Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati pernah menyebutkan baru mendengar istilah omnibus law belakangan. Ia mengungkapkannya dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR, Desember tahun lalu. Pernyataan mantan Hakim Konstitusi ini tentu membuat penasaran, dari mana sebenarnya konsep ini berasal?

Selama puluhan tahun menekuni sistem peraturan perundang-undangan, belum pernah istilah dan konsep omnibus law menjadi perhatian Maria. Padahal sekarang Pemerintah gencar meyakinkan publik soal omnibus law sebagai solusi jitu pembangunan. Sudah ada dua judul RUU yang disebut-sebut sebagai omnibus law: RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan.

Hukumonline menghubungi Jimmy Zefarius Usfunan, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ia tercatat sebagai salah satu ilmuwan hukum yang merintis ulasan omnibus law dalam wacana hukum Indonesia.

Saat itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pernah melontarkan tentang konsep omnibus law atau juga dikenal omnibus bill. Sofyan mengatakan negara dengan sistem common law seperti Amerika Serikat lazim menggunakannya.

BACA:  Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 Menjadi Tonggak Sejarah Hari Kelahiran Pancasila

Hukumonline menemukan kata omnibus diambil dari bahasa Latin yang artinya “for everything”. Black Law Dictionary yang menjadi rujukan definisi istilah hukum di Barat juga sudah menjelaskan apa itu omnibus law. Intinya, konsep ini ibarat pepatah sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui.

Satu regulasi baru dibentuk sekaligus menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku. Konsep ini bisa saja menggantikan beberapa pasal di satu regulasi dan saat bersamaan mencabut seluruh isi regulasi lain. Jimmy menyebutnya tak lebih dari sekadar metode dalam menyusun suatu undang-undang.

Implementasi konsep omnibus law dalam peraturan perundang-undangan ini lebih mengarah pada tradisi Anglo-Saxon Common Law. Beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname disebutnya telah menggunakan pendekatan omnibus law atau omnibus bill. “Misalnya di Irlandia, tahun 2008, Irlandia mengeluarkan sebuah undang-undang tentang sifat yang mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang,” kata Jimmy menambahkan.

Ahmad Redi, dosen Fakultas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara mengutip literatur The Library of Parliament and the House of Commons Procedure and Practice handbook.“Terkait pengaturan railway,” kata Redi kepada hukumonline.

BACA:  Konsumsi Daun Kelor Setiap Hari, Obati 5 Jenis Kanker

Tercatat penanggalan tahun 1888  kala praktik omnibus law muncul pertama kali di Amerika Serikat. Sebutan yang digunakan adalah omnibus bill. Penyebabnya adalah perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika.

Pada tahun 1967 rancangan metode ini menjadi populer. Saat itu Menteri Hukum Amerika Serikat, Pierre Trudeau mengenalkan Criminal Law Amendement Bill. Isinya mengubah undang-undang hukum pidana dan mencakup banyak isu.

Redi menyebutkan setidaknya ada sembilan negara lain yang sudah menerapkan metode omnibus law sepanjang sejarah. Misalnya Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Sebagian yang ia sebutkan adalah negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara.

Salah satu keunggulan metode omnibus law adalah kepraktisan untuk mengoreksi banyak regulasi bermasalah. “Meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang, dengan menyusun sebuah omnibus law sekaligus mengoreksi undang-undang bermasalah yang sedang berlaku,” katanya.

BACA:  Menguak Modus Kolusi PT HIN di Kontrak BOT Grand Indonesia

Pendekatan omnibus law juga bisa menjadi solusi atas tumpang tindih regulasi di Indonesia. Baik yang dalam hubungan hirarki sejajar horizontal maupun vertikal. Namun  ia mengakui penyusunan omnibus law berbiaya mahal dan tidak sederhana karena substansinya pasti multisektor dan dipersiapkan untuk super power.

Banyaknya jumlah pasal suatu undang-undang dengan metode omnibus law menjadi tidak terhindarkan. Apalagi sifatnya mandiri atau berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan lain. “Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien,” kata Redi menegaskan.

Sudah Digunakan Indonesia

Menurut Redi metode omnibus law tak sepenuhnya baru dikenal oleh Indonesia. Terlepas dari soal istilah, substansi omnibus law sudah pernah digunakan dalam legislasi. Ia menunjuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan/Automatic Exchange of Information-AEoI (Perppu AEoI) dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Perppu AEoI yang disahkan menjadi UU No. 9 Tahun 2017 oleh DPR membatalkan pasal-pasal di beberapa undang-undang. Antara lain Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, Pasal 40 dan Pasal 41 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahannya, serta Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BACA:  Kasus Korban Hukum Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

UU Pemda juga sudah berkali-kali mengalami perubahan, dan yang terakhir terdiri dari 411 pasal. Pada Pasal 409 mencabut pasal-pasal dalam undang-undang lain sekaligus pembatalan beberapa undang-undang secara utuh. UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya adalah yang dicabut sepenuhnya.

Contoh yang dicabut beberapa pasalnya adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

BACA:  Biaya Operasi Caesar Bisa Ditanggung BPJS Kesehatan, Ini Syaratnya

Redi mengakui bahwa ada asas dalam perundang-undangan Indonesia yang bisa menggembosi ‘kesaktian’ metode omnibus law. Asas itu adalah lex posterior derogat legi priori. “Undang-undang yang disahkan belakangan akan tetap bisa menyampingkan omnibus law jika materi muatannya berbeda,” katanya.

Perlu dilakukan harmonisasi ekstra hati-hati tidak hanya pada undang-undang yang akan dicabut dengan omnibus law. Terhadap RUU lain yang sedang dibahas pun juga demikian. Menyoal rumitnya proses tersebut jika dibahas 500 orang lebih di DPR, dari berbagai usulan, Redi mencatat, “Perppu bisa jadi opsi bentuk omnibus law terbaik.” (hukumonline.com)

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *