Lembaga-lembaga Keumatan Tolak Pelemahan KPK

JAKARTA, PROJUSTISIANEWS.ID — Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh tingkah anggota DPR RI yang tiba-tiba memutuskan, secara bulat, untuk melakukan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai Lembaga yang lahir dari amanat Reformasi untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, KPK merupakan garda terdepan dari janji Reformasi untuk membersihkan praktik korupsi yang sudah sistemik.

Dalam perjalanannya, KPK telah memiliki kontribusi dalam melakukan pencegahan maupun penindakan kasus korupsi di berbagai level pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Paling tidak sampai pertengahan 2019, sebanyak 255 orang anggota DPR dan DPRD dijerat KPK karena terbukti merugikan keuangan negara. Sebanyak 130 kader dari berbagai partai politik yang menjadi kepala daerah juga ditangkap, atau sedang diproses, karena terlibat kasus korupsi. Dalam hal ini, KPK telah terbukti memiliki peran baik dalam menyelamatkan uang negara serta terbukti mampu melakukan pencegahan dan penindakan.

Selama dua dekade perjalanan KPK, upaya pelemahan dari berbagai pihak harus dihadapi KPK. Sejak 2011 upaya revisi UU KPK sudah mulai digagas. Upaya revisi ini makin agresif pada 2015. Tercatat sebanyak 3 (tiga) kali upaya pembahasan revisi UU KPK yaitu pada bulan Juni, Oktober dan Desember 2015. Berbagai upaya penolakan dari para akademisi dan masyarakat sipil terhadap upaya pelemahan KPK ini sudah dilakukan. Di awal 2016, Presiden Jokowi menyatakan menunda pembahasan revisi UU KPK ini. Namun, di akhir masa priode pertamanya, kembali anggota DPR RI dari seluruh fraksi sepakat untuk melakukan revisi UU KPK.

Kesepakatan untuk melakukan revisi UU KPK ini terasa “dipaksakan”, karena revisi tersebut tidak masuk dalam daftar RUU prioritas pada Program Legislasi Nasional 2019. Bahkan upaya revisi UU KPK ini sempat ditunda oleh Presiden pada awal 2016. Di dalamnya terdapat beberapa poin pelemahan pemberantasan korupsi/KPK, terutama mencakup:

  1. Pembatasan penyelidik dan penyidik hanya dari Polri, Kejaksaan dan PPNS. Artinya tidak mencakup penyidik dan penyelidik yang dilatih mandiri oleh KPK.
  2. Adanya Dewan Pengawas yang merupakan Lembaga non-struktural tetapi memiliki peran yang sangat menentukan, karena mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
  3. Dewan Pengawas seolah menjadi KPK bayangan, atau bahkan “KPK sesungguhnya”, karena proses pemilihan yang mirip dan mengambil alih peran-peran penting KPK, antara lain;
    a) Memberi Ijin atau tidak memberi ijin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan;
    b) Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK
    c) Menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK
    d) Melakukan evaluasi kinerja pimpinan KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
    e) Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang KPK.
  4. Adanya penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Artinya kasus bisa dihentikan kapan saja.

Mengingat posisi KPK sangat penting, sementara upaya pelemahannya berlangsung sangat sistematis, maka kami lembaga-lembaga keumatan mendesak kepada:

  1. Presiden untuk tidak mendukung tindakan-tindakan pelemahan upaya pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya pelemahan KPK.
  2. Presiden tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR sebagai tindak lanjut pembentukan RUU Revisi KPK, sehingga pembahasannya akan terhenti.
  3. DPR untuk berhenti melakukan tindakan yang mendukung pelemahan pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya pelemahan KPK.
  4. Masyarakat untuk menyuarakan dan menghadang pelemahan pemberantasan korusi di dalamnya pelemahan KPK. Karena korupsi adalah akar pemiskinan dan merenggut hak-hak warga masyarakat secara umum.

Pernyataan sikap dan desakan ini kami landaskan di atas nilai-nilai keagamaan yang kami yakini. Semoga seruan ini makin memperkuat perjuangan kita bersama dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Semoga Tuhan, Pencipta dan Pemelihara Kehidupan, menaungi upaya baik kita semua. Kami, para pemimpin umat dari berbagai lembaga keumatan menyampaikannya kepada publik di Gedung KPK, Jakarta, pada Selasa (10/9/2019).

Pewarta: Penrad Siagian

BACA:  'Ngerinya' Hukuman Bagi Pelaku Korupsi di Negara Lain

Facebook Comments

Default Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *