Merasa Mengantongi IMB Tower, Lukman Mengancam Warga Kavling Kamboja

Projustisianews, Batam – Merasa sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) tower telekomunikasi, Lukman Nadeak, kontraktor menara jenis monopole mengancam warga RT 5/ RW 15, kavling Kamboja, Sungai Pelunggut, Sagulung, Batam, Kepulauan Riau, Kamis, 19 November 2020. Kepada Projustisia News, Rimong Aritonang, warga setempat mengatakan Lukman menyampaikan kepada beberapa warga, akan memperadilkan warga bila ada warga yang berani mengganggu bangunan tower komunikasi setinggi 32 meter yang berdiri di pemukiman warga itu, Jumat, 20 November 2020.

Menurut Rimong, Lukman tidak datang sendirian. Ia datang didampingi oleh organisasi kemasyarakatan, Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Sagulung. Karena datang membawa organisasi, Rimong pun mendatangkan organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB). Dari video yang didapatkan Projustisia News dari Rimong, tampak Lukman beradu mulut dengan warga karena salah seorang warga menolak keberadaan menara tersebut, terlebih karena membawa organisasi.

(Foto: Nilawaty Manalu)

Menurut Rimong, jika memang warga bersalah, karena menolak pembangunan tower warga siap dilaporkan ke pihak kepolisian. “Jangan memperkeruh keadaan dengan membawa organisasi di tengah persoalan yang belum selesai,” kata Rimong kepada Projustisia News. Pasalnya masalah ini sudah dilaporkan ke DPRD Kota Batam dan masih menunggu kejelasan masalah status menara yang belum memiliki IMB tersebut.

Dalam video tersebut, Sihombing, Ketua Perpat Sagulung, mengatakan warga merasa tidak menghargai kedatangan mereka. Ia menjelaskan kepada warga, bahwa kedatangan mereka untuk mengetahui keinginan warga, agar dicarikan solusi. Kepada Projustisia News, Rimong mengatakan warga telah mempercayakan masalah ini kepada pihak DPRD, setelah pengaduan warga diterima langsung oleh Komisi I, 7 Oktober lalu. Warga merasa tidak perlu dijembatani oleh organisasi, terlebih karena ormas itu dibawa-bawa oleh Lukman.

Di dalam video, Fikarman, warga lainnya, tampak mempertanyakan izin Lukman ketika membangun menara. Spontan warga meneriaki Lukman sebagai pembohong, karena Lukman berkeras mengatakan, “Ada.” Padahal, pasca rapat dengar pendapat (RDP) Lukman tidak bisa menunjukkan IMB menara telekomunikasi kepada Komisi I DPRD. Dan ketidakadaan IMB juga diperkuat oleh Teddy Nuh, Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, dalam RDP itu. Di hadapan Komisi I, Teddy Nuh mempertegas bila menara tersebut tidak memiliki IMB. Tampak Lukman mengatakan kepada salah seorang warga, “Kalau saya nanti dirugikan di sini, saya akan hajar kamu nanti di pengadilan,” kata Lukman. Ia berdalih mempertahankan menara itu, karena ia sudah memiliki lahan di kavling itu. “Saya sudah beli kavling itu,” kata Lukman sembari menunjuk kavling kosong yang sedang dibangun, persis di samping menara.

Sementara itu, kepada Projustisia News, Sihombing tidak bersedia memberikan komentarnya, pasca media ini menanyakan kehadiran Perpat pasca kedatangannya ke lokasi tersebut. “No comment. No comment. Maaf ya. Saya lagi sibuk ini ya,” kata Sihombing. Demikian juga halnya, Teddy Nuh, kabid perizinan PTSP, ketika media ini menghubungi tidak memberikan tanggapan pasca ditanya apakah menara telekomunikasi tersebut sudah memiliki IMB, pun tidak memberikan komentar.

Menanggapi persoalan menara di tengah pemukiman warga tersebut, Utusan Sarumaha, anggota Komisi I DPRD Kota Batam, mengatakan Komisi I belum melihat apakah menara tersebut sudah memiliki izin atau tidak setelah pertemuan RDP beberapa waktu lalu. Tetapi untuk menghindari konflik di tengah masyarakat apalagi sampai melibatkan ormas, Utusan mengatakan, Komisi I akan segera berkoordinasi dan menjadwalkan untuk memanggil kembali pihak-pihak terkait yang bersengketa, termasuk pihak perusahaan. “Manakala pihak perusahaan sudah memenuhi persyaratan, kami juga tidak bisa mengintervensi,” kata Utusan Sarumaha. Oleh karena itu, untuk memastikan pembangunan teknis menara tersebut, Utusan akan menjadwalkan kembali untuk mendengarkan penjelasan instansi-instansi terkait.

Menghindari gesekan sosial di tengah warga, Utusan mengatakan kepada Projustisia News, ia akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk menahan diri, sampai menunggu waktu yang tepat untuk mendudukkan semua pihak. “Sampai sekarang belum mengetahui secara pasti. Di RDP itu kemarin katanya IMB-nya sudah diajukan,” kata Utusan. Perihal apakah sudah diproses DPMPTSP, kata Utusan, sampai saat ini, belum ada laporan ke Komisi I, apakah menara komunikasi itu sudah memiliki IMB atau tidak.

(Nilawaty Manalu)

BACA:  Kapal Bawa Wartawan Istana Terbalik di Perairan Labuan Bajo

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *