Meski Sudah Diinstruksikan Presiden, Nasib Sertifikasi Kampung Tua di Batam Terkatung-katung

Projustisianews, Batam – Selain tuntutan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 11, yang menyebutkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota adalah wewenang pemerintah daerah, Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan pada 2019 lalu, agar sertifikat kampung-kampung tua di Kota Batam diserahkan. Nyatanya, Pemerintah Kota Batam belum merealisasikannya hingga sekarang. Dimasukkannya kampung tua dalam pembahasan RTRW, menjadi perumahan dan pemukiman karena ada perintah, sesuai dengan kesepakatan wali kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam dan lintas sektor di Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Upaya untuk menyertifikatkan sejumlah perkampungan tua di Kota Batam belum membuahkan hasil. Akibat pengakuan kampung tua yang berlarut-larut, pembahasan mengenai rencana tata ruang wilayah kota (RTRW Kota) 2020-2040 ikutan alot. DPRD Kota Batam tidak mampu mengesahkan RTRW 2020-2040. Pasalnya, banyak temuan dan masalah setelah pembahasan RTRW. Salah satunya, polemik kampung tua.

Perihal instruksi Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dibenarkan oleh Hartani, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam. Hartani mengatakan: “Ada surat jawaban dari Menteri kepada kita tanggal 5 September 2019.” Kementerian meminta BPN Batam agar menginventarisasi kampung tua, baik subjek maupun objek yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam, dan Pengelolaan Lahan (PL).

Selain itu, Menteri juga mengatakan agar wali kota Batam dengan Kepala BP Batam dan Balai Latihan Kehutanan melakukan koordinasi. Terhadap penerbitan sertifikat kampung tua, Hartani mengatakan, BPN Kota Batam menerbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Nuryanto (baju merah), Ketua DPRD Kota Batam dan Jefry Simanjuntak, anggota DPRD (tengah), mempertanyakan realisasi kampung tua sesuai perintah Kementerian ATR dan Presiden. (Foto: Nilawaty Manalu)

Kata Hartani: “Kalau sudah kami terbitkan. Itu kami nyatakan sah.” Menyoal kampung tua, ia mengatakan pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, dengan kata lain saat terutang pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Banguan (BPHTB) adalah saat untuk wajib membayar pajak. Di mana BPHTB ini, katanya adalah wewenang Pemko Batam. “Sertifikat tetap diterbitkan tetapi mencantumkan cap BPHTB terutang untuk kampung tua,” katanya.

Keberadaan kampung tua menjadi polemik, karena beberapa kampung tua masuk dalam kawasan hutan lindung. Selain itu, kampung tua masih di dalam HPL BP Batam. Bahkan, 37 titik kampung tua berada di wilayah PL yang sudah diterbitkan oleh BP Batam. Kata Jefri: “Padahal, sudah ada kesepakatan oleh kementerian dan lembaga, bahwa semua ini harus diselesaikan.” Dari 37 titik kampung tua, hanya 7 titik yang dibebaskan dan sudah disertifikasi. Yang ketujuh titik itu pun berada di luar HPL BP Batam. Sedang 30 titik kampung tua lainnya masih bermasalah, karena berada di dalam HPL BP Batam. Tak hanya mempunyai hak legitimasi, kampung tua juga harus bebas dari UWTO (uang sewa tanah yang harus dibayarkan oleh pemohon alokasi tanah kepada BP Batam). Lantas, ia pun mempertanyakan sikap Pemko Batam dan BP Batam, untuk melepaskan hak masyarakat untuk hidup.

Mengenai kampung tua, DPRD Kota Batam juga telah berkonsultasi dengan Kementerian ATR, tetapi kepada Jefri, Kementerian hanya menyampaikan: “Semuanya itu berpulang kepada BP Batam sebagai pemegang HPL.” Sesuai dengan surat Pemko Batam, membalas surat DPRD, tertanggal 24 September 2020 lalu. Dalam surat itu, Sekretaris Daerah Pemko Batam juga mengatakan bahwa proses PL mengenai kampung tua, tetap diserahkan kepada BP Batam.

Nuryanto, Ketua DPRD Kota Batam, mengatakan jalan satu-satunya, kampung tua harus dikeluarkan dari HPL BP Batam. “Itu kata Presiden dan Menteri juga di hadapan kita bersama,” katanya. Pemko dan BP Batam itu wajib menyelesaikannya. Dan harus ada dasar regulasi yang mendasari penyelesaiannya, jika kampung tua itu mau diselesaikan. Justru, jika kampung tua sudah dikeluarkan dari HPL BP Batam, Pemko Batam malah memiliki kuasa dan kewenangan ketika hendak mengambil kebijakan, menyertifikatkan menjadi hak milik dan membebaskannya dari UWTO, karena dasarnya sudah keluar.

BP Batam memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kampung tua yang berdiri di atas PL pihak ketiga. Demikian juga dengan keberadaan kampung tua di dalam hutan lindung, harus meminta persetujuan Kementerian Kehutanan supaya melepaskan atau menyetujui kampung tua dikeluarkan dari hutan lindung. Tetapi penyelesaian kampung tua hingga saat ini, kata Nuryanto: “Diselesaikan dengan cara apa, terus hasilnya seperti apa. Apakah perintah dari Kementerian dan instruksi Presiden sudah dilakukan BP Batam dan Pemko Batam?” Perihal penyelesaian kampung tua, Nuryanto mengatakan, DPRD menginginkan secara tertulis dari Pemko Batam.

Nuryanto mengatakan, selama menjabat 12 tahun di DPRD Kota Batam, dengan perjuangan kampung tua yang sudah berjalan 20 tahun, DPRD sudah menunjukkan konsisten dan komitmennya. Apapun anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian kampung tua, DPRD selalu menyetujui. “Kami tidak pernah menolak. Kemudian penyelesaiannya kenapa tidak selesai-selesai?” kata Nuryanto kepada Projustisia News, 13 Oketober 2020. Bila berbicara teknis, penyelesaiannya memang bukan di DPRD, katanya, tetapi di eksekutif dalam hal ini Pemko Batam. Memang, ada hal teknis yang harus diselesaikan antara BP Batam, Pemko Batam, BPN dan menteri-menteri terkait dengan teknik.

Ia mengatakan, pemerintah daerah harus menaati seluruh kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Dasar pelaksanaan kebijakan itu harus berdasar pada regulasi. Salah satunya melalui pembahasan Ranperda secara komprehensif. Ia tidak ingin saat Ranperda diketok, justru menyisakan masalah. Oleh karena itu, DPRD meminta jaminan penyelesaian dari BP Batam dan Pemko Batam, mulai dari permasalah kampung tua yang ada di HPL BP Batam, kampung tua yang berada di dalam kawasan hutan lindung, kampung tua yang berdiri di kawasan bandara, dan kampung tua yang di-PL-kan tetapi di-PL-kan lagi ke pihak ketiga. Kata Nuryanto: “Jangan sampai ada hak masyarakat yang dirugikan. Kita harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.”

Masyarakat kampung tua pun menginginkan penghargaan. Dilihat dari nilai dan sejarah, penghargaan kepada kampung tua ini belum sesuai dengan harapan masyarakat kampung tua. Mereka hanya menginginkan pengakuan, sertifikasi menjadi hak milik mereka dan menggratiskan UWTO. Padahal untuk mendapatkan itu semua, kata Nuryanto, harus didukung dan didasari oleh regulasi. Namun, hal itu yang menjadi masalah. Pasalnya para pemangku kepentingan di daerah ini, dinilainya tidak kooperatif dalam pembahasan. Oleh karena itu, ia mendesak agar kampung tua segera dikeluarkan dari HPL BP Batam, agar Pemko Batam dapat mengambil kebijakan, dan DPRD tinggal menyetujuinya. “Kami menyayangkan tingkat kehadirannya para petinggi kita, para pengambil kebijakan kita ini yang selalu diwakilkan,” kata Nuryanto.

(Nilawaty Manalu)

 

BACA:  MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Tim Hukum Prabowo-Sandi

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *