Menteri Siti, Segera Tutup Perusahaan Perusak Danau Toba!

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Selain mendesak penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (AMAN Tano Batak) juga mendesak pemerintah segera menutup perusahaan perusak lingkungan Kawasan Danau Toba (KDT). Seperti perusahaan pengembang Keramba Jaring Apung (KJA) yang bertebaran di Danau Vulkanik terbesar di dunia itu.

Bahkan, Gunernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi telah mengirimkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya, agar segera melakukan pengkajian terpadu terhadap keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Perairan Danau Toba.

Surat dengan nomor 660/6618 tertanggal 3 Juli 2019 berisi permintaan agar Pemerintah Pusat segera bertindak membersihkan Danau Toba dari berbagai aktivitas pencemaran dan juga pengrusakan Danau Vulkanik terbesar di dunia itu.

“Besar harapan kami, kiranya Ibu Menteri dapat memfasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan ke 7 Kabupaten di Kawasan Danau Toba untuk melakukan rapat pembahasan pemulihan kualitas lingkungan dalam rangka menentukan arah dan kebijakan strategis yang akan dilaksanakan di Perairan Danau Toba,” demikian salah satu butir surat Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi kepada Menteri KLHK Siti Nurbaya itu.

Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengatakan, pihaknya juga menuntut segera dibersihkannya Kawasan Danau Toba (KDT) dari pengrusakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan serakah perusak lingkungan. Seperti perusahaan yang menjamur memanfaatkan bisnis ikan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan itu.

Lebih lanjut, pria yang juga pendiri Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini mengatakan, Surat Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang dikirimkan ke Menteri KLHK Siti Nurbaya, juga dikawal untuk dipastikan prosesnya. “Saya minta agar mengkawal kajian KLHK ini,” ujarnya.

Dikatakan pria penerima Ramon Magsaysay Award 2017 ini,  pihak Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaku sudah melakukan kajian.

“Sejauh ini, pihak Dirjen PPI KLHK sudah melakukan verifikasi lapangan dan sudah selesai. Mereka masih menunggu hasil analisis laboratorium. Mereka menjanjikan akan meng-up date perkembangannya lagi,” ujar Abdon Nababan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyetujui penutupan perusahaan budi daya ikan air tawar PT Aquafarm Nusantara yang berusaha menggunakan keramba jaring apung (KJA) di Danau Toba. Begitu juga PT Suritani Pemuka (JAPFA) dan perusahaan milik masyarakat yang melakukan usaha serupa.

“Kita setuju saja PT Aquafarm Nusantara dan yang lainnya ditutup, tinggal masyarakat dan pemerintah tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba, seperti apa mereka setuju,” kata Direktur Pengendalian Pencemaran Air Direktorat Jenderal PPKL KLHK, Luckmi Purwandari, pada pertemuan dengan Komisi D DPRD Sumatera Utara, di Gedung Manggala Wanabakti, KLHK, di Jakarta, Jumat (9/8/2019). (katta.id)

BACA:  Mengapa BP Batam Memilih PT Moya Indonesia?

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *