Mengapa BP Batam Memilih PT Moya Indonesia?

“Setiap kita ingin mengajukan permintaan tarif air baku dan akan dikembalikan kepada pelayanan publik dalam pemeliharaan air baku. Itu selalu manufer-manufer yang kita hadapi luar biasa,” kata Ibrahim Koto.

Batam, Projustisianews.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam, memilih langsung PT Moya Indonesia untuk mengelola sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota Batam. Hal itu dilakukan seiring akan berakhirnya izin pengelolaan SPAM Perseroan Terbatas Adhya Tirta Batam (PT ATB) tanggal 14 November 2020 nanti. BP Batam pun mengemukakan beberapa alasan memilih PT Moya, ketika Ruslan, Wakil Ketua DPRD Kota Batam mempertanyakan: “Jika karena hanya enam bulan masa transisi, mengapa harus dialihkan.”

Ibrahim Koto, General Manager Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan BP Batam, mengatakan BP Batam selalu menerima tudingan tidak dapat menyelesaikan revitalisasi waduk. “Setiap kita ingin mengajukan permintaan tarif air baku dan akan dikembalikan kepada pelayanan publik dalam pemeliharaan air baku. Itu selalu manufer-manufer yang kita hadapi luar biasa,” kata Ibrahim Koto.

Suasana dengar pendapat antara PT ATB, BP Batam dan masyarakat di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam. (Foto: Nila Manalu)

Selain revitalisasi, BP Batam juga merasa dilema akan masalah eceng gondok dan kualitas air baku. Di mana untuk menggiatkan hal itu BP Batam memerlukan biaya yang tidak sedikit. BP Batam selalu mendapatkan kesulitan yang luar biasa dari PT ATB, ketika mengajukan permintaan penawaran. Katanya kepada DPRD: “Dan kita kesulitan melakukan negosiasi dengan ATB, Pimpinan.”

Akibat kesulitan ini, Ibrahim mengatakan, BP Batam menyikapi masalah ini dengan kedeputian. Dari keempat perusahaan yang mengajukan, katanya, PT ATB tidak sempat mengikuti penawaran, karena di tengah perjalanan PT ATB mengundurkan diri. Dari penawaran-penawaran itu, BP Batam mendapatkan nilai finansial yang cukup bagus dari PT Moya.

Ibrahim mengatakan: “Untuk bisa membantu revitalisasi waduk yang selama ini, isunya selalu ditendangkan ke kami.” Pasalnya, untuk pengadaan Sediment Trap Trash Rack (STTR) seperti yang dibangun di simpang Kepri Mall dan di depan Duta Mas, BP Batam mengeluarkan biaya senilai Rp9 miliar. Demikian juga dengan pengadaan mesin untuk mengatasi eceng gondok, BP Batam mengeluarkan dana sebesar Rp11 miliar. Menurut Ibrahim Koto, STTR itu berfungsi untuk memperbaiki kualitas air.

Ibrahim berkata: “Yah, salah satu kenapa harus PT Moya, karena mampu memberi nilai tambah kepada BP untuk revitalisasi waduk,” tanpa menyebutkan nilai tambah yang ditawarkan oleh PT Moya Indonesia. Waktu Ibrahim mengemukakan alasan itu, spontan para undangan serta anggota DPRD Kota Batam, memanggut-anggut sambil mengatakan: “Oh… begitu ceritanya,” sembari tersenyum tawar.

Pertanyaan itu menjadi begitu penting dibicarakan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) gabungan, Jumat, 25 September lalu, di ruangan rapat pimpinan DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau. DPRD mengkhawatirkan potensi konflik, sewaktu-waktu bisa terjadi akibat peralihan pengelolaan SPAM antara BP Batam dan PT ATB yang belum selesai. Melihat potensi itu, DPRD mendudukkan PT ATB, Pemerintah Kota Batam, dan BP Batam untuk mendengarkan persoalan yang mengganjal di antara kedua belah pihak. (Nila)

 

BACA:  Meluruskan Pelaksanaan Undang-Undang Ommibus Law Cipta Karya Dari 12 Hoax

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *