar tiba-tiba muncul di belakangnya, dia langsung bergumam di atas motornya: “Hmm, monster lewat.”

Lamsihar Sitorus, Direktur PT Bintang Anugerah Pelangi, perusahaan yang mengelola bus kota Batam, Bimbar. (Foto: Nilawaty Manalu)

Ditanya mengapa menyebutnya monster, Santi mengatakan: “Suka-sukanya terus di semua jalan. Mentang-mentang besar, kayak dia saja penguasa jalan.” Entah apa di pikiran sopir-sopir Bimbar ini, kalau sampai terjadi kecelakaan, ada puluhan nyawa terancam. Penumpangnya bisa celaka, pengguna jalan juga bisa celaka, kata Santi.

Dandis Rajagukguk, anggota Komisi III DPRD Kota Batam, juga pernah merasakan pengalaman yang tak mengenakan dengan bus dalam kota ini. Dia punya pengalaman tersendiri dengan angkutan berwarna biru ini. Lampu rambu lalu lintas sedang bertanda merah. Bimbar berada di belakang mobilnya. Karena berhasil menerobos, mobil itu terus membunyi-bunyikan klakson dengan keras. Menyuruh, agar Dandis menjalankan mobilnya. “Dia klakson-klakson saya. Padahal belum lampu hijau. Saya mau lewat katanya,” kata Dandis. Selain ugal-ugalan, dari pengamatannya, masa KIR angkutan kota ini juga sudah kadaluarsa. Padahal KIR salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh angkutan di kota Batam, kata Dandis. Bebas berkeliaran seakan luput dari perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam.

Muhammad Rudi, anggota Komisi III, juga angkat bicara terkait persoalan Bimbar. Tak hanya mati KIR, menurut pengamatannya, beberapa dari Bimbar tidak memiliki lampu, dan tidak layak pakai lagi. Seharusnya, Dishub melakukan pengawasan itu. Dia mempertanyakan, pengawasan yang dilakukan Dishub selama ini. Begitu kecelakaan dan pelanggaran terjadi, imej masyarakat melihat Bimbar, kata Rudi: “Lu lagi-lu lagi. Bimbar lagi-bimbar lagi.” Dia menegaskan, jangan hanya karena mengejar setoran, nyawa orang lain melayang. “Luar biasa. Bagaimana letak kenyamanan kita di sini, terancam nyawa,” katanya. Untuk mengantisipasi pelanggaran itu, Rudi meminta Dishub mendata semua sopir, sesuai dengan mobilnya. Katanya: “Mobil ini, sopirnya ini. Kita mau data itu dari Dishub.”

Kepada Projustisia News, Lamsihar Sitorus, Direktur PT Bintang Anugerah Pelangi, perusahaan yang mewadahi angkutan Bimbar, mengatakan perusahaan selalu mengingatkan para sopir Bimbar, untuk mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk untuk pengurusan KIR, 23 Oktober 2020. Demikian juga dengan data-data sopir sudah lama diserahkan kepada Dishub. Mengenai mobil Bimbar yang tidak memiliki KIR, dia pun setuju jika mobil Bimbar ‘dikandangin’. Pasalnya, pihak perusahaan pun sudah berulang kali mengingatkan para pemilik/ pengusaha untuk mengurus KIR berkala. “Tetapi namanya mengurus orang ini tidak seperti mengurus anak-anak yang harus dibilang ke sana-ke sini,” kata Lamsihar. Tetapi, di sisi lain, para sopir selalu mengeluh, tidak ada setoran karena pandemi ini.

Dengan kondisi ini, Lamsihar juga berharap kerja sama dengan Dishub untuk menertibkan armada yang masih membandel. “Buktinya mereka bisa juga jalan,” katanya. Karena pihak perusahaan pun punya keterbatasan untuk mengawasi armada Bimbar di jalanan. Ditanya berapa banyak angkutan Bimbar saat ini, Lamsihar mengatakan sekitar 72 unit; 18 unit milik perusahaan, dan selebihnya milik pengusaha yang tergabung di trayek Bimbar. Katanya, jika angkutan Bimbar harus dikandangkan karena tidak mematuhi aturan, perusahaan setuju saja. “Tidak masalah buat PT,” kata Lamsihar.

Lamsihar juga mengharapkan dukungan subsidi dari pemerintah kota Batam. Seperti perlakuan terhadap angkutan umum lainnya, perusahaan juga ingin diperhatikan. Terlebih di masa pandemi ini, untuk menggaji karyawan, perusahaan sudah mengalami kesulitan. “Belum lagi untuk memperbaiki armada-armada yang rusak,” katanya. Pasalnya beberapa angkutan sudah tidak bisa beroperasi karena kurangnya biaya perawatan. Dihubungi melalui seluler, Endy, Sekretaris Dishub Kota Batam, mengatakan: “Itu, pengawasan tetap ada dari kita.” Dia menyarankan, agar Projustisia News menanyakan hal itu kepada bagian lalu lintas saja.

(Nilawaty Manalu)

 

BACA:  Pemerintah Melalui BUMN Terkait Bantu Masyarakat Indonesia di Hongkong

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *