Masyarakat Harungguan Menduga Ada Kecurangan dalam Pilkades

HARUNGGUAN, PROJUSTISIANEWS.ID — Baru saja Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada Kamis (5/12/2019). Sebanyak 105 Desa dari 15 Kecamatan di Toba Samosir telah usai melaksanakan Pilkades. Meskipun demikian, masyarakat Desa Harungguan yang juga melaksanakan Pilkades tersebut menduga ada kecurangan dan tidak netralnya P2KD di desa Harungguan, Kecamatan Bonatua Lunasi. Hal ini disampaikan Adi Susanto Marbun (Ketua DPK GEPENTA [Dewan Pimpinan Kabupaten Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran, dan Anarkis] TOBASA) setelah menerima laporan dari masyarakat tersebut.

Masyarakat tersebut melaporkan bahwa usai Pilkades masih menyimpan banyak persoalan. Adapun persoalan yang terjadi sudah diawali semenjak pendaftaran Bakal Calon Kades hingga penetapan Calon Kades, kampanye, dan suasana TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada saat pencoblosan.

Adi dan Tim Investigasi DPK GEPENTA TOBASA melakukan investigasi atas laporan tersebut. Kepada Arti Nababan selaku Sekretaris P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) di Desa Harungguan ditanyakan soal calon Kades yang diduga melakukan kecurangan. Arti mengatakan: “Pada saat pencalonan memang benar Posman Sitorus, salah satu calon Kades, tidak menyertakan bukti Surat Cuti ataupun pengunduran diri dari perangkat desa di mana ia masih menjabat Kadus (Kepala Dusun) III. Dia sama sekali tidak menyertakan surat keterangan cuti atau pengunduran diri sebagai Kadus. Alasannya, katanya, Dusun III sudah tidak ada. Desa Harungguan sekarang sudah menjadi 2 Dusun.”

Kiri duduk (Ketua P2KD), nomor 2 kiri baju hitam (Bendahara P2KD) Baju nomor 3 dari Kiri (Isteri Calon nomor urut 3), tengah baju putih Calon nomor urut 3, Posman Sitorus. Samping sebelah kanan Warga.

Ketika tim menanyakan: “Apakah surat Berita Acaranya sudah ada dari Dinas yang diteruskan ke kecamatan dan desa terkait atas perampingan dusun tersebut?” Menurut Sekretaris P2KD, Posman Sitorus menjawab: “Tidak ada!” Kalau begitu apa dasarnya dusun yang ada di desa itu sudah menjadi dua? Posman hanya menjawab, karena di bagan struktur desa juga sudah diubah menjadi dua dusun.

Bagaimana mungkin salah satu calon bisa diloloskan yang diduga tidak melengkapi berkas administrasi sesuai dengan ketetapan Perda Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa? Hal ini sudah berdasarkan hasil rapat, katanya, yang diputuskan dan ditetapkan oleh Ketua P2KD. Jadi semua sudah bagian dari tanggungjawab Ketua P2KD secara struktur organisasi kepanitiaan.

Kejanggalan terkait administrasi memang diakui dan dirasakan oleh Sekretaris P2KD. Di mana memang ada beberapa Balon Kades (Bakal calon Kepala Desa) yang belum melengkapi berkas terkait pengunduran diri. Dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberi tenggang waktu selama 2 hari untuk melengkapi. Adapun waktu yang disepakati pada tanggal 21-22 Oktober 2019. Namun, berkas tersebut baru dilengkapi pada tanggal 24 Oktober 2019. Kejanggalan itu semakin dia rasakan sewaktu Ketua P2KD masih saja menetapkan Balon tersebut sebagai calon tetap di nomor urut 3.

Selain itu Sekretaris P2KD juga mengakui ada kejanggalan yang terjadi pada Balon yang ditetapkan menjadi calon nomor urut 3. Ketika Tim Investigasi memeriksa ulang keterangan tersebut tentang Desa Harungguan menjadi 2 dusun dan tidak ada bukti kelengkapan administrasi desa atau tidak bisa menunjukkan bukti Berita Acara terhadap perampingan jumlah dusun, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Kadus III itu masih sah sebagai perangkat desa. Posman Sitorus seharusnya menyertakan surat ijin cuti atau pengunduran diri sebagai Kadus III.

Dari kiri depan Warga, Aparat Desa, Isteri Calon Nomor urut 3, warga, aparat desa, calon nomor urut 3, warga 2 orang. Bagian belakang Baju hitam Bendahara P2KD dan Aparat Desa.

Sebaliknya, Leo Nasir Sirait selaku Ketua P2KD membantah seluruh pernyataan yang dikatakan Sekretaris P2KD. Tim Investigasi sudah mengonfirmasi kepada Leo melalui komunikasi telepon pada Jumat (6/12/2019), 

Leo mengatakan: “Semua berkas pencalonan ada di Sekretaris P2KD dan sudah lengkap sesuai prosedur. Kami tidak memihak kepada salah satu calon. Kami bekerja dengan netral. Bahkan pada saat pencalonan Kades, sempat ada perpanjangan karena kurangnya Calon Pendaftar. Bukan hanya perpanjangan Calon, melainkan perpanjangan kelengkapan berkas juga dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Bukan melalui Juknis dan Perbup nomor 4 Tahun 2015.”

Tim Investigasi juga menerima laporan adanya pemalsuan tanda tangan saksi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Catatan Pelaksanaan Suara, dan Penghitungan Suara. Ketua P2KD mengakui dan melakukan pemalsuan tandatangan tersebut. Ia melakukannya karena disuruh oleh salah satu calon yang mengatakan “coretkan” aja begitu.

Selain itu, Leo menepis laporan masyarakat atas dugaan tidak kondusifnya suasana TPS pada saat pencoblosan. “Tidak ada tim pasangan salah satu calon yang membawa masuk pemilih dan mendampingi pemilih. Semua berjalan kondusif dan aman. Bahkan di situ ada polisi dan tentara. Jika adapun pendamping pemilih di saat pencoblosan, itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Memang tidak ada surat kuasa, ataupun bukti KTP elektronik,” tandasnya.

Dari kiri 3 orang warga, Calon nomor urut 3, warga, Isteri Calon nomor urut 3, warga sampai 3 orang, nomor 2 dari samping anggota P2KD, terakhir Warga.

Tumpal Sirait selaku salah satu saksi calon, membenarkan laporan masyarakat tersebut. Ia mengatakan bahwa pihak P2KD tidak netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terkesan memihak ke salah satu calon Kepala Desa. Hal ini terbukti dari setiap foto dokumentasi yang dia peroleh dari masyarakat. Semua terkesan sudah disetting sejak awal. Pemilihan saat ini sudah tidak fair lagi. Semua bukti ada saya pegang termasuk pada saat kampanye salah satu Calon Kades.

Lebih lanjut Tumpal mengatakan bahwa Ketua dan Bendahara P2KD terlibat langsung dalam kampanye tersebut. Sementara itu, Perda Bupati no 4 Tahun 2015 Pasal 34 Ayat 2 tertulis: Dalam Kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
a. Pejabat Kepala Desa
b. Perangkat Desa
c. Anggota BPD.

Bendahara P2KD juga terbukti tidak netral dan jelas-jelas melanggar Perda tersebut. Ia sempat melontarkan bahasa intimidasi ke salah satu warga yang menyatakan: “Jika dia kamu pilih dan dukung, serta dia menang, kamu akan saya penjarakan!”

Indikasi ketidaknetralan juga semakin diperkuat atas keterlibatan BPD, Sekdes, dan perangkat desa lainnya. Hal ini didukung oleh bukti foto dokumentasi di lapangan, baik itu pada saat kampanye, hari tenang, maupun pecoblosan di lokasi TPS.

Selanjutnya Tim Investigasi DPK GEPENTA juga melakukan konfirmasi langsung kepada Sekretaris Kecamatan, Rommer Sianipar pada Senin (9/12/2019). Terkait adanya indikasi tidak sesuai prosedur dalam penetapan Calon Kepala Desa, Rommer mengatakan semua sudah sesuai prosedur yang dilakukan oleh P2KD. Informasi ini diperoleh dari pengawas lapangan yang ditugaskan oleh pihak kecamatan terhadap Nurliat Sirait, SPD, selaku pengawas di desa Harungguan dan ia juga tinggal di desa itu. “Semua situasi, baik dari pencalonan hingga ke tahapan kampanye, hari tenang, dan pada saat pencoblosan berjalan kondusif,” ujar Rommer.

Mengenai jumlah dusun yang ada, Desa Harungguan masih tetap berjumlah 3 dusun. Hal ini dapat dibuktikan melalui rapat/musyawarah. Pihak Desa Harungguan selalu mengirim delegasi berdasarkan jumlah dusun yang ada. Memang dia pernah mendengar kabar bahwa Desa Harungguan akan menjadi 2 dusun. Namun, hingga saat ini belum ada realisasi dan dibuktikan oleh “Berita Acara” yang diteruskan ke Kabupaten melalui Kecamatan dan Dinas PMD. Sekretaris Camat Bonatua Lunasi juga menyatakan: “Jika ada persoalan dan kesalahpahaman dalam hal ini, ia bersedia memfasilitasi proses mediasi atas keberatan masyarakat Desa Harungguan.”

Camat Bonatua Lunasi, Hulman Sitorus (10/12/2019), juga menuturkan ketersediaan beliau atas mediasi jika sewaktu-waktu diperlukan. Kalau boleh kasus ini janganlah dulu sampai ke pihak Bupati seandainya masih bisa dicarikan solusinya. Memang investigasi itu perlu diadakan agar satu sama lainnya dapat menemukan solusi. Untuk memastikan segala situasi dan informasi yang terjadi di Desa Harungguan, silahkan ditanyakan langsung kepada Kepala Desa bersangkutan.

Tim Investigasi selanjutnya berusaha menghubungi Lorensius Sirait sebagai Kepala Desa Harungguan melalui telepon. Namun, tidak ada jawaban yang dapat diterima, berhubung beliau tidak mengangkat telepon.

Demikian juga dengan Posman Sitorus, Calon Kepala Desa nomor urut 3. Ia tidak merespons ketika ia dihubungi pihak Tim Investigasi DPK GEPENTA TOBASA, baik melalui HP maupun pesan WhatsApp.

Meskipun demikian, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Kecamatan Bonatua Lunasi, Freddy Napitupulu angkat bicara melalui telepon pada Selasa (10/12/2019). Dia menerangkan bahwa benar Desa Harungguan masih berjumlah 3 dusun.

Secara tegas Freddy sudah berulangkali mendesak pihak aparat desa agar segera membereskan persoalan jumlah dusun tersebut dengan membuatkan Surat dan Berita Acaranya diteruskan ke kecamatan, agar kecamatan meneruskan ke Bupati melalui Dinas PMD. Freddy juga mengakui kalau proses perampingan dusun itu masih belum sah. Artinya secara aturan Desa Harungguan masih tetap 3 dusun. (AM)

BACA:  Warga RT 01/RW 05 Meminta Maaf Kepada Ketua RT Luhut Nainggolan

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *