Makna Pasal Yang Menyeludup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Projustisianews, Jakarta – Undang-undang Cipta Kerja telah disahkan, 5 Oktober 2020 lalu. Setiap undang-undang yang disahkan, mengarah kepada satu tujuan. Salah satunya, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Lain dari pada itu, UU Cipta Karya juga mencucurkan makna yang terkandung di dalamnya, salah satunya kemudahan perizinan, prinsip semangat pembaruan.

Beberapa strategi terobosan di bidang ketenagakerjaan dan pemburuhan dipersiapkan dalam undang-undang itu dan patut didukung, sepanjang undang-undang itu mendorong peluang. Kendati demikian, ketelitian juga diperlukan agar jangan sampai dalam undang-undang itu ada penyeludupan pasal. Namun, klausul (yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi) jarang diperbincangkan dan publik pun tidak mengetahuinya.

Azmi Syahputra, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia, menuding ada penyeludupan pasal dalam UU Cipta Kerja yang terbungkus rapi untuk lembaga pengelola investasi antara lain, pasal membuat kekebalan diplomatik. Pada bab kesepuluh pasal 163 disebutkan, pejabat penyelenggara lembaga investasi tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukumnya. Ini bermakna penyelenggara lembaga investasi diberi kekebalan hukum dengan empat indikator yang sumir (singkat; prosesnya ringkas). Bahkan, ada ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan suatu klausul sepanjang tidak menguntungkan pribadi. “Bagaimana kalau kebijakannya menguntungkan orang lain?” kata Azmi, Jakarta, 13 Oktober 2020.

Aset milik negara (pemerintah) menjadi milik lembaga. Jika diperhatikan di pasal 156 ayat 2, dinyatakan bahwa lembaga investasi sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Namun begitu aset dan modal sudah dipindahkantangankan, hal itu akan menjadi milik lembaga. “Jadi hati-hati memilih kata yang tepat dan selaras (dalam penggunaannya) untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, seperti yang diharapkan,” katanya. Sebab diksi (pemilihan kata) klausul ini bisa berdampak besar. Implikasinya multi tafsir secara pidana, bisa dilihat pada pasal 156 ayat 2 versus 157 ayat 2.

UU ini mencabut undang-undang yang bersifat khusus. Pun telah mencabut kekuatan undang-undang pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara dan hal itu bisa dilihat pada pasal 164. Artinya, undang-undang keuangan negara tersampingkan, sehingga unsur keuangan negara yang menjadi titik masuk tindak pidana korupsi, hilang. Malah, unit lembaga tidak akan bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Akibatnya, lembaga penegak hukum dipastikan tidak bisa masuk menyidik lembaga itu. Padahal dana modal dan aset awal lembaga investasi itu semua dari negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tidak berfungsi. BPK yang ditempatkan dalam UUD 1945 juga diabaikan, di mana BPK diketahui memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun dalam UU ini yang memeriksa keuangan lembaga cukup dengan akuntan publik.

Selain itu, menurut Azmi, undang-undang ini sudah lari dari tujuan luhurnya. Undang-undang ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan menyederhanakan birokrasi percepatan proyek strategis nasional. Namun, kenyataannya seperti obral dan bocornya simpul undang-undang terkait keuangan negara. Malah, UU ini menambah birokrasi baru dengan membuat lembaga baru, yang mengepilkan keuangannya di luar kontrol pemerintahan.

Tentang adanya dana modal awal yang disepakati tetapi publik tidak mengetahui, Azmi mengatakan, modal awal 15 triliun sudah disepakati dalam Ratas Investasi Pemerintah tanggal 30 September 2020 lalu. Namun, publik tidak pernah tahu akan hal itu dan publik tidak mendapatkan info, di mana modal awal ini diambil dari dana pemerintah.

Selain itu, pasal-pasal yang krusial dalam bab sepuluh dan menjadi pasal penyeludupan dan kekebalan hukum untuk lepas dari tanggung jawab pidana ada pada pasal 161, 162 ayat 3, pasal 163, dan pasal 164. Ia mengatakan, nama, judul bab, dan isi pasal tidak sesuai. Dilihat dari nama bab dalam UU ini adalah: “Investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional.” Namun, sangat tidak sinkron dengan klausul yang di dalamnya. Malah, mencabut undang-undang yang menjadi dasar penguatan untuk melindungi uang negara dan aset negara, termasuk penguatan penegakan tindak pidana korupsi.

Selain itu, pasal-pasal dalam bab ini akan mendisfungsi UU tindak pidana korupsi termasuk lembaga KPK dan BPK. Lembaga ini tidak dapat menyidik dan mengaudit keuangannya. Sementara itu fungsi pengawasan DPR juga semakin minim dan lembaga ini akan semakin kuat. Selain diberi formulasi kekebalan UU, juga mendapat perlakuan pajak yang diatur sendiri. Istimewanya lagi, kata Azmi, terhadap lembaga ini, asetnya tidak bisa disita maupun dipailitkan.

Dikhawatirkan, jika klausul ini ada dalam Undang undang Cipta Kerja, maka aset-aset Indonesia akan bergerak. Katanya, akan berubah melalui undang-undang ini dan ekonomi akan terpusat pada para pebisnis dan pemegang ekonomi kuat.

Informasi tentang undang-undang ini juga kurang disebarluaskan. Perihal draf UU ini, pemerintah kurang menyebarluaskan tentang isinya. Bahkan, dalam beberapa diskusi juga tidak pernah dibahas secara detail isi pasal-pasalnya. Padahal UU ini berdampak pada khalayak banyak serta kehidupan berbangsa dan bernegara. “Multi aspek serta sampai pula pada titik kewenangan pemerintahan daerah,” kata Azmi. Tak hanya itu, kata Azmi, sampai sekarang masih ada dialektika (terjadi dari hasil pertentangan antara dua hal dan yang menimbulkan hal lain) draft final yang disahkan, yakni yang 905 halaman dan yang 1032 halaman.

(Nilawaty Manalu)

BACA:  BNI siap akuisisi perusahaan asuransi dan modal ventura

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *