Meluruskan Pelaksanaan Undang-Undang Ommibus Law Cipta Karya Dari 12 Hoax

PROJUSTISIANEWS.ID, JAKARTA  —  Beredar dua belas alasan buruh menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di masyarakat. Dua belas poin itu ternyata tidak benar. Ada kelompok penghasut yang menyebarkan isu tersebut agar terkesan mereka berpihak pada buruh atau rakyat kecil. Padahal mereka memiliki agenda terselubung.

Berikut ini kita kupas satu per satu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya agar semua jelas!

1. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan?
Faktanya: Uang pesangon tetap ada. Bab IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

2. Benarkah UMP, UMK, dan UMSP dihapus?
Faktanya: Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada. Bab IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88C Undang-undang nomor 13 tahun 2003, ayat 1, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi.

3. Benarkah upah buruh dihitung per jam?
Faktanya: Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Bab IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88B Undang-undang nomor 13 tahun 2003, upah ditetapkan berdasarkan: satuan waktu dan/atau satuan hasil.

4. Benarkah semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi?
Faktanya: hak cuti tetap ada. Bab IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 79 Undang-undang nomor 13 tahun 2003, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Ayat 3, cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Ayat 5, selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

5. Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup?
Faktanya: outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Bab IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 Ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2003h hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

6. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap?
Faktanya: status karyawan tetap masih ada Bab IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 Undang-undang nomor 13 tahun 2003, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

7. Apakah Perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak?
Faktanya: perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Bab IV: Ketenagakerjaan, pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 Undang-undang nomor 13 tahun 2003, ayat 1, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Ayat 2, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang?
Faktanya: jaminan sosial tetap ada. Bab IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 18 Undang-undang nomor 40 tahun 2004. Jenis program jaminan sosial meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian?
Faktanya: status karyawan tetap masih ada Bab IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2003, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

10. Benarkah tenaga kerja asing bebas masuk?
Faktanya: tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan. Bab IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2003, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.

11. Benarkah buruh dilarang protes, ancamannya PHK?
Faktanya: Tidak ada larangan.

12. Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Faktanya: sejak dahulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah.

Penulis: Sabar Mangadu Tambunan (Pemerhati Politik)

BACA:  Gandeng Polsek Bintan Timur, LSM Getuk Membagikan Masker

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *