Mahkamah Konstitusi Menetapkan Uji Materiil UU Pers

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akhirnya resmi menetapkan jadwal sidang perdana pengujian materiil UU Pers terhadap UUD NRI 1945 pada Rabu 25 Agustus 2021 pukul 13.30 siang.

MK RI menetapkan jadwal sidang pengujian materiil UU Pers pada Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, kepastian tanggal sidang perdana itu MK sampaikan kepada kuasa hukum pemohon melalui surat Panggilan Sidang dengan nomor : 243.38/PUU/PAN.MK/PS/08/2021 tertanggal 18 Agustus 2021.

Oleh karena itu MK meminta kuasa hukum dan para pemohon menghadap sidang Panel Mahkamah Konstitusi secara daring (online) untuk perkara : Nomor 38/PUU-XIX/2021.

Baca Juga: https://projustisianews.id/dugaan-mafia-tanah-merugikan-warga-desa-banjarsari/

Mahkamah Konstitusi merencanakan pelaksanaan sidang perdananya di Ruang Sidang Pleno Gedung MK Jalan Medan Medeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan agenda Pemeriksaan Pendahuluan (1) pada Sidang Uji Materiil perdananya.

Permohonan uji materi UU Pers di MK ini tercatat atas nama Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I. Adapula, Hans M Kawengian sebagai Pemohon II, dan Soegiharto Santoso sebagai Pemohon III.

Kuasa Hukum Pemohon terdiri dari DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Nimrod Androiha,
S.H., Christo Laurenz Sanaky, S.H. dan Vincent Suriadinata, S.H., M.H.

Menurut Vincent Suriadinata kuasa hukum pemohon kemungkinan besar pihak luar dapat menyaksikan sidang perdana. Pihak luar dapat menyaksikan sidang perdana melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi.

Demikian pula dengan adanya Pergub No. 19 Tahun 2021 yang di keluarkan oleh Gubernur Riau Drs. Syamsuar. M.Si. Pergub tersebut berisi tentang penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemprov Riau. Oleh karena Pergub tersebut maka masyarakat mengharapkan hasil keputusan MK membatalkan adanya Pergub No. 19 Tahun 2021 tersebut. 

Masyarakat menilai Pergub tersebut juga sangat sarat kepentingan dan tidak sesuai dengan yang di dengungkan oleh presiden RI Bapak Jokowi. Masyarakat juga menyampaikan seharusnya Pergub tersebut memperhatikan pembukaan lapangan usaha UMKM bagi perusahaan pers secara adil seperti yang Jokowi sampaikan.

Pewarta: Jonsen Tampubolon

BACA:  Kegaduhan Soal PPDB dan POP Membuat Ketua Pengawas Nasional BMPS Angkat Bicara

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *