Masa Kerja Tim Gabungan Kasus Novel Berakhir, Bagaimana Hasilnya?

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Tim Satuan Tugas (Satgas) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang bertugas mengungkap kasus penyerangan (penyiraman air keras) terhadap Novel Baswedan berakhir per 7 Juli 2019. Belum diketahui secara pasti hasil temuan Tim ini, terutama upaya menemukan pelakunya termasuk aktor intelektual atas peristiwa ini. Hal ini membuat sejumlah pihak berharap Tim segera dapat menemukan dan mengungkap pelakunya.

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan ada hasil signifikan dan bukti kuat yang ditemukan tim gabungan bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan ini. “Telah berakhirnya, tugas tim pencari fakta yang dibentuk Kapolri, kami berharap ada hasil signifikan dan bukti kuat yang ditemukan tim yang antara lain terdiri atas pakar di bidangnya,” kata Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap di Jakarta, Senin (8/7/2019) seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan jika sudah ada titik terang siapa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang hari ini sudah 818 hari belum terungkap, maka bisa segera ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, dan diadili.

Dalam surat tugas Kapolri bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2019, Kepolisian dalam Tim Satgas bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kekerasan yang terjadi kepada Novel Baswedan. Surat tugas tersebut berlaku selama enam bulan mulai 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019.

Menurut dia, pegawai KPK dan rakyat Indonesia tentu menanti siapa pelaku baik di lapangan maupun jika ada aktor intelektualnya serta motif di belakangnya. “Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan bisa mengungkap teror-teror lain kepada pimpinan dan pegawai KPK lain, misalnya peletakan benda diduga bom di rumah Ketua KPK (Agus Rahardjo) dan pelemparan bom molotov di rumah Pak Laode M Syarif (Wakil Ketua KPK),” kata Yudi.

Tim dianggap gagal

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan sejak awal telah disarankan agar pemerintah membentuk tim independen agar penanganan kasus penyiraman air keras ke wajah Novel dapat dilakukan lebih leluasa dan independen tanpa kegamangan atau tekanan, khususnya ketika memeriksa instansi atau personil Polri.

“Presiden Joko Widodo agar segera turun tangan membentuk tim independen agar bekerja secara transparan dan kredibel,” ujar Abdul Fickar Hadjar di Jakarta, Senin (8/7/2019).

Dia menilai Tim Satgas Gabungan ini seharusnya tak berbeda dengan tim penyelidik dalam penanganan suatu perkara meskipun dalam Tim Satgas terdapat pihak lain di dalamnya. Namun, persoalannya, leading Tim Gabungan ini dan pelaksanaan penyelidikan berada di tangan kepolisian. “Karena itu, Tim bentukan Polri ini dirasa belum terdapat capaian berarti dan signifikan,” kata Fickar.  

Inisiatif pembentukan tim berasal dari Kapolri Tito Karnavian dengan diterbitkannya surat perintah Satgas/3/IHUK.6.6/2019 pada 8 Januari 2019. “Ya jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan, belum ada hasilnya, Tim ini harus dianggap tidak berhasil dan presiden harus  turun tangan,” harapnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai Tim Gabungan bentukan Kapolri telah gagal. Sebab, selama 6 bulan batas waktu yang diberikan tidak mampu mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas rusaknya mata kiri Novel Baswedan. Wana sedari awal pesimis terhadap pembentukan Tim Gabungan tersebut.

Menurutnya, bila ditelisik dari komposisi keanggotaan Tim terdapat 53 orang yang berasal dari unsur Polri yang potensial terjadi konflik kepentingan. Ironisnya, mencuatnya kasus Novel diduga kuat ada keterlibatan oknum polisi terhadap penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Karena itu, masyarakat saat pembentukan Tim Gabungan itu mendesak agar dibentuknya tim independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sayangnya, kata Wana, Presiden seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya sebagai panglima tertinggi. Padahal, salah satu janji politiknya dalam isu pemberantasan korupsi dengan memperkuat KPK.

Wana menilai proses pemeriksaan oleh Tim Gabungan terkesan formalitas dan tertutup. Seperti terlihat ketika Tim mempertanyakan repetitif terhadap Novel pada 20 Juni 2019 lalu. Tak hanya itu, hasil kerja Tim ke kota Malang saat melakukan penyelidikan pun tidak disampaikan ke publik.

“Ini mengindikasikan bahwa keseriusan Tim patut dipertanyakan akuntabilitasnya. Sebab, sejak Tim dibentuk tidak pernah ada satu informasi pun yang disampaikan ke publik mengenai calon tersangka yang diduga melakukan penyerangan,” ujarnya.

Salah satu kuasa hukum Novel, Yati Andriani merasa tidak ada transparansi terhadap penanganan kasus kliennya ini. Hal ini tidak berbeda dengan kasus pembunuhan Mirna pada 2016 lalu. Dalam kasus Mirna, polisi menyampaikan proses mulai tindakan autopsi, hingga pemeriksaan saksi-saksi. Semestinya, kepolisian mengedepankan persamaan dan proporsionalitas dalam setiap penanganan perkara. “Karena intimidasi terhadap aktivis antikorupsi bukan hanya kali ini saja,” kata dia.

Yati yang juga menjabat Koordinator Kontras itu melanjutkan kasus teror selain Novel, juga sempat dialami dua komisioner KPK. Teror bom tepatnya di kediaman dua komisioner KPK, Agus Rahardjo dan Laode Muhamad Syarif. Menurutnya, negara seolah tak hadir dalam melindungi warga negaranya dalam pemberantasan korupsi.

Padahal, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, agar kasus Novel dapat segera terungkap terkait dalang penyiraman air keras ke wajahnya, maka presiden mesti segera membentuk tim independen.

“Presiden segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta independen agar menunjukkan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi,” katanya.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (20/6/2019) telah memfasilitasi penyidik Polda Metro Jaya yang didampingi oleh tim asistensi ahli atau tim gabungan yang sudah dibentuk oleh Kapolri untuk memeriksa Novel Baswedan sebagai saksi kasus penyerangan air keras. Novel pun menyatakan tidak ada hal yang baru terkait pemeriksaannya itu.

“Sebagaimana sesuai permintaan, pemeriksaan saya sudah memberikan keterangan dan ternyata hal-hal yang ditanyakan kan tidak menunjukkan ada progress yang baru,” kata Novel usai pemeriksaan tersebut di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Ia pun tetap mendorong agar segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen dalam penanganan kasus penyerangannya. “Sudah 800 hari (pasca penyerangan), upaya untuk menyampaikan, mendesak dan segala macam disampaikan, permintaan dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen sudah saya sampaikan dan ternyata semua kan tidak diakomodir,” tuturnya.

Untuk diketahui, Novel Baswedan diserang oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 seusai sholat subuh di Masjid Al-Ihsan di dekat rumahnya. Hari ini tepat 818 hari pascapenyerangan terhadap Novel. Pelaku menyiramkan air keras ke kedua mata Novel, sehingga mengakibatkan mata kirinya tidak dapat melihat karena mengalami kerusakan yang lebih parah dibanding mata kanannya. (hukumonline.com)

BACA:  Berkas Tak Sesuai, Hakim Tak Bisa Verifikasi Alat Bukti Prabowo-Sandiaga

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *